DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk menekan, meniadakan, mengurangi, mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Tujuan Dan Sasaran Penanganan; 3. Penanganan; 4. Penanganan Pencegahan; 5. Penanganan Rehabilitasi Sosial; 6. Penanganan Lanjut Pasca Rehabilitasi Sosial; 7. Bimbingan Lanjut; 8. Eksploitasi; 9. Larangan; 10. Partisipasi Masyarakat; 11. Pengarusutamaan; 12. Penyidikan; 13. Ketentuan Sanksi; 14. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anak jalanan, gelandangan, dan pengemis keberadaannya cenderung semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga meresahkan masyarakat, membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain dan ketentraman di tempat umum yang dapat menurunkan martabat bangsa, serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara profesional, komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6497);
12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
22.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis;
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
25.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
26.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16);
27.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3.Walikota adalah Walikota Semarang.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
5.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6.Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
7.Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8.Hak Anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
9.Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniah, jasmaniah maupun lingkungan sosialnya.
10.Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
11.Anak jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
12.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
13.Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14.Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap.
15.Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
16.Eks Penyandang Penyakit Kusta adalah seseorang yang menyandang penyakit kusta tetapi secara medis telah dinyatakan sembuh dengan mengalami kecacatan fisik.
17.Penanganan Pencegahan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen.
18.Penanganan Lanjutan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi, dan mencegah meluasnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum.
19.Usaha Rehabilitas Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tantangan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.
20.Penanganan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen serta keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.
21.Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperalat dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material.
22.Pelaku Eksploitasi adalah seseorang atau kelompok yang memperalat dengan memanfaatkan atau memeras seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan orang yang memanfaatkan tenaga manusia secara tidak manusiawi.
23.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
24.Lembaga yang mengatasnamakan Lembaga Sosial adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan mengurus anak terlantar, anak kurang mampu dan anak yatim piatu yang melakukan kegiatan di tempat umum dengan cara mengemis.
25.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
26.Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN PENANGANAN

Pasal 2

Penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan berdasarkan :

a.Asas Perlindungan;
b.Asas Kemanusiaan;
c.Asas Kekeluargaan;
d.Asas Keadilan;
e.Asas Pengentasan;
f.Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;
g.Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan; dan
h.Asas Tanggung Jawab.

Pasal 3

Penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan dengan tujuan:

a.memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketenteraman masyarakat;
b.menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati;
c.menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
d.menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
e.mengentaskan mereka dari permasalahan agar dapat melakukan tugas-tugas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan;
f.meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai; dan
g.mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Sasaran penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis meliputi:

a.anak jalanan yang berada di tempat umum yang berperilaku sebagai pengemis, pengamen, termasuk anak yang beraktivitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan panti asuhan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, dan kelancaran lalu lintas dan bisa membahayakan dirinya sendiri dan atau orang lain;
b.gelandangan, pengemis, dan penyandang cacat yang mengemis di tempat umum;
c.masyarakat dan/atau pengguna jalan yang memberi uang dan/atau barang di tempat umum dengan alasan beramal dan karena rasa belas kasihan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
d.orang tua dan/atau keluarga anak jalanan, gelandangan, dan pengemis; dan
e.pelaku eksploitasi.

BAB III

PENANGANAN

Pasal 5

(1)Dalam mewujudkan tujuan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui penanganan pencegahan, rehabilitasi sosial, dan penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial.
(2)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial bekerja sama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat.

BAB IV

PENANGANAN PENCEGAHAN

Pasal 6

Penanganan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

a.pendataan, termasuk pemetaan daerah sumber;
b.sosialisasi;
c.pemantauan, pengendalian dan pengawasan; dan
d.kampanye.

Pasal 7

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan menyiapkan instrument pendataan yang memuat tentang nama, agama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, pendidikan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi.

Pasal 8

(1)Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
1. a.sosialisasi secara langsung; dan
2. b.sosialisasi secara tidak langsung.
(2)Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan tatap muka secara langsung dan ceramah.
(3)Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melalui media cetak maupun media elektronik.
(4)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, organisasi sosial dan instansi terkait.

Pasal 9

Pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan cara :

a.melakukan patroli di tempat umum;
b.memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang melakukan aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok; dan
c.pengawasan mutasi datang dan pergi.

Pasal 10

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan; untuk mengajak dan mempengaruhi mereka ikut melaksanakan kegiatan penanganan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…