DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel yaitu : -Pasal 1 tentang Ketentuan Umum - Pasal 3 tentang Objek Pajak - Pasal 6 tentang Tarif Pajak - Pasal 20 tentang Keringanan dan Pembebasan Pajak

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Semarang.
4.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4a. Pqjak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
5.Pqjak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayananyangdisediakan oleh hotel. n / Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Penyelenggara hotel adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas narnanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroErn komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara.
9.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 11. dikenakan pajak. Wqiib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakual<an dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Oajak. O_\r- / / Surat Ketetapan Pajak Daerah kbih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasif berupa bunga dan/atau denda. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kuraag Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pqjak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajalan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakuakan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang te{adi serta menemukan tersangkanya. -
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek P4jak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
(1a)Termasuk dalam pengertian Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hotel;
2. b.bumi perkemahan;
3. c.persinggahan karavan;
4. d.vila;
5. e.pondok wisata; dan
6. f.akomodasi lainnya yang sejenis, yang meliputi: 1) Motel; 2) Losmen (Home Stagl; 3) Hostel; 4) Gubuk Pariwisata, Resor Wisata, Hunian Wisata, Cottage, Guest Horse dan sejenisnya; 5) Wisma Pariwisata termasuk Wisma Pariwisata Remaja; 6) Pesanggrahan dan sejenisnya; 7) Rumah Penginapan termasuk Penginapan Remaja dan sejenisnya; dan 8) Rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar baik yang menyatu maupun secara terpisah di wilayah Daerah, yang dimiliki orang pribadi atau badan dengan ketentuan : a) Dimiliki oleh 1 (satu) orang/ 1 (satu) badan; atau b) Dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang dalam keluarga yang namanya tercantum dalam I (satu) Kartu Keluarga serta belum ada pemisahan harta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (lb) Fasilitas olahraga atau hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah fasilitas olahraga atau hiburan yang disediakan dan dikelola oleh hotel untuk tamu hotel yang meliputi pusat kebugaran fltness centre), kolam renang, tenis, squash, billiar, karaoke, diskotik, pub, kafe, bar dan sejenisnya. (21 Jasa penunjang sebegaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan persewaan ruangan di hotel. (2al Persewaan ruangan di hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan oleh pihak hotel, antara lain:
1. a.ru€rngan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel yang meliputi resepsi perkawinan, rapat-rapat, pertemuan dan sejenisnya; dan
2. b.ruangan yang digunalan untuk perkantoran, drug store, salon dan sejenisnva. .,F/
(3)Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.jasa tempat tinggal asrarna yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. b.jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan/ atau lembaga keagamaan dan berada di lingkungan lembaga tersebut;
3. c.jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
4. d.jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 1O7o (sepuluh persen) kecuali tarif pajak untuk pondok wisata dan kos ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

4.Ketentuan ayat (3) dan ayat (a) Pasal 20 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat ( ) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a)' sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(l) Walikota atau Pejabat berdasarkan permohonan Wajib Pajal dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak. (21 Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan Daerah khususnya Investasi dan Promosi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(3)Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal wajib Pajak mengalami Force Majeure. , (3a) Keringanan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap jasa pelayanan hotel untuk Korps Diplomatik yang memiliki Kartu Tanda Pengenal atas penggunaan ruangan, kamar hotel maupun yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran/rumah makan yarg satu manajemen dengan hotel berdasarkan asas timbal balik.
(4)Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lrcmbaran Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 15 H'i 2olll LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUNzol{t NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARAN, PROVINSI JAWA TENGAH 14/2ot8l PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2OI8 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2OI1 TENTANG PAJAK HOTEL UMUM Pajak daerah merupakan salah satu potensi pendapatan daerah. Pajak daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang saat ini terjadi di Kota Semarang dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan keadilan bagi subjek pajak. Perkembangan kegiatan usaha hotel dan penginapan yang sejenisnya cukup pesat terutama pembangunan dan usaha persewaan rumah kos yang pengusahaannya seperti layaknya hotel sehingga perlu diatur ke dalam ketentua-n paj ak Hotel. Ketentuan pajak bagi usaha persewaan rumah kos dikenakan terhadap persewaan sebagaimana layaknya hotel. Hal ini untuk menjamin keadilan bagi pengusaha hotel dan menciptakan keadilan dalam mendukung potensi investasi di Kota Semarang. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pqiak Hotel perlu ditinjau kembali PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka I

Pasal 1

Cukup jelas Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas Angka 4

Pasal 20

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 1]',

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…