DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Semarang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DAN WALIKOTA SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: 3 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG IJIN GANGGUAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal WALIKOTA SEMARANG HENDRAR PRIHADI Diundangkan di Semarang pada tanggal PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG AGUS RIYANTO Kepala Dinas Tata Ruang LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: ( 2/2018 ) 4 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR …TAHUN … TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG IJIN GANGGUAN I. PENJELASAN UMUM Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sudah tidak sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 22 Tahun 2016 tentang perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) sehingga Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 perlu dicabut. Terkait dengan ijin gangguan tersebut maka pungutan retribusi ijin gangguan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 3) serta merta dicabut; Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011