DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: - Ketentuan Umum - Tertib Jalan Dan Tertib Angkutan Jalan - Tertib Jalur Hijau - Taman Dan Tempat Umum - Tertib Sungai, Saluran, Waduk, Polder Dan Pantai - Tertib Lingkungan - Tertib Tempat Usaha Dan Usaha Tertentu, - Tertib Sosial - Tertib Kesehatan - Tertib Hiburan - Tertib Partisipasi Masyarakat - Peran Serta Masyarakat - Penyidikan - Ketentuan Pidana - Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang tertib dan aman, serta menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Semarang;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, maka diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Ketertiban Umum; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 2);
9.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
10.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
11.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);
12.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);
13.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 65);
14.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73);
15.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 81);
16.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105)
17.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengeleloaan Pohon Pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau Jalan dan Taman (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 108)
18.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 111)
19.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Semarang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dengan tertib dan teratur.
7.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggunggjawabnya.
8.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
9.Kendaraan Umum adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10.Pejalan Kaki adalah Setiap Orang yang berada di ruang lalu lintas Jalan.
11.Alat Pemberi Isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
12.Jalur Hijau adalah jalur terbuka yang berada pada sisi Jalan atau di tengah Jalan yang di atasnya terdapat tanaman penghijauan, 5 yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
13.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi dengan menggunakan material Taman, material buatan dan unsur-unsur alam.
14.Tempat Umum adalah lahan atau area milik Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
15.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.
16.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
17.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
18.Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19.Jembatan Penyeberangan Orang yang selanjutnya disingkat JPO adalah jembatan yang hanya diperuntukkan bagi lalu lintas Pejalan Kaki yang melintas di atas Jalan raya atau Jalan kereta api berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Tertib Jalan dan Tertib Angkutan Jalan;
b.Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
c.Tertib Sungai, Saluran, Waduk, Polder dan Pantai;
d.Tertib Lingkungan;
e.Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu;
f.Tertib Sosial;
g.Tertib Kesehatan;
h.Tertib Hiburan;
i.Tertib Partisipasi Masyarakat; dan
j.Peran Serta Masyarakat.

BAB II

TERTIB JALAN DAN TERTIB ANGKUTAN JALAN

Pasal 3

(1)Pejalan Kaki wajib berJalan pada bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki.
(2)Jika tidak terdapat bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka yang bersangkutan dapat menggunakan bagian ruas Jalan paling tepi.
(3)Pejalan Kaki yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran lisan.

Pasal 4

(1)Setiap penyeberang Jalan wajib menggunakan sarana JPO atau rambu penyeberangan Jalan yang telah disediakan.
(2)Jika belum tersedia JPO atau rambu penyeberangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyeberang Jalan berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna Jalan lainnya.
(3)Setiap penyeberang Jalan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa :
1. a.teguran lisan; dan/atau
2. b.teguran tertulis.

Pasal 5

(1)Setiap Pejalan Kaki dilarang menerobos atau melompat pagar pembatas Jalan.
(2)Setiap Pejalan Kaki yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa :
1. a.teguran lisan; dan/atau
2. b.teguran tertulis.

Pasal 6

(1)Setiap penumpang Angkutan Umum wajib naik atau turun kendaraan ditempat pemberhentian yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap pengemudi Angkutan Umum wajib menaikan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 7

(1)Setiap Orang dilarang:
1. a.membuat bangunan di bahu Jalan dan/atau trotoar;
2. b.menutup Jalan kecuali untuk kepentingan lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. c.memasang portal/pintu penutup Jalan;
4. d.memasang pembatas kecepatan di Jalan;
5. e.menggunakan bahu Jalan atau trotoar dan badan Jalan selain untuk peruntukannya;
6. f.memasang tanggul pengaman Jalan;
7. g.memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas di Jalan;
8. h.melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan Jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
9. i.membuang sampah sembarangan di Jalan;
10. j.membakar sampah atau kotoran di Jalan;
11. k.menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di Jalan yang dapat mengganggu pengguna Jalan;
12. l.memasang spanduk, baliho, kain bendera atau bendera bergambar dan sejenisnya disekitar Jalan;
13. m.membongkar atau memotong pagar pengaman Jalan;
14. n.membongkar atau menerobos pagar pemisah Jalan;
15. o.membongkar jalur pemisah Jalan;
16. p.mengasong di Jalan atau angkutan Jalan;
17. q.memanfaatkan ruang terbuka untuk bertempat tinggal baik permanen maupun semi permanen di bahu Jalan, bawah jembatan atau Jalan layang; dan/atau
18. r.menyelenggarakan atau mengatur perpakiran di tepi Jalan umum.
(2)Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf l, dan huruf r tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
(3)Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa :
1. a.teguran tertulis;
2. b.penghentian kegiatan; dan/atau
3. c.pembongkaran.

Pasal 8

Setiap Orang yang akan menyelenggarakan layanan angkutan Jalan wajib memperoleh izin berdasarkan peraturan perundang-undangan. 8

Pasal 9

(1)Setiap Kendaran Umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
(2)Setiap Kendaraan Umum wajib memprioritaskan tempat duduk untuk penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, dan balita.
(3)Setiap Kendaraan Umum dilarang memasang kaca film yang tidak tembus pandang.
(4)Setiap pemilik, penanggung jawab, pengemudi, dan/atau kernet Kendaraan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.pemberhentian sementara kegiatan; dan/atau
3. c.pencabutan izin.

Pasal 10

(1)Setiap penumpang Kendaraan Umum dilarang:
1. a.membuang sampah selain di tempat sampah yang disediakan;
2. b.merokok;
3. c.meludah; dan
4. d.bergelantungan di pintu kendaraan.
(2)Setiap penumpang Kendaraan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa :
1. a.teguran lisan; dan
2. b.teguran tertulis.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…