DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum Ruang Lingkup Dan Tujuan Penggolongan PKL Penataan PKL Hak, Kewajiban Dan Larangan PKL Larangan Bertransaksi Pemberdayaan PKL Tim Penataan Dan Pemberdayaan PKL Retribusi Pembinaan Dan Pengawasan Pendanaan Penyidikan Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pedagang kaki lima merupakan salah satu bidang usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara publik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya. Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291); 3
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
11.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DAN WALIKOTA SEMARANG MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Semarang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
6.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 4
7.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
8.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
10.Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
11.Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukanya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
12.Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di Lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13.Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah. 5

Pasal 4

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

a.memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
c.menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III

PENGGOLONGAN PKL

Pasal 5

PKL dapat digolongkan berdasarkan:

a.lokasi;
b.jenis tempat usaha; dan
c.bidang usaha.

Pasal 6

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.lokasi PKL sesuai peruntukan; dan
b.lokasi PKL tidak sesuai peruntukan.

Pasal 7

(1)Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
1. a.lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
2. b.lokasi PKL yang bersifat sementara.
(2)Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
(3)Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang lokasi PKL yang bersifat permanen dan lokasi PKL yang bersifat sementara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 6

Pasal 8

Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan PKL.

Pasal 9

(1)Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :
1. a.jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
2. b.jenis tempat usaha bergerak.
(2)Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.gelaran;
2. b.lesehan;
3. c.tenda; dan
4. d.shelter.
(3)Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.tidak bermotor; dan
2. b.bermotor.
(4)Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
1. a.gerobak beroda; dan
2. b.sepeda.
(5)Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.kendaraan bermotor roda dua;
2. b.kendaraan bermotor roda tiga; dan
3. c.kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 10

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

a.kuliner; dan
b.non kuliner. 7

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…