DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, RPPLH, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Koordinasi, Sinergitas dan Kerja Sama, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal Serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG Dan WALI KOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024-2054.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Sebagai kota metropolitan dan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki peran yang penting dalam perekonomian di Jawa Tengah sebagai wilayah industri serta pusat perdagangan jasa dengan letak geografisnya yang strategis dan didukung infrastruktur yang memadai.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10.Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
11.Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
12.Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13.Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
14.Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
15.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
16.Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan kehidupan manusia.
17.Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.
19.Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
20.Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
21.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
22.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.RPPLH;
b.pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
c.peran serta masyarakat;
d.koordinasi dan kerja sama; dan
e.pembiayaan.

BAB II

KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN 2.1 Kondisi Umum Kota Semarang 2.1.1 Wilayah Administrasi Kota Semarang berada di sebelah utara Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan laut bagian Utara Jawa. Secara keseluruhan Kota Semarang memiliki garis pantai sepanjang 36,36 Km, dengan ketinggian terletak antara 0,75 m sampai 348,00 m di atas permukaan laut. Kota Semarang, secara administratif terbagi menjadi 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan, dengan luas wilayah ± 37.360,974 Ha, atau 373,8 km2. Berdasarkan koordinat geografisnya, Kota Semarang terletak di pantai utara Jawa Tengah, tepatnya pada 6 o50’– 7 o10’ Lintang Selatan dan 109o50’ – 110o35’ Bujur Timur, dengan batas wilayahnya yaitu:

Pasal 3

(1)Penyusunan RPPLH dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip:
1. a.harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang;
2. b.karakteristik Ekoregion dan Ekosistem;
3. c.Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
4. d.keberlanjutan;
5. e.keserasian dan keseimbangan;
6. f.kerja sama antar daerah;
7. g.kepastian hukum;
8. h.keterlibatan pemangku kepentingan; dan
9. i.Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim.
(2)Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi Sumber Daya Alam;
4. d.kearifan lokal;
5. e.aspirasi masyarakat; dan
6. f.perubahan iklim.

Pasal 4

RPPLH sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

a.merencanakan dan melaksanakan pemanfaatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
b.menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan;
c.melaksanakan pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan Sumber Daya Alam; dan
d.mengendalikan penyebab dan dampak perubahan iklim.

Pasal 5

RPPLH bertujuan untuk:

a.terjaminnya ketersediaan Sumber Daya Alam untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan dan merata;
b.terjaminnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang lestari bagi proses produksi dan kehidupan masyarakat;
c.terjaminnya kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Ekosistem; dan
d.terselenggaranya upaya pengurangan risiko dan dampak negatif bagi Lingkungan Hidup dan masyarakat.

Pasal 6

Sasaran RPPLH meliputi:

a.mengharmonisasi pembangunan kota dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
b.meningkatkan kualitas hidup dan melindungi keberlanjutan Fungsi Lingkungan Hidup;
c.menguatkan tata kelola untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan Lingkungan Hidup; dan
d.meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim.

Pasal 7

(1)RPPLH disusun dengan menggunakan pendekatan Jasa Lingkungan Hidup yang terdiri dari:
1. a.jasa penyedia; dan
2. b.jasa pengaturan.
(2)Jasa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.jasa lingkungan pangan; dan
2. b.jasa lingkungan air bersih.
(3)Jasa pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.jasa lingkungan iklim;
2. b.jasa lingkungan tata air dan pengendali banjir;
3. c.jasa lingkungan mitigasi bencana banjir; dan
4. d.jasa lingkungan mitigasi bencana longsor.

Pasal 8

(1)RPPLH disusun berdasarkan:
1. a.RPPLH Provinsi; dan
2. b.inventarisasi tingkat region.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arahan:
1. a.rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
2. b.rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
3. c.rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
4. d.rencana Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim.
(3)Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.kebijakan/rencana umum;
2. b.strategi implementasi; dan
3. c.indikasi program.
(4)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam sebuah dokumen yang memuat:
1. a.Bab I : Pendahuluan;
2. b.Bab II : Kondisi Dan Indikasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Wilayah;
3. c.Bab III : Permasalahan Dan Target Lingkungan Hidup;
4. d.Bab IV : Arahan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
5. e.Bab V : Penutup
(5)Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Dalam penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:

a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
b.sebaran penduduk;
c.sebaran potensi Sumber Daya Alam;
d.kearifan lokal;
e.aspirasi masyarakat; dan
f.perubahan iklim.

Pasal 10

(1)Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.pemanfaatan dan pencadangan sumber daya air;
2. b.pemanfaatan dan pencadangan sumber daya udara; dan
3. c.pemanfaatan dan pencadangan sumber daya hayati.
(2)Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.pemeliharaan dan perlindungan kawasan penyedia sumber daya air;
2. b.peningkatan kualitas sumber daya air permukaan sebagai sumber air baku;
3. c.pemeliharaan dan perlindungan mutu udara; dan
4. d.pemeliharaan dan perlindungan sumber daya hayati.
(3)Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.pengendalian lingkungan kota secara komprehensif;
2. b.peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
3. c.pengembangan sistem dan mekanisme pemantauan IKLH.
(4)Rencana Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.pengembangan infrastruktur tangguh dan berketahanan;
2. b.peningkatan kapasitas masyarakat dalam Adaptasi Perubahan Iklim;
3. c.perlindungan daerah pesisir dari abrasi dan intrusi air laut; dan
4. d.pengendalian dan pemantauan emisi gas rumah kaca.

Pasal 11

(1)RPPLH menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah dalam muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(2)Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.RPJPD; dan
2. b.RPJMD.
(3)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS di Daerah.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…