DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 427

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Wewenang, Tanggung Jawab dan Kewajiban Pemerintah Daerah, Arah Kebijakan Penyelenggaraan Perhubungan, Pembinaan dan Penyelenggaraan, Rencana Induk Jaringan, Ruang Lalu Lintas, Jalan dan Perlengkapan Jalan, Terminal Penumpang Tipe C, Fasilitas Parkir, Kendaraan, Lalu Lintas, Angkutan, Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak,serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Keselamatan LLAJ, Dampak Lingkungan, Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ, Perlakuan Khusus bagi Penyandang Disabilitas, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit, Sumber Daya Manusia, Forum LLAJ di Daerah, Perkeretaapian, Angkutan Sungai dan Danau, Perizinan Berusaha dan Dispensasi Melintas, Sistem Informasi, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan, Koordinasi dan Kerjasama, Pembiayaan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Semarang merupakan salah satu simpul transportasi nasional memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan perekonomian bangsa sehingga untuk menghadapi permasalahan perhubungan sehingga dibutuhkan upaya yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut
c.bahwa untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Perhubungan bagi pihak yang terkait di Daerah maka perlu diatur Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 2
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
5.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
9.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat Daerah, selanjutnya disebut Forum, adalah wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara lal.u lintas dan angkutan jalan di tingkat Daerah.
10.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
11.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
12.Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
14.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
15.Bus Raya Terpadu (Bus Rapid Transit) yang untuk selanjutnya disingkat BRT adalah angkutan umum massal cepat dengan menggunakan bus pada jalur khusus.
16.Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
17.Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
18.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
19.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
20.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
21.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 4
22.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
23.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
24.Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
25.Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
26.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian ataus seluruhnya untuk mengangkut barang.
27.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
28.Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.
29.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
30.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
31.Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk trayek angkutan perintis.
32.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
33.Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
34.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
35.Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.
36.Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. 5
37.Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
38.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
39.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
40.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
41.Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
42.Jalan Daerah adalah semua jalan yang merupakan kewenangan Daerah, yaitu seluruh jaringan jalan yang berada dalam wilayah administratif Daerah, kecuali jalan nasional dan jalan provinsi.
43.Ruang Milik Jalan adalah bagian jalan yang terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
44.Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
45.Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
46.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
47.Penyelenggara Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Parkir di dalam Ruang Milik Jalan.
48.Penyelenggara Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah Orang atau Badan Usaha yang memiliki Perizinan Berusaha untuk menyelenggarakan Parkir pada tempat khusus Parkir yang berada di luar Ruang Milik Jalan.
49.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. 6
50.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
51.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
52.Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
53.Keamanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
54.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
55.Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
56.Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
57.Sistem Informasi Dan Komunikasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu l.intas dan angkutan jalan.
58.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
59.Tingkat Pelayanan adalah ukuran kuantitatif (rasio volume per kapasitas) dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional, seperti kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam arus Lalu Lintas serta penilaian Pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.
60.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 7
61.Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
62.Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan KLLAJ Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
63.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
64.Kereta Api adalah sarana Perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
65.Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
66.Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
67.Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
68.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
69.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
70.Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
71.Masyarakat Kelompok Rentan adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, orang sakit, dan wanita hamil.
72.Lanjut Usia adalah setiap orang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
73.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
74.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
75.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang. 8
76.Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
77.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jala.n.
78.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
79.Kementerian adalah perangkat Pemerintah Pusat yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
80.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.

Pasal 2

Penyelenggaraan perhubungan dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

a.transparan;
b.akuntabel;
c.berkelanjutan;
d.berwawasan lingkungan hidup;
e.partisipatif;
f.bermanfaat;
g.efisien dan efektif;
h.seimbang;
i.terpadu;
j.mandiri;
k.keadilan;
l.kepentingan umum; dan
m.kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan:

a.sebagai landasan hukum bagi Daerah dalam penyelenggaraan perhubungan yang handal, efisien, harmonis, ekonomis, ramah lingkungan, dan hemat energi; dan
b.memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perhubungan dilaksanakan dengan tujuan:

a.terwujudnya pelayanan LLAJ, angkutan Perkeretaapian dan angkutan perairan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; 9
b.mewujudkan transportasi yang dapat meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup;
c.mewujudkan transportasi yang dapat menunjang, menggerakkan, dan mendorong pusat kegiatan guna meningkatkan produktifitas dan daya saing Daerah;
d.mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
e.terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 5

(1)Ruang lingkup Penyelenggaraan perhubungan ini meliputi:
1. a.Penyelenggaraan LLAJ;
2. b.Penyelenggaraan Perkeretaapian;
3. c.Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau; dan
4. d.Penyelenggaraan Pengendalian Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara.
(2)Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah.

BAB II

WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan LLAJ, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

a.penetapan rencana induk jaringan LLAJ kota di Daerah;
b.penyediaan perlengkapan Jalan Kota di Daerah;
c.pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
d.penerbitan Perizinan Berusaha penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir;
e.pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
f.pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kota di Daerah;
g.persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kota di Daerah;
h.audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Daerah ;
i.penyediaan angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam kota di Daerah;
j.penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan di Daerah;
k.penetapan rencana umum jaringan Trayek perkotaan di Daerah;
l.penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
m.penerbitan Perizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan di Daerah; 10
n.penerbitan Perizinan Berusaha penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
o.penetapan tarif kelas ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek antarkota dan angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
p.pemeriksaan, pengawasan dan penegakan hukum sesuai kewenangannya; dan
q.kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan LLAJ.

Pasal 7

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan melaksanakan:

a.pemberian jaminan kepada pengguna jasa Angkutan Umum untuk mendapatkan pelayanan;
b.pemberian pelindungan kepada Pelaku Usaha Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan Angkutan Umum;
c.pemantauan dan pengevaluasian terhadap Angkutan Orang dan barang;
d.pemberian jaminan tersedianya angkutan umum untuk jasa Angkutan dan/atau barang dalam wilayah Daerah;
e.pemberian jaminan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
f.pemberian fasilitasi layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi; dan
g.pembinaan terhadap manajemen Pelaku Usaha Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Perkeretaapian, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam:

a.penetapan rencana induk Perkeretaapian Daerah;
b.penerbitan Perizinan Berusaha Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam kota di Daerah;
c.penetapan jaringan jalur Kereta Api yang jaringannya dalam kota di Daerah;
d.penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Daerah;
e.penerbitan Perizinan Berusaha operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam kota di Daerah;
f.penetapan jaringan pelayanan Perkeretaapian pada jaringan jalur Perkeretaapian Daerah;
g.penerbitan Perizinan Berusaha Perkeretapian khusus, dan penetapan jalur Kereta Api khusus yang jaringannya dalam Daerah; dan
h.kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Perkeretaapian. 11

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

a.penerbitan Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya;
b.pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
c.pelayanan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau;
d.penegakan hukum yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
e.kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.

Pasal 10

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas penerbitan persetujuan bangunan gedung tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di Daerah.

Isi peraturan

Teks427PDFHirarki

Memuat teks peraturan…