1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Semarang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dengan tertib dan teratur.
7.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggunggjawabnya.
8.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
9.Kendaraan Umum adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10.Pejalan Kaki adalah Setiap Orang yang berada di ruang lalu lintas Jalan.
11.Alat Pemberi Isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
12.Jalur Hijau adalah jalur terbuka yang berada pada sisi Jalan atau di tengah Jalan yang di atasnya terdapat tanaman penghijauan, 5 yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
13.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi dengan menggunakan material Taman, material buatan dan unsur-unsur alam.
14.Tempat Umum adalah lahan atau area milik Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
15.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.
16.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
17.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
18.Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19.Jembatan Penyeberangan Orang yang selanjutnya disingkat JPO adalah jembatan yang hanya diperuntukkan bagi lalu lintas Pejalan Kaki yang melintas di atas Jalan raya atau Jalan kereta api berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.