DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Muatan Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Kerja Sama, Penghargaan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat Daerah di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c.bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum pembudayaan dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN - 2 - jdih.salatiga.go.id Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 9
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..
6.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Nilai-Nilai Pancasila adalah suatu sistem nilai yang bulat dan utuh yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan.
8.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
9.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
10.Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk pembudayaan dan pengarusutamaan Nilai-nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.
11.Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan mengenai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN - 3 - jdih.salatiga.go.id Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 9
12.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
13.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
(2)Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah untuk:
1. a.memberikan pemahaman tentang bangsa Indonesia dan dasar-dasar mengenai bangsa ini dalam rangka mewujudkan persatuan;
2. b.mewujudkan bangsa yang kuat, rukun bersatu, berdaya saing tinggi, dan sejahtera; dan
3. c.membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
b.muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c.Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
d.peran serta Masyarakat;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.pelaporan;
g.kerja sama;
h.penghargaan; dan
i.pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 5

(1)Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
1. a.DPRD;
2. b.instansi/lembaga vertikal;
3. c.institusi pendidikan;
4. d.dunia usaha; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN - 4 - jdih.salatiga.go.id Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 9
5. e.media; dan/atau
6. f.Masyarakat.
(2)Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada:

a.organisasi politik;
b.Organisasi Kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
c.peserta didik/mahasiswa/peserta didik lain;
d.aparatur sipil negara;
e.pendidik/tenaga kependidikan;
f.tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat; dan
g.Masyarakat.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.evaluasi; dan
d.pemantauan.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyusun perencanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen paling sedikit meliputi:
1. a.tempat dan waktu penyelenggaraan;
2. b.jumlah peserta dan pemateri;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pembiayaan.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:
1. a.Pendidikan Formal;
2. b.Pendidikan Nonformal; dan/atau
3. c.Pendidikan Informal.
(2)Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode pembelajaran klasikal dan/atau nonklasikal.
(3)Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui:
1. a.kegiatan intrakurikuler;
2. b.kegiatan kokurikuler;
3. c.kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
4. d.kegiatan nonkurikuler.
(4)Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN - 5 - jdih.salatiga.go.id Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 9
2. b.penggunaan media seni dan budaya Daerah;
3. c.kegiatan keagamaan;
4. d.sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
5. e.kompetisi/perlombaan;
6. f.peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
7. g.kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(5)Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan melalui:
1. a.kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya; dan/atau
2. b.belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…