DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kota Semarang tahun anggaran 2026 berjumlah Rp5.860.173.199.499,00 (lima triliun delapan ratus enampuluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh Sembilan). APBD Tahun Anggaran 2026 dimaksud terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. Ketentuan mengenai uraian APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Memutuskan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Kota Semarang
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
12.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
13.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
14.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
16.Lain-lain PAD yang sah adalah Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
17.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
18.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
19.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pasal 2

(1)APBD Kota Semarang tahun anggaran 2026 berjumlah Rp5.860.173.199.499,00 (lima triliun delapan ratus enam puluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh Sembilan)
(2)APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(3)Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp5.581.673.199.499,00
2. b.Belanja Daerah Rp5.860.173.199.499,00 Defisit (Rp278.500.000.000,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
4. d.Penerimaan Rp300.000.000.000,00
5. e.Pengeluaran Rp21.500.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp278.500.000.000,00 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp5.581.673.199.499,00 (lima triliun lima ratus delapan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

a.PAD; dan
b.Pendapatan Transfer.

Pasal 4

(1)PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp5.581.673.199.499,00 (lima triliun lima ratus delapan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain PAD yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.280.490.000.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp755.309.439.267,00 (tujuh ratus lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.792.419.488,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
(5)Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.000.536.344,00 (lima puluh satu miliar lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.405.080.804.400,00 (satu triliun empat ratus lima miliar delapan puluh juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.141.882.315.000,00 (satu triliun seratus empat puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp263.198.489.400,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp5.860.173.199.499,00 (lima triliun delapan ratus enam puluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi
b.Belanja Modal; dan
c.Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp4.977.233.970.857,94 (empat triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh koma sembilan empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.906.678.819.613,00 (satu triliun sembilan ratus enam miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga belas rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.925.289.305.514,94 (dua triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu lima ratus empat belas koma sembilan empat rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp135.314.845.730,00 (seratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp9.951.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp867.939.228.641,06 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu koma kosong enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya;
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp10.650.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp152.211.935.876,08 (seratus lima puluh dua miliar dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam koma kosong delapan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp214.772.072.042,65 (dua ratus empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat puluh dua koma enam lima rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp486.843.544.187,85 (empat ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh koma delapan lima rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.267.725.594,48 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat koma empat delapan rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.193.950.940,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp278.500.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…