DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp1.047.089.121.157,00 (satu triliun empat puluh tujuh miliar delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp85.145.117.631,00 (delapan puluh lima miliar seratus empat puluh lima juta seratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.132.234.238.788,00 (satu triliun seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah). Uraian perubahan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 2 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 8 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaanbersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 3 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 8
16.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
17.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
18.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
19.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
20.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

BAB II

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp1.047.089.121.157,00 (satu triliun empat puluh tujuh miliar delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp85.145.117.631,00 (delapan puluh lima miliar seratus empat puluh lima juta seratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.132.234.238.788,00 (satu triliun seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1. 2. 3. Pendapatan Daerah

a.Semula
b.Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Belanja Daerah
a.Semula
b.Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.011.082.764.640,00 26.605.416.860,00 1.037.688.181.500,00 1.047.089.121.157,00 85.145.117.631,00 1.132.234.238.788,00 36.006.356.517,00 58.539.700.771,00 94.546.057.288,00 0,00 0,00 0,00 94.546.057.288,00 0,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 4 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 8

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari: a. b. c. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Pendapatan Transfer 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 321.906.883.640,00 11.751.037.860,00 333.657.921.500,00 689.175.881.000,00 13.013.213.000,00 702.189.094.000,00 0,00 1.841.166.000,00 1.841.166.000,00

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari: a. b. c. d. Pajak Daerah: 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pajak Daerah setelah perubahan Retribusi Daerah: 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan: 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan setelah perubahan Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah: 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 109.263.327.376,00 4.736.672.624,00 114.000.000.000,00 176.728.889.664,00 4.959.946.703,00 181.688.836.367,00 22.744.935.000,00 1.147.013.700,00 23.891.948.700,00 13.169.731.600,00 907.404.833,00 14.077.136.433,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: a. b. Transfer pemerintah pusat 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Transfer antar daerah 1) Semula Rp Rp Rp Rp 643.555.616.000,00 50.160.000,00 643.605.776.000,00 45.620.265.000,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 5 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 8 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp Rp 12.963.053.000,00 58.583.318.000,00
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari: a. b. c. Pendapatan hibah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah hibah setelah perubahan Dana darurat 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah dana darurat setelah perubahan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841.166.000,00 1.841.166.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. b. c. Belanja operasional 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja operasional setelah perubahan Belanja Modal 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal setelah perubahan Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp (Rp Rp 931.505.931.461,00 66.602.869.869,00 998.108.801.330,00 112.583.189.696,00 20.542.247.762,00 133.125.437.458,00 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00) 1.000.000.000,00

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: a b c Belanja pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Belanja barang dan jasa 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Belanja bunga 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 427.366.748.499,00 38.975.651.737,00 466.342.400.236,00 477.914.414.746,00 26.599.021.132,00 504.513.435.878,00 0,00 0,00 0,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 6 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 8 d e f Belanja subsidi 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Belanja hibah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Belanja bantuan sosial 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp (Rp Rp 150.000.000,00 15.000.000,00 165.000.000,00 24.656.918.216,00 2.001.997.000,00 26.658.915.216,00 1.417.850.000,00 988.800.000,00) 429.050.000,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a. b. c. d. e. f. Belanja Modal Tanah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Belanja Modal Bangunan dan Gedung 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal jalan jaringan dan irigasi setelah perubahan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Belanja Modal Aset Lainnya 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp (Rp Rp 1.604.899.115,00 60.000.000,00 1.664.899.115,00 37.736.888.834,00 7.517.669.465,00 45.254.558.299,00 33.183.067.192,00 5.297.867.541,00 38.480.934.733,00 38.029.190.855,00 6.931.690.033,00 44.960.880.888,00 1.902.373.400,00 772.388.671,00 2.674.762.071,00 126.770.300,00 37.367.948,00) 89.402.352,00
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: a. b. Semula Bertambah/(berkurang) Rp (Rp 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 7 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 8

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. b. Penerimaan pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Pengeluaran pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp Rp Rp Rp Rp Rp 36.006.356.517,00 58.539.700.771,00 94.546.057.288,00 0,00 0,00 0,00

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a. b. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Pencairan dana cadangan 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Sisa pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp Rp Rp Rp Rp Rp 36.006.356.517,00 58.539.700.771,00 94.546.057.288,00 0,00 0,00 0,00 c. d. e. f. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 8 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 8
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
2. b.Penyertaan modal Daerah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan Rp. 0,00
3. c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 0,00
5. e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 9 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 8

Pasal 10

Uraian perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
13.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14.Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…