DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberdayaan Ormas, Wadah Berhimpun Ormas, Pameran, Penghargaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, maka perlu adanya dukungan fasilitasi kebijakan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
c.bahwa berdasarkan amanat pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan fasilitasi kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
d.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;, maka diperlukan pengaturan tentang pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf, c, dan huruf d, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.
6.Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
7.Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, subkegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
8.Swakelola Tipe III yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa pemerintah tertentu yang direncanakan bersama antara Perangkat Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan, diawasi oleh Perangkat Daerah dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan.
9.Sinergi Program dan Kegiatan adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan bersama antara Perangkat Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, subkegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pasal 2

Asas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.asas keadilan;
b.asas persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.asas perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.asas keterbukaan;
e.asas efisiensi;
f.asas efektivitas; dan
g.asas akuntabilitas.

Pasal 3

Pemberdayaan Ormas dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 4

Pemberdayaan Ormas bertujuan untuk:

a.meningkatkan kerukunan dan kemitraan Ormas dengan:
1. 1.ormas lainnya;
2. 2.masyarakat;
3. 3.swasta; dan
4. 4.Pemerintah Daerah.
b.meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; dan
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi:

a.pemberdayaan Ormas;
b.wadah berhimpun Ormas;
c.pameran;
d.penghargaan; dan
e.pendanaan.

BAB II

PEMBERDAYAAN ORMAS

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah.
(2)Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
1. a.Ormas yang berbadan hukum dan telah melaporkan keberadaan kepengurusannya kepada Pemerintah Daerah; dan
2. b.Ormas tidak berbadan hukum yang telah terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, serta telah melaporkan keberadaan kepengurusannya kepada Pemerintah Daerah.
(3)Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
1. a.selaras dengan program perencanaan pembangunan nasional dan program perencanaan pembangunan daerah; dan
2. b.menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 7

(1)Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui:
1. a.penguatan kapasitas kelembagaan;
2. b.peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan/atau
3. c.kemitraan Ormas dengan Perangkat Daerah.
(2)Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
1. a.penguatan manajemen organisasi;
2. b.penyediaan data dan informasi;
3. c.pengembangan kemitraan;
4. d.dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
5. e.penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
6. f.pemberian penghargaan; dan/atau
7. g.penelitian dan pengembangan.
(3)Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.pemagangan; dan/atau
3. c.kursus.
(4)Kemitraan Ormas dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
1. a.sinergi program dan kegiatan;
2. b.hibah; dan/atau
3. c.swakelola.
(5)Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dalam upaya mengoptimalkan kemitraaan Ormas dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dapat dibentuk klusterisasi pemberdayaan Ormas.
(2)Klusterisasi pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.keagaamaan;
2. b.pendidikan;
3. c.kesehatan;
4. d.ketenagakerjaan dan sumber daya manusia;
5. e.lingkungan hidup dan sumber daya alam;
6. f.seni dan budaya;
7. g.sosial kemanusiaan;
8. h.kepemudaan dan olahraga;
9. i.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. j.demokrasi dan kebangsaan;
11. k.hukum dan HAM;
12. l.ekonomi dan UMKM;
13. m.keamanan dan ketertiban; dan
14. n.klaster lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Satu Ormas dapat dikategorikan lebih dari satu kluster pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

(1)Pemberdayaan Ormas secara umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum.
(2)Pemberdayaan Ormas secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan kluster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

(1)Selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Ormas dapat dilakukan oleh Ormas yang bersangkutan.
(2)Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…