DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan in mengatur segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di Kota Semarang, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Pendirian Toko Modern; 4. Persyaratan Perdagangan Antara Pemasok Dengan Toko Modern; 5. Kemitraan; 6. Peran Toko Modern; 7. Perizinan; 8. Pelaporan; 9. Waktu Pelayanan; 10. Larangan; 11. Pembinaan Dan Pengawasan; 12. Sanksi Administratif; 13. Ketentuan Peralihan; 14. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pesatnya pertumbuhan toko modern di Kota Semarang perlu ditata agar dapat menciptakan kepastian usaha dan tertib usaha;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
d.bahwa berdasarka pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Toko Modern; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yorgyakarta;
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perushaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daearh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4761);
20.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
21.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
23.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 22);
24.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16);
25.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 61);
26.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Semarang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai tugas dalam urusan perdagangan, UMKM, pasar dan perijinan.
6.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di Kota Semarang, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
7.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik bebentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilyah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
10.Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat Usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13.Toko Eceran Tradisional adalah Toko dengan sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir.
14.Pengelola Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
15.Minimarket, Supermarket, Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik;
16.Departement Strore adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen;
17.Perkulakan adalah suatu area tertentu yang dalam kegiatannya melayani menjual secara grosir barang konsumsi.
18.Mall atau supermarket atau plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi, dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
19.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
20.Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melakukan usaha pengelolaan Toko Modern.
21.Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22.Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana pemanfaatan ruang Bagian Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan perkotaan.
23.Pengendalian adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
25.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
26.Persyaratan Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Modern dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern yang berhubungan dengan pemasok barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penataan Toko Modern dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan antara toko modern, pasar tradisional, toko eceran tradisional dan UMKM di wilayah sekitar.

Pasal 3

Penataan toko modern bertujuan untuk :

a.Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, toko eceran tradisional di wilayah sekitar, dan UMKM yang telah ada dan memiliki nilai historis serta nilai sosial;
b.Menjamin terselenggaranya kemitraan antara toko modern dengan pasar tradisional, dan UMKM berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan di dalam usaha perdagangan;
c.Mewujudkan sinergi yang saling menguntungkan antara toko modern dengan pasar tradisional, toko eceran tradisional di wilayah sekitar, dan UMKM, agar dapat tumbuh dan berkembang serasi dan seimbang.

BAB III

PENDIRIAN TOKO MODERN

Pasal 4

(1)Pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota.
(2)Pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
(3)Lokasi peruntukkan toko modern disesuaikan dengan rencana detail tata ruang wilayah kota.

Pasal 5

a.Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
b.Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
a.Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
b.Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
c.Supermarket dan Departement Store
a.Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
b.Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
d.Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan daerah.
e.Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 6

(1)Jumlah toko Modern dan jarak antara Toko Modern dengan pasar tradisional atau toko eceran tradisional di wilayah Kota Semarang diatur dengan Peraturan Walikota.
(2)Walikota dalam menetapkan jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
1. a.Tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
2. b.Potensi ekonomi wilayah setempat;
3. c.Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. d.Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
5. e.Perkembangan permukiman baru;
6. f.Pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
7. g.Jam kerja Toko Modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

Pasal 7

(1)Pelaku Usaha Toko Modern dapat mendirikan :
1. a.Toko Modern yang berdiri sendiri, dan/atau
2. b.Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar tradisional, Pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
(2)Pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
1. a.Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.Tingkat kepadatan pendduduk dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
4. d.Rencana kemitraan dengan UMKM lokal;
5. e.Penyerapan tenaga kerja lokal;
6. f.Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
7. g.Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
8. h.Dampak positif dan negatif yang diakibatkan atas pendirian toko modern terhadap Pasar Tradisiona atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
9. i.Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
(3)Pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan, atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
1. a.Rencana kemitraan dengna UMKM lokal;
2. b.Penyerapan tenaga kerja lokal;
3. c.Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
4. d.Dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau Toko eceran Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
5. e.Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
(4)Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
(5)Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 8

Pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern dengan bentuk Minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing wilayah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.

Pasal 9

Luas lantai penjualn Toko Modern adalah sebagai berikut:

a.Minimarket, kurang dari 400m2 (empat ratus meter persegi);
b.Supermarket, lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
c.Departement Store, lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
d.Hypermarket, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); dan
e.Perkulakan, lebih 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…