DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Salatiga perlu menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 2 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 6 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

Pendahuluan A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan C. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD A. Ekonomi Makro B. Kebijakan Keuangan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Penerimaan Daerah yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6.Pengeluaran Daerah yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7.Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
11.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 3 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 6 kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.
15.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
16.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.laporan operasional;
4. d.laporan perubahan ekuitas;
5. e.neraca;
6. f.laporan arus kas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD A. Ekonomi Makro Kondisi perekonomian Kota Salatiga pada tahun 2024 tetap menunjukkan tren positif.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.Pendapatan : Rp1.038.143.488.453,00
b.Belanja : Rp1.041.750.433.639,00 surplus/defisit : (Rp3.606.945.186,00)
c.Pembiayaan -Penerimaan : Rp98.153.002.474,00 -Pengeluaran : Rp0,00 Pembiayaan netto : Rp98.153.002.474,00
d.SiLPA : Rp94.546.057.288,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp16.238.414.892,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan : Rp1.021.905.073.561,00
2. 2.realisasi : Rp1.038.143.488.453,00 selisih lebih/(kurang) : Rp16.238.414.892,00
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp78.307.642.396,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan : Rp1.120.058.076.035,00
2. 2.realisasi : Rp1.041.750.433.639,00 selisih lebih/(kurang) : (Rp78.307.642.396,00)
c.selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 4 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 6
1. 1.anggaran transfer setelah perubahan : Rp0,00
2. 2.realisasi : Rp0,00 selisih lebih/(kurang) : Rp0,00
d.selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (78.307.642.396,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja dan transfer setelah perubahan : Rp1.120.058.076.035,00
2. 2.realisasi : Rp1.041.750.433.639,00 selisih lebih/(kurang) : (Rp78.307.642.396,00)
e.selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp94.546.057.288,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran surplus/defisit : (Rp98.153.002.474,00)
2. 2.realisasi : (Rp3.606.945.186,00) selisih lebih/(kurang) : (Rp94.546.057.288,00)
f.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan : Rp98.153.002.474,00
2. 2.realisasi : Rp98.153.002.474,00 selisih lebih/(kurang) : (Rp0,00)
g.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan : Rp0,00
2. 2.realisasi : Rp0,00 selisih lebih/(kurang) : Rp0,00
h.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan : Rp98.153.002.474,00
2. 2.Realisasi : Rp98.153.002.474,00 selisih lebih/(kurang) : (Rp0,00)

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal : Rp98.153.002.474,00
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaaan pembiayaan tahun berjalan : (Rp98.153.002.474,00) sub total (a+b) : Rp0,00
c.SiLPA : Rp94.546.057.288,00 sub total (c) : Rp94.546.057.288,00
d.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (d) : (Rp0,00)
e.lain-lain (e) : Rp0,00 Saldo anggaran lebih akhir (c+d+e) : Rp94.546.057.288,00

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.pendapatan : Rp1.030.454.317.928,13
b.beban : Rp1.059.380.178.104,56
c.surplus/defisit dari operasi : (Rp28.925.860.176,43) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 5 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 6
d.surplus/defisit dari kegiatan non operasional : Rp12.565.840.762,90
e.surplus/defisit sebelum pos luar biasa : (Rp16.360.019.413,53)
f.pos luar biasa : (Rp430.453.250,00)
g.surplus/defisit laporan operasional : (Rp16.790.472.663,53)

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.ekuitas awal : Rp3.194.948.070.125,16
b.surplus/defisit-laporan operasional : (Rp16.790.472.663,53)
c.dampak kumulatif perubahan : Rp1.526.300.791,97
d.selisih revaluasi aset tetap : Rp0,00
e.lain-lain : Rp0,00
f.ekuitas akhir : Rp3.179.683.898.253,60

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.jumlah aset : Rp3.199.521.124.994,36
b.jumlah kewajiban : Rp19.837.226.740,76
c.jumlah ekuitas : Rp3.179.683.898.253,60

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari 2024 : Rp98.153.002.474,00
b.arus kas bersih dari aktivitas operasi : Rp101.523.870.578,00
c.arus kas bersih dari aktivitas investasi : (Rp105.138.700.969,00)
d.arus kas bersih dari aktivitas pendanaan : Rp0,00
e.arus kas bersih dari aktivitas transitoris : Rp0,00
f.Saldo akhir kas di bendahara penerimaan : Rp7.885.205,00
g.Saldo akhir kas di kas lainnya : Rp6.000.194,00
h.saldo kas akhir per 31 Desember 2024 : Rp94.552.057.482,00

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…