DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah Tahun Anggaran 2022;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
1. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. 7.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
7. 8.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 6);
8. 9.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: 3 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

Pendahuluan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 4

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
(3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.pendapatan Rp4.969.436.543.013,00
b.belanja dan transfer Rp4.871.946.697.040,00 surplus Rp97.489.845.973,00
c.pembiayaan
1. 1.penerimaan pembiayaan Rp279.624.248.290,00
2. 2.pengeluaran pembiayaan Rp58.175.000.000,00 pembiayaan netto Rp221.449.248.290,00 sisa lebih pembiayaan anggaran Rp318.939.094.263,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp49.409.863.324,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp5.018.846.406.337,00
2. 2.realisasi Rp4.969.436.543.013,00 selisih kurang Rp(49.409.863.324,00)
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp346.349.605.819,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp5.218.296.302.859,00
2. 2.realisasi Rp4.871.946.697.040,00 selisih kurang Rp(346.349.605.819,00) 5
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp296.939.742.495,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran defisit setelah perubahan Rp(199.449.896.522,00)
2. 2.realisasi Rp97.489.845.973,00 selisih lebih Rp296.939.742.495,00
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp648.232,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp279.624.896.522,00
2. 2.realisasi Rp279.624.248.290,00 selisih Rp648.232,00
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp22.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp80.175.000.000,00
2. 2.realisasi Rp58.175.000.000,00 selisih Rp22.000.000.000,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp21.999.351.768,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto
2. 2.setelah perubahan Rp199.449.896.522,00
3. 3.realisasi Rp221.449.248.290,00 selisih Rp(21.999.351.768,00)

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp279.624.896.522,00
b.penggunaan saldo anggaran lebih Rp279.624.248.290,00
c.sisa lebih pembiayaan anggaran Rp318.939.094.263,00
d.koreksi kesalahan tahun sebelumnya Rp(648.232,00)
e.saldo anggaran lebih akhir Rp318.939.094.263,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp22.467.914.755.459,00
b.jumlah kewajiban Rp69.572.784.902,00
c.jumlah ekuitas Rp22.398.341.970.557,00

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:
1. a.pendapatan Rp5.565.657.152.844,00
2. b.beban Rp4.514.778.479.139,00
3. c.surplus dari operasional Rp1.050.878.673.705,00
4. d.surplus dari kegiatan Rp(3.300.158.729,00) non operasional 6
5. e.surplus sebelum pos luar biasa Rp1.047.578.514.976,00
6. f.pos luar biasa Rp(9.340.518.995,00)
7. g.surplus laporan operasional Rp1.038.237.995.981,00

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

a.saldo kas awal di BUD per 1 Januari tahun 2022 Rp279.815.522.882,00
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp1.141.533.594.366,00
c.arus kas dari aktivitas investasi Rp(1.102.218.748.393,00)
d.arus kas dari aktivitas pendanaan Rp0,00
e.arus kas dari aktivitas transitoris Rp98.094.408,00
f.kas di BUD, kas BLUD dan kas bantuan operasional sekolah Rp319.228.463.263,00
g.kas di bendahara penerimaan Rp0,00
h.kas di bendahara pengeluaran Rp0,00
i.saldo kas akhir per 31 Desember 2022 Rp319.228.463.263,00

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp21.418.421.931.007,00
b.surplus/defisit laporan operasional Rp1.038.237.995.981,00
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp(58.317.956.431,00)
d.ekuitas akhir Rp22.398.341.970.557,00

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pendahuluan

Pasal 1

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pendahuluan

Pasal 1

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003