DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perubahan Bentuk Badan Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan, Jangka Waktu, Kegiatan Usaha, Anggaran Dasar PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda), Modal, Organ PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda), Kepegawaian, Tahun Buku, Rencana bisnis, Laporan dan Penggunaan Laba, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Kepailitan, Pembubaran, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan sektor keuangan dan perbankan, serta meningkatnya kebutuhan akan layanan yang lebih kompetitif, inovatif, dan profesional, menuntut tata kelola perbankan yang fleksibel, akuntabel, dan adaptif terhadap teknologi serta persaingan, guna meningkatkan daya saing dan kontribusi terhadap perekonomian Daerah;
c.bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi, sehingga Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekomian Rakyat Bank Kota Semarang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA SEMARANG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11.Komisaris adalah organ PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
12.Direksi adalah organ PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Pegawai adalah Pegawai PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda)
14.Dividen adalah bagian dari laba bersih Perseroan Daerah yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam periode waktu tertentu.

Pasal 2

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang menjadi PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, menciptakan lembaga keuangan dan kegiatan usaha perbankan yang lebih fleksibel, efisien, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta tantangan persaingan di sektor perbankan.

Pasal 3

Tujuan Pendirian PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mengembangkan PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

Pasal 4

(1)PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(2)Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
1. a.keterbukaan;
2. b.akuntabilitas;
3. c.tanggung jawab;
4. d.independensi; dan
5. e.kewajaran.

Pasal 5

Pengaturan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang menjadi PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) ini memuat:

a.perubahan bentuk badan hukum;
b.nama dan tempat kedudukan;
c.jangka waktu;
d.kegiatan usaha;
e.anggaran dasar;
f.modal;
g.organ;
h.kepegawaian;
i.tahun buku, rencana bisnis, laporan dan penggunaan laba;
j.kerjasama;
k.pembinaan dan pengawasan;
l.kepailitan; dan
m.pembubaran.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda).

Pasal 7

(1)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang beralih kepada PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda).
(2)Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 8

Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka nama Perusahaan Umum Daerah Bank Pasar Kota Semarang berubah menjadi nama PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang (Perseroda).

Pasal 9

(1)PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, kantor kas, dan/atau kantor lainnnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 10

PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…