DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang terdiri atas : a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
9.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
10.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp 928.019.899.150,00
b.Belanja Rp 942.053.531.357,00 Surplus/ defisit (Rp 14.667.527.443,00)
c.Pembiayaan -Penerimaan Rp 258.310.171.926,00 -Pengeluaran Rp 24.184.908.000,00 Surplus/defisit Rp 234.125.263.926,00
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA Rp 219.457.736.483,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp5.378.742.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 895.371.154.000,00
b.realisasi Rp 889.992.411.250,00 selisih lebih/(kurang) Rp 5.378.742.750,00
1. 2.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp263.633.551.515,00) dengan rincian sebagai berikut:
a.anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.187.171.790.000,00
b.Realisasi Rp 923.538.238.485,00 selisih lebih/(kurang) (Rp 263.633.551.515,00)
1. 3.Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp764,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.anggaran transfer setelah perubahan Rp 633.896.000,00
b.Realisasi Rp 633.895.236,00 selisih lebih/(kurang) Rp 764,00
1. 4.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp219.402.373.557,00) dengan rincian sebagai berikut:
a.anggaran surplus/defisit (Rp 234.069.901.000,00)
b.Realisasi (Rp 14.667.527.443,00) selisih lebih/(kurang) (Rp 219.402.373.557,00)
1. 5.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp55.362.926,00) dengan rincian sebagai berikut:
a.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 258.254.809.000,00
b.Realisasi Rp 258.310.171.926,00 selisih lebih/(kurang) (Rp 55.362.926,00)
1. 6.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 24.184.908.000,00
b.Realisasi Rp 24.184.908.000,00 selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
1. 7.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp55.362.926,00) dengan rincian sebagai berikut:
a.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 234.069.901.000,00
b.Realisasi Rp 234.125.263.926,00 selisih lebih/(kurang) (Rp 55.362.926,00)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp 258.254.809.426,00
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaaan pembiayaan tahun berjalan (Rp 258.254.809.426,00) sub total (a+b) Rp 0,00
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp 219.457.736.483,00 sub total (c) Rp 219.457.736.483,00
d.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (d) Rp 0,00
e.lain-lain (e) Rp 0,00 Saldo anggaran lebih akhir (c+d+e) Rp 219.457.736.483,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp 3.072.155.684.616,59
b.jumlah kewajiban Rp 18.505.893.340,79
c.jumlah ekuitas Rp 3.053.649.791.275,80

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2019 sebagai berikut: kegiatan operasional pendapatan Rp 961.495.616.795,10 beban Rp 903.561.612.992,16 surplus/defisit dari operasi Rp 57.934.003.802,94 Defisit Penghapusan Aset Non Lancar (Rp 7.953.707.435,39) surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp 238.981.931,82 surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp 50.219.278.299,37 pos luar biasa (Rp 2421.890.036,00) surplus/defisit laporan operasional Rp 47.797.388.263,37

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari 2019 Rp 256.774.675.085,00
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp 162.990.922.544,00
c.arus kas dari aktivitas investasi (Rp 203.208.944.295,00)
d.arus kas dari aktivitas pendanaan (Rp 55.362.500,00)
e.arus kas dari aktivitas transitoris Rp 0,00
f.saldo kas akhir per 31 Desember 2019 Rp 219.880.575.159,00

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp 3.088.371.789.174,88
b.surplus/defisit-laporan operasional Rp 47.797.298.263,37
c.dampak kumulatif perubahan (Rp 82.519.296.162,45)
d.koreksi nilai persediaan Rp 0,00
e.selisih revaluasi aset tetap Rp 0,00
f.lain-lain Rp 0,00
g.ekuitas akhir Rp 3.053.649.791.275,80

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran, terdiri atas:
1. a.lampiran I : laporan realisasi anggaran; lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
2. b.lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.lampiran III : neraca;
4. d.lampiran IV : laporan operasional;
5. e.lampiran V : laporan perubahan ekuitas;
6. f.lampiran VI : laporan arus kas;
7. g.lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
8. h.lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
9. i.lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. j.lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. k.lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
12. l.lampiran XII : daftar rekapitulsi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. m.lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
14. n.lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
15. o.lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. p.lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah; dan
17. q.lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
18. r.lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
19. s.lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
20. t.lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…