DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas dan kewenangan, perencanaan, pelaksanaan dan pemberdayaan, pendanaan, pengembangan jejaring, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi, penghargaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin kesamaan hak perempuan dan laki-laki serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi Pengarusutamaan Gender ke dalam seluruh proses pembangunan Daerah;
c.bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki kewenangan melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sub urusan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Pelembagaan Pengarustamaan Gender yang terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengarustamaan Gender; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Semarang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki- laki dan perempuan.
9.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki.
12.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran perempuan dan laki-laki, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang di dalam pelaksanannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
13.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
16.Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
17.Tim Teknis PUG adalah perangkat daerah yang ditunjuk oleh ketua Pokja PUG yang memahami analisis ARG.
18.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya/Bidang masing-masing Perangkat Daerah.
19.Rencana Aksi Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan Lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender berasaskan:

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.keadilan;
c.partisipatif;
d.kesetaraan;
e.sinergitas;dan
f.non diskriminatif.

Pasal 3

Pengaturan PUG dimaksudkan sebagai landasan dan acuan untuk percepatan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan:

a.memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
b.mewujudkan perencanaan responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
c.mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan;dan
g.mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender di semua bidang pembangunan.

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan dan pemberdayaan;
c.pendanaan;
d.pengembangan jejaring;
e.partisipasi masyarakat;
f.pembinaan dan pengawasan
g.pemantauan, pelaporan dan evaluasi; dan
h.penghargaan.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG;
b.melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
c.melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
d.memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
e.memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pendidikan;
f.mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender;
g.memberikan bantuan teknis, sosialisasi dan pengembangan materi komunikasi informasi dan edukasi PUG, advokasi dan fasilitasi pelaksanaan PUG, analisis Gender, ARG;
h.melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama dibidang pemberdayaan perempuan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik dan ketenagakerjaan;
i.memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;dan
j.melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi ASN dengan PUG sebagai salah satu materi pembelajaran.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja yang dilakukan melalui Analisis Gender.
(2)Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.
(3)Analisis Gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
(4)Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
(5)Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PUG dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja anggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi PUG.
(6)Setiap Perangkat Daerah harus memiliki program dan kegiatan yang responsif Gender.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Analisis Gender di atur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah harus:
1. a.memiliki rencana pembangunan yang responsif Gender;
2. b.memiliki aturan yang responsif Gend untuk urusan internal;
3. c.memiliki aturan yang responsif Gender untuk urusan eksternal yang menjadi urusannya;
4. d.memiliki sarana prasarana kantor yang responsif Gender;
5. e.melakukan pembinaan terhadap pihak-pihak internal dan eksternal yang menjadi bidang urusannya; dan
6. f.melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak internal dan eksternal yang menjadi bidang urusannya.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang aturan internal dan ekternal, bangunan dan sarana prasaranya yang responsif Gender akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

(1)Walikota bertanggung jawab dalam pelaksanaan PUG.
(2)Dalam hal pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, masyarakat dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020