DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 146

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, sistem pengelolaan air limbah domestik, perencanaan, konstruksi SPLAD, pemanfaatan, kelembagaan, hak, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, kerja sama, SAKEP, pembiayaan, retribusi, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan Air Limbah Domestik/rumah tangga merupakan sub urusan konkuren bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, sehingga perlu adanya kebijakan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan Air Limbah Domestik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2021
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3500); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan konkuren sub urusan air limbah.
6.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, industri, apartemen, industri, rumah sakit, dan asrama.
7.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
8.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
9.Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
10.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2021
11.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
12.Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi, dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah kegiatan sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi, dan promosi untuk pelaksanaan SPALD.
13.Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
14.Baku mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah Domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
15.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
16.Orang adalah orang pribadi atau sekelompok orang atau badan.
17.Pengelola Air Limbah Domestik adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.
18.Operator Air Limbah Domestik Terpusat adalah pengelola Air Limbah Domestik, badan usaha milik daerah, koperasi, atau badan usaha swasta yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik.
19.Operator Air Limbah Domestik Setempat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.

Pasal 2

(1)Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan berdasarkan pada asas:
1. a.tanggung jawab;
2. b.kelestarian dan berkelanjutan;
3. c.keterpaduan;
4. d.keadilan;
5. e.kehati-hatian;
6. f.partisipatif;
7. g.manfaat;
8. h.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
9. i.pencemar membayar.
(2)Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:
1. a.mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
2. b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
3. c.meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air; dan
4. d.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2021
(3)Ruang lingkup pengaturan pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi:
1. a.sistem pengelolaan Air Limbah Domestik;
2. b.perencanaan;
3. c.konstruksi SPALD;
4. d.pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
5. e.pemanfaatan;
6. f.kelembagaan;
7. g.hak, kewajiban dan larangan;
8. h.peran serta masyarakat;
9. i.kerjasama;
10. j.SAKEP;
11. k.pembiayaan;
12. l.perizinan;
13. m.retribusi
14. n.pembinaan dan pengawasan; dan
15. o.mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

(1)SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara aspek fisik dan nonfisik.
(2)Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
(3)Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan.

Pasal 4

(1)SPALD meliputi:
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(2)Air Limbah Domestik terdiri dari:
1. a.air limbah kakus (black water); dan
2. b.air limbah non kakus (grey water).
(3)Pemilihan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.kepadatan penduduk;
3. c.ketersediaan air bersih;
4. d.kemiringan tanah;
5. e.kedalaman muka air tanah;
6. f.permeabilitas tanah;
7. g.kemampuan pembiayaan; dan
8. h.rencana induk pengelolaan Air Limbah Domestik. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2021

Pasal 5

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)huruf a, meliputi:
1. a.sub-sistem pengolahan setempat;
2. b.sub-domestik pengangkutan; dan
3. c.sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 6

(1)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
(2)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
2. b.mandi, Cuci, dan Kakus (MCK).
(5)Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 7

(1)Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub- sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
(2)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
(3)Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat berupa truk tinja dan/atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja.

Pasal 8

(1)Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) diawali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2021
(2)Kegiatan penyedotan lumpur tinja yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan sistem:
1. a.Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT); dan
2. b.Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (LLTTT).
(3)Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja terjadwal dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali pada pelanggan yang sama.
(4)Bagi pelanggan yang belum memanfaatkan layanan penyedotan terjadwal, maka pelanggan dapat memanfaatkan layanan penyedotan tidak terjadwal.

Pasal 9

(1)Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
(2)IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
1. a.prasarana utama;
2. b.prasarana; dan
3. c.sarana pendukung.
(3)Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.unit penyaringan secara mekanik atau manual;
2. b.unit ekualisasi;
3. c.unit pemekatan;
4. d.unit pengeringan lumpur;
5. e.unit pengolahan lumpur hasil olahan; dan/atau
6. f.unit stabilisasi.
(4)Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.platform (dumping station);
2. b.kantor;
3. c.gudang dan bengkel kerja;
4. d.infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
5. e.sumur pantau;
6. f.fasilitas air bersih;
7. g.alat pemeliharaan;
8. h.peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
9. i.pos jaga;
10. j.pagar pembatas;
11. k.pipa pembuangan;
12. l.tanaman penyangga;
13. m.sumber energi listrik (genset); dan/atau
14. n.laboratorium.

Pasal 10

(1)Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.skala perkotaan;
2. b.skala permukiman; dan
3. c.skala kawasan tertentu.
(2)Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan paling sedikit layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(3)Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(4)Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Isi peraturan

Teks146PDFHirarki

Memuat teks peraturan…