DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Asas dan tujuan, klasifikasi ibu dan klasifikasi umur anak,hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah,pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan,kerja sama lintas sektor, peran serta masyarakat,pembinaan, pengawasan, pelaporan, saknsi administrasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kesehatan Ibu dan Anak merupakan bagian terpenting dari kesehatan masyarakat;
c.bahwa Keselamatan Ibu dan Anak melalui suatu pendekatan pelayanan yang menyeluruh dan berkesinambungan merupakan faktor utama bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, karena tingkat derajat kesejahteraan dan kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak balita serta masalah gizi;
d.bahwa angka kematian ibu dan kematian bayi di Kota Semarang masih memerlukan perhatian dan komitmen bersama dari semua pihak dalam mendukung tercapainya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
e.bahwa dalam rangka meningkatkan Keselamtan Ibu dan Anak perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program – program pembangunan kesehatan dan program – program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keselamatan Ibu dan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakrta;
3.Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
5.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
8.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9.Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10.Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11.Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 );
12.Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13.Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
14.Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);
16.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undanng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
18.Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahaan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193 );
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
30.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, Serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya yang dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 541);
31.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
32.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1185);
33.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
34.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5);
35.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7);
36.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah KotaSemarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
37.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Aquired Immune Deficiency Syndrome) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESELAMATAN IBU DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah meurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Walikota adalah Walikota Semarang.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8.Pelayanan kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
9.Keselamatan Ibu dan Anak adalah upaya pelayanan terpadu yang bertujuan melindungi ibu dan anak mulai dari masa kehamilan sampai usia remaja berdasarkan konsep pelayanan yang menyeluruh dan berkesinambungan, yang bukan hanya melakukan intervensi pada saat ibu sudah hamil dan bersalin, namun dimulai sejak usia bayi, anak, usia remaja dan dewasa dalam siklus pelayanan berkesinambungan dan sedapat mungkin mengintegrasikan pelayanan dari hulu sampai hilir dari semua bentuk pelayanan atau program yang menempatkan ibu dan anak sebagai sasaran, baik lintas program maupun lintas sektor.
10.Pelayanan sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan sesuai indikator, kriteria dan tata cara yang sudah ditetapkan. Standar dan kriteria adalah ukuran baku mutu yang menjadi dasar acuan dan atau pedoman dan sekaligus menjadi batasan dalam penyelenggaraan upaya keselamatan ibu dan anak.
11.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Semarang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
13.Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir selama 24 jam sehari dan 7 hari 1 minggu dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
14.Rumah Sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disebut Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan pertolongan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal dasar maupun komprehensif terintegrasi 24 jam secara langsung terhadap ibu hamil atau ibu bersalin dan ibu nifas baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan di desa, puskesmas dan puskesmas mampu PONED.
15.Rumah Sakit adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialistik.
16.Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
17.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia 0 hari sampai 6 (enam) bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
18.Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
19.Masyarakat adalah masyarakat Kota Semarang.
20.Ibu adalah perempuan usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin dan nifas.
21.Perempuan Dewasa adalah perempuan yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun.
22.Anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
23.Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak umur 0 hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
24.Bayi adalah anak mulai umur 0 bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan 28 (dua puluh delapan) hari.
25.Anak Balita adalah anak umur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
26.Anak Prasekolah adalah anak umur 60 (enam puluh) bulan sampai 72 (tujuh puluh dua) bulan atau belum masuk sekolah dasar.
27.Anak Usia Sekolah adalah anak umur lebih dari 6 (enam) tahun sampai sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun.
28.Remaja adalah kelompok usia 10 (sepuluh) tahun sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
29.Dewasa adalah masa peralihan antara masa remaja, yang dimulai setelah berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun akan tetapi sudah pernah menikah.
30.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, yang menjadi penanggungjawab kehidupan bayi, anak dan remaja.
31.Fasilitas pelayanan upaya Keselamatan Ibu dan Anak adalah sarana yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dan keselamatan ibu dan anak baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
32.Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
33.Swasta adalah kantor dan atau badan usaha yang mempekerjakan kaum perempuan dan/atau ibu yang sedang hamil dan menyusui.
34.Lintas sektor adalah kerjasama yang melibatkan Dinas/Instansi dan orang – orang diluar sektor kesehatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak berasaskan :

