DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup pengaturan pengelolaan limbah tinja meliputi: a. perizinan pengelolaan limbah tinja; b. hak, kewajiban, dan larangan; c. peranserta masyarakat; d. kerjasama antar pemerintah dan kemitraan; e. pengawasan dan pengendalian; dan f. penegakan hukum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah tidak mengatur tentang pengelolaan limbah tinja sehingga perlu diatur dan dikendalikan dengan prinsip kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kota Semarang;
c.bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang khususnya yang mengatur tentang pembersihan dan pengurasan sumur tinja sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan yang ada di Kota Semarang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pengelolaan Limbah Tinja di Kota Semarang; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145 );
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 2);
19.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
20.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
21.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
22.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH TINJA DI KOTA SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Semarang.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
6.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan tinja.
7.Petugas Pengawas adalah pejabat pengawas yang berada pada Dinas.
8.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Badan Lingkungan Hidup Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Walikota.
9.Pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengolahan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11.Limbah Tinja adalah tinja manusia yang sudah bercampur dengan air sehingga konsistensinya atau kepadatannya menjadi lunak yang berada dalam septic tank dan/atau IPAL Komunal.
12.Septic tank adalah tempat penampungan akhir yang berupa tangki sedimentasi/bak pengendapan yang kedap air di mana tinja dan air buangan masuk mengalami pembusukan/dekomposisi.
13.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
16.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS Lingkungan Hidup adalah penyidik pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri yang berwenang, yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan limbah tinja diselenggarakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.kebersamaan; dan
g.nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan limbah tinja bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan limbah tinja sebagai sumber daya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan limbah tinja meliputi:

a.perizinan pengelolaan limbah tinja;
b.hak, kewajiban, dan larangan;
c.peranserta masyarakat;
d.kerjasama antar pemerintah dan kemitraan;
e.pengawasan dan pengendalian; dan
f.penegakan hukum.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

(1)Perizinan pengelolaan limbah tinja terdiri atas:
1. a.Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja; dan
2. b.Izin Pengolahan Limbah Tinja.
(2)Perizinan pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikecualikan bagi kegiatan pengelolaan limbah tinja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja.
(2)Izin Pengolahan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, wajib dimiliki oleh Pengelola instalasi pengolahan limbah tinja untuk kegiatan pengolahan limbah tinja.
(3)Pengelola instalasi pengolahan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.kelompok swadaya masyarakat;
2. b.pengelola lingkungan;
3. c.pengelola kawasan; dan/atau
4. d.badan usaha.

Pasal 7

(1)Permohonan Izin pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Dinas
(2)Walikota berwenang mengabulkan atau menolak permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Walikota dapat melimpahkan tugas dan tanggung jawab dalam pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Dinas, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Persyaratan pengajuan permohonan Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.persyaratan administratif; dan
2. b.persyaratan teknis.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.foto copy Kartu Tanda Penduduk;
2. b.foto copy Izin Usaha; dan
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.uraian tentang jumlah dan jenis kendaraan dan tangki pengangkutan untuk limbah tinja;
2. b.tera ulang yang masih berlaku atas kendaraan dan tangki pengangkut; dan
3. c.uraian tentang persyaratan teknis untuk armada pengangkutan beserta perlengkapannya yang terdiri dari:
  1. 1.tangki kedap;
  2. 2.tangki dilengkapi dengan alat petunjuk ukuran volume/isi;
  3. 3.tangki dicat, diberi tulisan “LIMBAH TINJA” dan Nomor Telepon Badan usaha;
  4. 4.selang terbuat dari bahan yang tidak mudah sobek; dan
  5. 5.pompa penyedot tinja yang sesuai dengan spesifikasi teknis.
(4)Selain syarat administratif dan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menandatangani surat pernyataan kebenaran dokumen dan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di atas meterai cukup.
(5)Tata cara permohonan izin pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Persyaratan pengajuan permohonan Izin Pengolahan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.persyaratan administratif; dan
2. b.persyaratan teknis.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.foto copy Kartu Tanda Penduduk;
2. b.foto copy Izin Usaha untuk badan usaha atau surat keterangan yang menunjukkan sebagai wakil kelompok swadaya masyarakat/pengelola lingkungan/pengelola kawasan; dan
3. c.fotokopi bukti kepemilikan/bukti penguasaan atas lahan yang akan menjadi pengolahan limbah tinja.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.uraian tentang pengolahan dan penggunaan limbah tinja;
2. b.uraian tentang kapasitas dan luasan lahan;
3. c.desain teknis Instalasi Pengolahan Limbah Tinja;
4. d.izin lingkungan dan izin lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(4)Selain syarat administratif dan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menandatangani surat pernyataan kebenaran dokumen dan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di atas meterai cukup.
(5)Tata cara permohonan pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012