DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. 7.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
7. 8.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);
8. 9.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama 3 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

Pendahuluan 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang 1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 4
11.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1 EKONOMI MAKRO Ekonomi Makro memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Inflasi dengan bercermin kondisi saat ini. Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian regional, nasional maupun global, telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Kota Semarang, serta arah dan kebijakan ekonomi yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
(3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.pendapatan Rp5.352.871.275.779,00
b.belanja dan transfer Rp5.340.465.513.179,00 surplus Rp12.405.762.600,00
c.pembiayaan
1. 1.penerimaan pembiayaan Rp318.939.094.263,00
2. 2.pengeluaran pembiayaan Rp42.972.000.000,00 pembiayaan netto Rp275.967.094.263,00 sisa lebih pembiayaan anggaran Rp288.372.856.863,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp83.578.231.767,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp5.436.449.507.546,00 5
2. 2.realisasi Rp5.352.871.275.779,00 selisih Rp(83.578.231.767,00)
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp346.349.605.819,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp5.702.916.601.809,00
2. 2.realisasi Rp5.340.465.513.179,00 selisih Rp(362.451.088.630,00)
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp278.872.856.863,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran defisit setelah perubahan Rp(266.467.094.263,00)
2. 2.realisasi Rp12.405.762.600,00 selisih Rp278.872.856.863,00
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp318.939.094.263,00
2. 2.realisasi Rp318.939.094.263,00 selisih Rp0,00
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp9.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp52.472.000.000,00
2. 2.realisasi Rp42.972.000.000,00 selisih Rp(9.500.000.000,00)
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp9.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto
2. 2.setelah perubahan Rp266.467.094.263,00
3. 3.realisasi Rp275.967.094.263,00 selisih Rp9.500.000.000,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp318.939.094.263,00
b.penggunaan saldo anggaran lebih Rp318.939.094.263,00
c.sisa lebih pembiayaan anggaran Rp288.372.856.863,00
d.koreksi kesalahan tahun sebelumnya Rp0,00
e.saldo anggaran lebih akhir Rp288.372.856.863,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp24.079.680.340.351,00
b.jumlah kewajiban Rp73.626.490.185,00
c.jumlah ekuitas Rp24.006.053.850.166,00 6

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:
1. a.pendapatan Rp6.470.456.705.379,00
2. b.beban Rp5.070.957.831.310,00
3. c.surplus dari operasional Rp1.399.498.874.069,00
4. d.surplus dari kegiatan Rp(29.446.808.172,00) non operasional
5. e.surplus sebelum pos luar biasa Rp1.370.052.065.897,00
6. f.pos luar biasa Rp(5.182.995.600,00)
7. g.surplus laporan operasional Rp1.364.869.070.297,00

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

a.saldo kas awal di BUD per 1 Januari tahun 2023 Rp319.228.463.263,00
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp1.097.284.070.783,00
c.arus kas dari aktivitas investasi Rp(1.127.850.308.183,00)
d.arus kas dari aktivitas pendanaan Rp0,00
e.arus kas dari aktivitas transitoris Rp(794.181.680,00)
f.kas di BUD, kas BLUD dan kas bantuan operasional sekolah Rp287.868.044.183,00
g.kas di bendahara penerimaan Rp342.560.959,00
h.kas di bendahara pengeluaran Rp162.524.221,00
i.saldo kas akhir per 31 Desember 2023 Rp288.373.129.363,00

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp22.398.341.970.557,00
b.surplus/defisit laporan operasional Rp1.364.869.070.297,00
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp242.842.809.312,00
d.ekuitas akhir Rp24.006.053.850.166,00

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…