DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan, Tugas dan Wewenang Bab III Sekretariat PPNS Bab IV Pengangkatan PPNS Bab V Mutasi dan Pemberhentian PPNS Bab VI Pengangkatan Kembali Bab VII Kartu Tanda Pengenal Bab VIII Pelaksanaan Tugas Bab IX Pembinaan Bab X Pembiayaan Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penegakan hukum di daerah dilakukan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah, melalui tindakan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
7.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
8.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11.Kode Etik PPNS yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah Norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur Penyidikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan peraturan daerah tentang PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
12.Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
13.Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
14.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PPNS yang diduga telah melanggar Kode Etik.
15.Yustisi adalah operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan.
16.Non Yustisi adalah operasi penegakan hukum yang tanpa melalui proses peradilan.
17.Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
18.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau koorporasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

PPNS dalam melaksanakan tugasnya berasaskan:

a.kepastian hukum;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterbukaan;
e.akuntabilitas; dan
f.profesionalitas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 4

(1)PPNS sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan penegakan peraturan daerah dan melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah;
2. b.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
  1. 1.pemeriksaan tersangka;
  2. 2.memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  3. 3.penyitaan barang;
  4. 4.pemeriksaan saksi; dan
  5. 5.pemeriksaan tempat kejadian.
3. c.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan POLRI dalam wilayah hukum yang sama; dan
4. d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PPNS berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PPNS mempunyai wewenang:

a.menerima laporan atau pengaduan dari setiap orang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.melakukan penggeledahan dan penyitaan;
e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i.mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
j.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 7

Sistem dan prosedur bagi PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 8

(1)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Satpol-PP.
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS di Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat PPNS diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENGANGKATAN PPNS

Pasal 10

(1)Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.daftar penilaian kinerja PNS paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
(2)Bagi PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diusulkan untuk diangkat menjadi PPNS.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat pengajuan oleh Wali Kota kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…