DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan beserta lampirannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
7.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas;
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
(3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 4

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.pendapatan Rp4.822.887.281.737,00
b.belanja dan transfer Rp4.764.045.946.156,89 surplus Rp58.841.335.580,11
c.pembiayaan
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Rp288.545.560.942,00
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Rp67.762.000.000,00 pembiayaan netto Rp220.783.560.942,00 sisa lebih pembiayaan anggaran Rp279.624.896.522,11

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp 292.895.082.826,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp5.115.782.364.563,00
2. 2.realisasi Rp4.822.887.281.737,00 selisih kurang Rp(292.895.082.826,00)
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp572.519.979.348,11) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp5.336.565.925.505,00
2. 2.realisasi Rp4.764.045.946.156,89 selisih kurang Rp(572.519.979.348,11)
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp 279.624.896.522,11 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran defisit setelah perubahan Rp(220.783.560.942,00)
2. 2.realisasi Rp58.841.335.580,11 selisih lebih Rp279.624.896.522,11
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp288.545.560.942,00
2. 2.realisasi Rp288.545.560.942,00 selisih Rp0,00
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp67.762.000.000,00
2. 2.realisasi Rp67.762.000.000,00 selisih Rp0,00 5
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp220.783.560.942,00
2. 2.realisasi Rp220.783.560.942,00 selisih Rp0,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp288.545.560.942,00
b.penggunaan saldo anggaran lebih Rp288.545.560.942,00
c.sisa lebih pembiayaan anggaran Rp279.624.896.522,11
d.koreksi kesalahan tahun sebelumnya Rp0,00
e.saldo anggaran lebih akhir Rp279.624.896.522,11

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp21.533.658.423.314,90
b.jumlah kewajiban Rp115.236.492.308,00
c.jumlah ekuitas Rp21.418.421.931.006,90

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:
1. a.pendapatan Rp4.910.034.059.136,80
2. b.beban Rp4.401.260.720.618,42
3. c.surplus dari operasional Rp508.773.338.518,38
4. d.surplus dari kegiatan non operasional Rp39.663.077,00
5. e.surplus sebelum pos luar biasa Rp508.813.001.595,38
6. f.pos luar biasa Rp(6.210.250.899,00)
7. g.surplus laporan operasional Rp502.602.750.696,38

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a.saldo kas awal di BUD per 1 Januari tahun 2021 Rp288.547.610.711,00
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp1.007.231.095.925,99 6
c.arus kas dari aktivitas investasi Rp(1.016.151.760.345,88)
d.arus kas dari aktivitas pendanaan Rp0,00
e.arus kas dari aktivitas transitoris Rp188.576.591,00
f.kas di BUD, kas BLUD dan kas bantuan operasional sekolah Rp279.591.104.504,11
g.kas di bendahara penerimaan Rp5.322.000,00
h.kas di bendahara pengeluaran Rp219.096.378,00
i.saldo kas akhir per 31 Desember 2021 Rp279.815.522.882,11

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp20.892.738.568.257,70
b.surplus/defisit laporan operasional Rp502.602.750.696,38
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar Rp(23.080.612.052,81)
d.ekuitas akhir Rp21.418.421.931.006,90

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021; Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.Lampiran III : Laporan operasional;
d.Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan arus kas; 7
g.Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
j.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
k.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
l.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
m.Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
n.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
o.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
p.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
q.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
r.Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
s.Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…