DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 302

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Daerah, Tata Cara Pendirian, Modal BUMD, Organ dan Pegawai BUMD, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan BUMD, Penggunaan Laba BUMD, Anak Perusahaan, Penugasan Pemerintah kepada BUMD, Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum dan Privatisasi BUMD, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran BUMD, Kepailitan BUMD, Pembinaan dan Pengawasan BUMD, Monitoring dan Evaluasi, Sistem Informasi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan kinerja dan berkembangnya jenis usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Daerah diperlukan sistem tata kelola perusahaan yang baik dan optimal;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Wali Kota.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Pengelolaan BUMD adalah keseluruhan dari proses peraturan dan perencanaan yang mengarahkan BUMD pada penyelenggaraan BUMD yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
12.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
13.Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
14.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
16.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
17.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
18.Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
19.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
20.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
22.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
23.Agio Saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.
24.Dividen adalah bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD.
25.Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan BUMD berupa neraca, laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitas laporan arus kas yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum.
26.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat setiap tahun untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa yang akan datang.
27.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
28.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 2

Pengelolaan BUMD berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berdasarkan asas:

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.pertanggungjawaban;
d.kemandirian;
e.kewajaran; dan
f.kemanfaatan umum.

Pasal 3

Pengelolaan BUMD bertujuan:

a.mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik di Daerah maupun nasional, sehingga mampu mempertahankan keberdayaan secara berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMD;
b.mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan peran BUMD;
c.mengoptimalkan peran BUMD dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah;
d.mendorong investasi daerah dan menumbuhkembangkan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi;
e.mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ BUMD, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan RUPS; dan
f.memberikan arahan dan panduan bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan BUMD sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMD.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan pengelolaan BUMD meliputi:

a.kebijakan Daerah;
b.tata cara pendirian;
c.modal BUMD;
d.Organ dan Pegawai BUMD;
e.satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya;
f.perencanaan, operasional dan pelaporan BUMD;
g.penggunaan laba BUMD;
h.anak perusahaan;
i.penugasan pemerintah kepada BUMD;
j.restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi BUMD;
k.penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD;
l.kepailitan BUMD;
m.pembinaan dan pengawasan BUMD;
n.monitoring dan evaluasi. dan
o.sistem informasi.

BAB II

KEBIJAKAN DAERAH

Pasal 5

(1)Wali Kota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikian Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
1. a.penyertaan modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
5. e.pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 6

(1)Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada:
1. a.perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
2. b.perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.
(2)Wali Kota selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam l (satu) transaksi atau lebih.
(5)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(6)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja BUMD;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan BUMD.
(7)pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENDIRIAN

Pasal 7

(1)Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
(2)Dalam hal akan mendirikan BUMD, Pemerintah Daerah melakukan paling sedikit:
1. a.membentuk tim pendirian BUMD;
2. b.menyusun analisis kebutuhan Daerah Kota dan analisis kelayakan bidang usaha;
3. c.mengajukan usulan rencana pendirian BUMD untuk dinilai Menteri;
4. d.membuat Perda tentang pendirian BUMD;
5. e.membuat Perda tentang penyertaan modal;
6. f.menyiapkan dokumen kelengkapan inti Perusahaan paling sedikit akta pendirian perusahaan, nomor pokok wajib pajak, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, dan surat keterangan domisili;
7. g.menyusun RKA BUMD sementara berdasarkan analisis kelayakan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
8. h.memilih dan menetapkan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi;
9. i.menandatangani kontrak kinerja antara KPM atau RUPS dengan Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
10. j.menyusun anggaran dasar.
(3)Wali Kota menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri dengan menyertakan lampiran minimal berupa:
1. a.dokumen laporan hasil analisis kebutuhan Daerah Kota;
2. b.dokumen laporan hasil analisis kelayakan bidang usaha;
3. c.ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
4. d.dokumen Perda tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan
5. e.dokumen RPJMD.
(4)Paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak pendirian BUMD, Direksi memprioritaskan:
1. a.menyusun peraturan direksi;
2. b.menyusun dan merevisi Struktur Organisasi Tata Kerja;
3. c.merekrut pegawai;
4. d.menyusun Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
5. e.menyusun Standar Operasional Prosedur; dan
6. f.menentukan Indikator Kinerja Utama pegawai.
(5)Pelaksanaan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi berpedoman pada RKA BUMD sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

Pasal 8

(1)Pendirian BUMD didasarkan pada:
1. a.kebutuhan Daerah; dan
2. b.kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
(2)Analisis kebutuhan Daerah untuk pendirian BUMD dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
1. a.pelayanan umum; dan
2. b.kebutuhan masyarakat.
(3)Analisis kelayakan bidang usaha untuk pendirian BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.
(4)Analisis kelayakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk dokumen yang berisi pernyataan layak atau tidaknya pendirian dan keberlangsungan usaha BUMD.
(5)Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi aspek:
1. a.peraturan perundang-undangan;
2. b.ketersediaan teknologi; dan
3. c.ketersediaan sumber daya manusia.
(6)Penyusunan Analisis Kebutuhan Daerah Kota dan analisis kelayakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat menggunakan tenaga profesional.
(7)Analisis Kebutuhan Daerah Kota berdasarkan hasil analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan hasil analisis kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.
(8)Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah Kota dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD bersumber dari APBD.
(9)Analisis Kebutuhan dan Kelayakan Bidang Usaha untuk pendirian BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya modal dasar dan modal disetor;
6. f.tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
7. g.penggunaan laba.
(2)Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri; dan
5. e.besarnya modal dasar.
(3)Dalam hal pendirian perusahaan umum Daerah yang dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja maka Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga ketentuan mengenai:
1. a.pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan daerah menjadi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan/atau
2. b.pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban Perangkat Daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban perusahaan umum Daerah yang didirikan.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengalihan Kekayaan Daerah serta hak dan kewajiban Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

MODAL BUMD

Pasal 10

Sumber Modal BUMD terdiri atas:

a.penyertaan modal daerah;
b.pinjaman;
c.hibah; dan
d.sumber modal lainnya.

Isi peraturan

Teks302PDFHirarki

Memuat teks peraturan…