DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan pemerintah daerah, industri unggulan daerah, pelaksanaan, pembiayaan,pembinaan, pengawasan dan pelaporan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 3);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10);
11.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
13.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP PK, I, II, III, dan IV Kota Salatiga Tahun 2017-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SALATIGA TAHUN 2020-2040.

BAB I

: Pendahuluan, bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum dan sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Daerah adalah Kota Salatiga.
5.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6.Walikota adalah Walikota Salatiga.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015- 2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri nasional.
9.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disebut RPIP 2017-2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Provinsi Jawa Tengah.
10.Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020- 2040 yang selanjutnya disingkat RPIK Tahun 2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Daerah Tahun 2020-2040.
11.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
12.Sentra Industri adalah pengelompokan Industri sejenis dalam suatu kawasan.
13.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi unggulan di Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
b.mendorong Industri Daerah menjadi Industri unggulan;dan
c.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Daerah;
c.RPIK 2020-2040;
d.pelaksanaan RPIK 2020-2040; dan
e.pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. Kondisi Daerah.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyediaan infrastruktur Industri;
2. b.pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Kawasan Peruntukan Industri;
3. c.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pembinaan dan pemberdayaan Industri kecil dan menengah;
6. f.penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri dan Kawasan Industri; dan
7. g.pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

a.infrastruktur Industri; dan
b.infrastruktur penunjang.

BAB III

VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Berdasarkan beberapa kebijakan Kota Salatiga, dirumuskan visi dan misi Pembangunan Industri Kota Salatiga sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Daerah mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terdiri dari:
1. a.Industri makanan;
2. b.Industri minuman;
3. c.Industri tekstil;
4. d.Industri komputer, barang elektronika dan optik;
5. e.Industri furnitur; dan
6. f.Industri piranti lunak dan konten multimedia.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang merupakan Industri potensial dan menjadi prioritas Daerah.

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

a.tahap I periode tahun 2020-2025;
b.tahap II periode tahun 2025-2030; dan
c.tahap III periode tahun 2030-2040;

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SALATIGA 2020-2040 Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Industri di Kota Salatiga dilakukan berbagai Srategi dan Program yang berkaitan dengan pengembangan Industri unggulan meliputi, Srategi Pembangunan Industri; Program Pembangunan Industri Unggulan; Pembangunan Sumber Daya Industri;

Pasal 9

(1)RPIK Tahun 2020-2040 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri;
3. c.visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Industri;
4. d.stategi dan program pembangunan Industri;
5. e.peta kawasan peruntukan Industri; dan
6. f.penutup.
(2)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.dasar hukum; dan
3. c.sistematika penulisan.
(3)Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.kondisi Daerah;
2. b.sumberdaya Industri;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pemberdayaan Industri kecil dan menengah.
(4)Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
1. a.visi dan misi pembangunan Industri Daerah;
2. b.tujuan pembangunan Industri; dan
3. c.sasaran pembangunan Industri.
(5)Strategi dan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
1. a.strategi pembangunan Industri; dan
2. b.program pembangunan Industri unggulan, meliputi: 1) penetapan sasaran dan program pengembangan Industri unggulan; 2) pengembangan perwilayahan Industri; 3) pengembangan sumberdaya Industri; 4) pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan 5) pemberdayaan Industri.
(6)Peta kawasan peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memuat peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan Industri Kota Salatiga.

Pasal 10

Sistematika RPIK Tahun 2020-2040 sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1)RPIK Tahun 2020-2040 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…