DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Januari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, bentuk badan hukum, modal, organ Perumda BPR Bank Pasar, penggunaan laba, kepegawaian, kerjasama, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketetuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Udang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 100); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DAN WALIKOTA SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Walikota adalah Walikota Semarang.
4.Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Bank Pasar yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
6.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Pasar adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Bank Pasar yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Bank Pasar.
8.Direksi adalah organ Perumda BPR Bank Pasar yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perumda BPR Bank Pasar untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Bank Pasar serta mewakili Perumda BPR Bank Pasar baik di dalam maupun di luar pengadilan.
9.Kantor Pelayanan adalah kantor cabang untuk menjangkau pelayanan Perumda BPR Bank Pasar yang tersebar di wilayah kerja.
10.Pegawai Perumda BPR Bank Pasar yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
11.Perencanaan adalah Rencana Strategis yang merupakan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan rencana tahunan yang disusun oleh Direksi dan ditelaah oleh Dewan Pengawas.
12.Laporan kinerja adalah laporan operasional dan laporan keuangan yang dibuat oleh Direksi.

Pasal 2

Perumda BPR Bank Pasar dalam menjalankan usahanya berasaskan:

a.demokrasi ekonomi;
b.pelayanan terbaik;
c.efisiensi;
d.transparansi; dan
e.akuntabel.

Pasal 3

Maksud Perumda BPR Bank Pasar untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pendapatan daerah.

Pasal 4

Tujuan Perumda BPR Bank Pasar adalah:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya; dan
d.memperoleh laba atau keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang.
(2)Perusahaaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang atau disebut Perumda BPR Bank Pasar.

Pasal 6

Logo Perumda BPR Bank Pasar ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.

Pasal 7

(1)Perumda BPR Bank Pasar berkedudukan di Daerah dan berkantor pusat di Kota Semarang.
(2)Perumda BPR Bank Pasar dapat membuka cabang dan/atau unit pelayanan sesuai kebutuhan dengan persetujuan KPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda BPR Bank Pasar meliputi:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit dan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
c.melakukan kerja sama dengan Lembaga keuangan dan Lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada Bank lain;
e.membantu Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
f.pengembangan usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perumda BPR Bank Pasar didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…