a.Nilai ilmiah;
b.Manfaat;
c.Informatif;
d.Transparan;
e.Keadilan;
f.Kemanusiaan;
g.Keseimbangan; dan
h.Perlindungan tehadap perkembangan ibu dan anak.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak yaitu :

a.Tercapainya peningkatan akses pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak;
b.Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
c.Terjadinya perubahan perilaku masyarakat, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang lebih optimal;
d.Terciptanya kerjasama antar semua pemangku kepentingan dalam menurunkan angka kesakitan dan atau kematian ibu dan anak melalui pendekatan pelayanan yang menyeluruh dan berkesinambungan;
e.Tercapainya peningkatan akses informasi tentang pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak; dan
f.Tersedianya sumberdaya yang dibutuhkan secara efektif dan efisien untuk pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak.

BAB III

KLASIFIKASI IBU DAN KLASIFIKASI UMUR ANAK

Pasal 4

Klasifikasi ibu adalah perempuan usia subur dalam kondisi :

a.Hamil;
b.Bersalin; dan
c.Nifas.

Pasal 5

Klasifikasi umur anak terbagi menjadi :

a.Bayi baru lahir adalah anak umur 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari;
b.Bayi adalah anak mulai umur 0 (nol) bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan 28 (dua puluh delapan) hari;
c.Anak Balita adalah anak umur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan;
d.Anak Prasekolah adalah anak umur 60 (enam puluh) bulan sampai 72 (tujuh puluh dua) bulan atau belum masuk sekolah dasar;
e.Anak Usia Sekolah adalah anak umur lebih dari 6 (enam) tahun sampai sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun; dan
f.Remaja adalah kelompok usia 10 (sepuluh) tahun sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap ibu berhak :

a.Mendapatkan informasi, edukasi dan pelayanan kesehatan selama kehamilan sesuai standar pelayanan;
b.Mendapatkan informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk menyetujui tindakan dan pengobatan yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan baik di tingkat pelayanan dasar maupun rujukan;
c.Mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan;
d.Mendapatkan penanganan komplikasi dan kesulitan persalinan yang sesuai dengan standar pelayanan, baik dalam pelayanan emergensi dasar dan atau rujukannya;
e.Mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas; dan
f.Mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan keinginan ibu.

Pasal 7

(1)Setiap anak dalam klasifikasi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berhak :
1. a.Mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang sesuai dengan standar untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
2. b.Mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini;
3. c.Mendapatkan ASI Eksklusif; dan
4. d.Imunisasi dasar.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah bayi baru lahir dari ibu yang terinfeksi penyakit yang dapat ditularkan melalui ASI, termasuk ibu yang mengalami kontra indikasi.

Pasal 8

Setiap anak dalam kalsifikasi bayi, anak balita dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c dan huruf d berhak mendapatkan :

a.Imunisasi dasar yang lengkap;
b.Lingkungan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita;
c.Pelayanan kesehatan yang sesuai standar pelayanan di fasilitas kesehatan;
d.ASI Eksklusif dari umur 0 (nol) sampai 6 (enam) bulan; dan
e.Makanan dan minuman yang sehat dan bergizi.

Pasal 9

Setiap anak dalam kalsifikasi anak usia sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berhak :

a.Mendapatkan pelayanan kesehatan selama usia sekolah dari tenaga kesehatan;
b.Mendapatkan pelayanan imunisasi sesuai ketentuan; dan
c.Mendapatkan informasi tentang upaya kesehatan.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…