DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan penyertaan modal daerah, penggunaan dana, pengawasan, deviden, pertanggungjawaban dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2022-2025; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
8.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2022-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.Walikota adalah Walikota Semarang.
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada Bank Jateng.
7.Laba adalah keuntungan yang dihasilkan oleh Bank Jateng.
8.Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip meningkatkan pelayanan dan mendapatkan keuntungan.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan Bank Jateng dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil kajian investasi daerah.

Pasal 5

(1)Kebutuhan Modal Bank Jateng dari Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp262.201.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua miliar dua ratus satu juta rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Jateng sampai dengan 31 Januari 2021 sebesar Rp166.201.000.000,00 (seratus enam puluh enam miliar dua ratus satu juta rupiah).
(3)Kekurangan tambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Jateng dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp96.000.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar rupiah).

Pasal 6

(1)Kekurangan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) akan dipenuhi dalam Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang kepada Bank Jateng Tahun 2022-2025.
(2)Tambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2022 sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dari APBD Tahun Anggaran 2022;
2. b.Tahun 2023 sebesar Rp 24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dari APBD Tahun Anggaran 2023;
3. c.Tahun 2024 sebesar Rp 24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dari APBD Tahun Anggaran 2024;
4. d.Tahun 2025 sebesar Rp 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) dari APBD Tahun Anggaran 2025.
(3)Dalam hal rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terealisasi pada tahun anggaran berjalan, maka akan diperhitungkan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Jateng dilaksanakan melalui mekanisme APBD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

PENGGUNAAN DANA

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 digunakan Bank Jateng untuk memenuhi Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio), peningkatan kredit, dan peningkatan pelayanan perbankan lainnya.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh Walikota melalui Dewan Komisaris dan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019