DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran yaitu : - Pasal 1 tentang Ketentuan Umum - Pasal 3 tentang Objek Pajak - Pasal 20 tentang Keringanan dan Pembebasan Pajak

Isi peraturan

Pasal 3

(1)Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang_ undangan.
(2)Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. ,, / /
(3)Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) setiap tahun.

3.Ketentuan di ayat (2) dan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)walikota atau Pejabat berdasarkan permohonan Wajib Pqiak dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
(2)Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan Daerah khususnya Investasi, Promosi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan mendukung usaha mikro.
(3)Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dalam hal wajib Pajak mengal ami Force Majeure. (a) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 16 uri aot6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN UMUM Pajak daerah merupakan salah satu potensi pendapatan daerah. Pajak daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang saat ini te{adi di Kota Semarang dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan keadilan bagi subjek pajak. Perkembangan kegiatan usaha restoran di Kota Semarang berlangsung cukup pesat sehingga meningkatkan perekonomian masyaralat dan peningkatan potensi pajak daerah di Kota Semarang. Selain itu, untuk mendukung iklim usaha mikro, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran perlu ditinjau kembali terutama kriteria batas nilai penjualan usaha restoran yang dikenai Pajak Restoran. Dengan menaikan batas nilai penjualan usaha restoran, maka diharapkan usaha mikro tetap berkembang di Kota Semarang. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal I Cukup jelas Ang)<a 2

Pasal 3

Ayat (l) Yang dimaksud dengan "izin usaha" adalah termasuk izin usaha mikro. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Angka 3

Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimalsud dengan "Usaha Mikro" adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu: ' r;s'ttt 53h:J3t-" ?f;iif ,"J1l.1X1",itx* termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; ata1d

b.memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ayat (3) Cukup jelas Ayat (a) Cukup jelas Pasal II Cukup jelas

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…