DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 139

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggara, Tugas dan Wewenang Bab III Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Bab IV Perencanaan Siatem Pengelolaan Air Limbah Domestik Bab V Konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Bab VI Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bab VII Pemanfaatan Bab VIII Kelembagaan Bab IX Kerja Sama Bab X Tarif Pelayanan Bab XI Hak, Kewajiban dan Larangan Bab XII Insentif dan Disinsentif Bab XIII Peran Serta Masyarakat Bab XIV Pembiayaan Bab XV Pembinaan dan Pengawasan Bab XVI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #)
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah Tinja di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 96); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 2 #)
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
7.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8.SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
9.SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
10.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.
11.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
12.Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah Domestik yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
13.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 3 #)
15.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan
16.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

a.tanggung jawab;
b.keterpaduan dan keberlanjutan;
c.kelestarian lingkungan hidup;
d.perlindungan sumber air;
e.keadilan;
f.kehati-hatian;
g.partisipatif;
h.manfaat; dan
i.tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada seluruh masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

a.mewujudkan Penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
b.meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
c.meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
d.melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik;
e.mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik; dan
f.memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan SPALD. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 4 #)

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.penyelenggara, tugas dan wewenang;
b.sistem pengelolaan air limbah domestik;
c.perencanaan SPALD;
d.konstruksi SPALD;
e.pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
f.pemanfaatan;
g.kelembagaan;
h.kerja sama;
i.tarif Pelayanan;
j.hak, kewajiban dan larangan;
k.Insentif dan disinsentif
l.peran serta masyarakat;
m.pembiayaan; dan
n.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARA, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

SPALD diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertugas:

a.menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
b.membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
c.melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
d.memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;
e.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD-T; dan
f.menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 5 #)

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berwenang:

a.menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
b.melaksanakan SPALD skala kota, skala Permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c.memberikan izin pada Badan Usaha SPALD;
d.memberikan rekomendasi Penyelenggaraan SPALD;
e.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator Air Limbah Domestik;
f.melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kota dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
g.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 9

(1)Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan melalui SPALD.
(2)Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.air limbah kakus (black water); dan
2. b.air limbah non kakus (grey water).
(3)Pengelolaan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 10

(1)SPALD terdiri atas:
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 6 #)
(2)Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.kedalaman muka air tanah;
3. c.kemiringan tanah;
4. d.permeabilitas tanah;
5. e.kemampuan pembiayaan Daerah;
6. f.kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat; dan
7. g.rencana tata ruang wilayah.

Pasal 11

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1)huruf a, terdiri atas:
1. a.subsistem pengolahan setempat;
2. b.subsistem pengangkutan; dan
3. c.subsistem pengolahan lumpur tinja.

Isi peraturan

Teks139PDFHirarki

Memuat teks peraturan…