DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan pemerintah daerah, perencanaan, pelaksanaan, sertifikasi, lembaga pemeriksa halal daerah, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, peran dunia usaha, larangan, pendanaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya menjamin kepastian hukum atas produk makanan halal melalui pensertifikatan dan pengawasan makanan halal di masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Produk Makanan Halal;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Produk Makanan Halal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Kota Semarang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
6.Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
7.Produk makanan adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
8.Produk Makanan Halal adalah produk makanan yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
9.Proses Produk Halal, yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
10.Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
11.Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
12.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
13.Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
14.Lembaga Pemeriksa Halal, yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
15.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
16.Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya peraturan daerah tentang Produk Makanan Halal meliputi:

a.meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk Daerah baik di tingkat antar Daerah, nasional maupun internasional melalui sertifikasi halal;
b.memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat; dan
c.menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya Produk Makanan Halal bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha.

Pasal 3

Asas keberlakuan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.asas perlindungan;
b.asas keadilan;
c.asas kepastian hukum;
d.asas akuntabilitas dan transparansi;
e.asas efektifitas dan efisiensi; dan
f.asas profesionalitas.

Pasal 4

Ruang Lingkup materi peraturan daerah ini sebagai berikut:

a.kewenangan pemerintah daerah;
b.perencanaan;
c.pelaksanaan;
d.sertifikasi;
e.Lembaga Pemeriksa Halal;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.peran serta masyarakat;
h.peran dunia usaha;
i.larangan; dan
j.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah berwenang untuk:

a.menyusun perencanaan kebijakan strategis dalam menjalankan pemberdayaan dan perlindungan produk makanan;
b.melakukan pendampingan atas Produk Makanan Halal di Kota Semarang;
c.menfasilitasi sertifikasi Produk Makanan Halal; dan
d.melakukan pemberdayaan atas Produk Makanan Halal.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah menyusun perencanaan Penyelenggaraan Produk Makanan Halal sesuai kewenangannya.
(2)Perencanaan penyelenggaraan jaminan Produk Makanan Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan yang meliputi harmonisasi fungsi pada keseluruhan bagian sistem jaminan Produk Makanan Halal.
(3)Pemangku kepentingan yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.pelaku usaha;
3. c.lembaga swadaya masyarakat;
4. d.masyarakat;
5. e.perguruan tinggi dan/lembaga kajian halal dan sejenisnya yang dibentuk oleh perguruan tinggi;
6. f.MUI; dan/atau
7. g.BPJPH.
(4)Walikota dapat membentuk tim dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan Produk Makanan Halal di Kota Semarang;
(5)Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan perencanaan penyelenggaraan Produk Makanan Halal diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Produk Makanan Halal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pembinaan bagi pelaku usaha guna memastikan tersedianya Produk Makanan Halal termasuk dalam hal proses produk halal sesuai syariat Islam.
(2)Penyelenggaraan dan pengawasan produk halal, meliputi:
1. a.pengadaan bahan Baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong;
2. b.proses produksi;
3. c.barang hasil produksi;
4. d.pendistribusian; dan
5. e.hak dan kewajiban pelaku usaha.
(3)Penyelenggaraan jaminan Produk Makanan Halal merupakan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan secara religius dan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis.
(4)Persyaratan keamanan secara religius sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria halal sesuai syariat agama islam.
(5)Persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman, serta adanya kandungan gizi.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Produk Makanan Halal dilakukan dengan pemisahan yang jelas mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran Produk Makanan Halal.
(2)Jaminan Produk Makanan Halal meliputi pangan yang sudah berlabel halal atau sudah mendapat lisensi halal dari BPJPH.
(3)Terhadap pangan yang bukan termasuk dalam pangan halal diharuskan memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi.

Pasal 9

(1)Bahan yang digunakan dalam proses Produk Makanan Halal terdiri dari Bahan Baku, Bahan Olahan, Bahan Tambahan, dan Bahan Penolong.
(2)Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. a.hewan;
2. b.tumbuhan;
3. c.mikroba; dan
4. d.bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologis, dan/atau rekayasa genetik.
(3)Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.tidak berasal dari atau mengandung bahan yang tidak halal seperti babi, darah, bangkai, khamar dan bagian dari tubuh manusia serta bahan lainnya yang menurut syariat agama diharamkan;
2. b.tidak dihasilkan dari sarana produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan bahan yang tidak halal sebagai salah satu bahannya;
3. c.tidak bercampur dengan barang tidak halal atau najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi; dan
4. d.tidak menyebabkan infeksi dan intoksidasi pada manusia.
(4)Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan pengawasan pangan yang berasal dari hewan dalam kategori berstandar pangan halal sesuai peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2014