DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan penyertaan modal daerah, pengawasan, deviden dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Badan Usaha Milik Daerah guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan usaha;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99);
5.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 113);
6.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda) Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 117);
7.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 132);
8.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Samarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2022-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang.
5.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) yang semula adalah 33 (tiga puluh tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
6.Perseroan Daerah Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera yang selanjutnya disebut Perseroan Daerah adalah Perseroan Daerah berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang serta peraturan pelaksanaannya.
7.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Pasar adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Taman Satwa yang selanjutnya disebut PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda) adalah Perseroan Daerah berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
9.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
10.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan dan/atau uang untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada BUMD di Kota Semarang.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip meningkatkan pelayanan dan mendapatkan keuntungan.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan BUMD dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan publik dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil kajian investasi daerah.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(3)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD bersumber dari APBD.

Pasal 7

(1)Modal dasar pada masing-masing BUMD, meliputi:
1. a.Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebesar Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus milyar rupiah);
2. b.Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah);
3. c.Perseroan Daerah sebesar Rp 110.000.000.000 (seratus sepuluh milyar rupiah);
4. d.PT. Taman Satwa Semarang ( Perseroda) sebesar Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah); dan
5. e.PT. BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) sebesar Rp. 99.000.000.000 (sembilan puluh sembilan milyar rupiah).
(2)Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang disetorkan kepada BUMD sampai dengan 31 Desember 2021:
1. a.Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebesar Rp. 640.068.142.356 (enam ratus empat puluh milyar enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
2. b.Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang sebesar Rp. 17.500.000.000 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);
3. c.Perseroan Daerah sebesar Rp. 32.350.000.000 (tiga puluh dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
4. d.PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda) sebesar Rp. 203.140.000.000 (dua ratus tiga milyar seratus empat puluh juta rupiah); dan
5. e.PT. BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) sebesar Rp. 12.250.000.000 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan sebagai berikut:
1. a.Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang:
  1. 1.Tahun 2022 sebesar Rp. 30.675.000.000 (tiga puluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  2. 2.Tahun 2023 sebesar Rp. 48.972.000.000 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
  3. 3.Tahun 2024 sebesar Rp. 41.322.000.000 (empat puluh satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);
  4. 4.Tahun 2025 sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah); dan
  5. 5.Tahun 2026 sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah).
2. b.Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang:
  1. 1.Tahun 2022 sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
  2. 2.Tahun 2023 sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
  3. 3.Tahun 2024 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
  4. 4.Tahun 2025 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah); dan
  5. 5.Tahun 2026 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
3. c.Perseroan Daerah:
  1. 1.Tahun 2022 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
  2. 2.Tahun 2023 sebesar Rp. 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah);
  3. 3.Tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
  4. 4.Tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah); dan
  5. 5.Tahun 2026 sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
4. d.PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda):
  1. 1.Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);
  2. 2.Tahun 2023 sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah);
  3. 3.Tahun 2024 sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah);
  4. 4.Tahun 2025 sebesar Rp. 16.000.000.000 (enam belas milyar rupiah); dan
  5. 5.Tahun 2026 sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
5. e.PT. BPR BKK Kota Semarang (Perseroda):
  1. 1.Tahun 2024 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
  2. 2.Tahun 2025 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); dan
  3. 3.Tahun 2026 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
(4)Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(5)Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, memperhitungkan komposisi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 digunakan untuk:

a.Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang:
1. 1.Tahun 2022 untuk dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat;
2. 2.Tahun 2023 untuk dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat dan rehab jaringan pipa distribusi, pengembangan jaringan distribusi baru dan pembangunan instalasi pengolahan limbah Instalasi Pengolahan Air;
3. 3.Tahun 2024 untuk dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat, rehab jaringan pipa distribusi, pengembangan jaringan distribusi baru;
4. 4.Tahun 2025 untuk rehab jaringan pipa distribusi; dan
5. 5.Tahun 2026 untuk rehab jaringan pipa distribusi, pengembangan jaringan distribusi baru.
b.Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang dari Tahun 2022 sampai dengan 2026 digunakan untuk modal kerja atau penyaluran kredit.
c.Perseroan Daerah:
1. 1.Tahun 2022 untuk modal usaha dan pengembangan usaha;
2. 2.Tahun 2023 untuk modal usaha dan pengadaan mobil amphibi;
3. 3.Tahun 2024 untuk modal usaha, pengembangan usaha;
4. 4.Tahun 2025 untuk modal usaha, pengembangan usaha dan pengadaan atau pembangunan kantor pusat; dan
5. 5.Tahun 2026 untuk modal usaha dan pengembangan usaha.
d.PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda):
1. 1.Tahun 2022 untuk pembangunan sarana dan prasarana, peralatan kantor, rehabilitasi sarana dan pra sarana, penambahan koleksi satwa;
2. 2.Tahun 2023 untuk pembangunan sarana dan prasarana, penambahan koleksi satwa;
3. 3.Tahun 2024 untuk pembangunan sarana dan prasarana, penambahan koleksi satwa;
4. 4.Tahun 2025 untuk pembangunan sarana dan prasarana, penambahan koleksi satwa; dan
5. 5.Tahun 2026 untuk pembangunan sarana dan prasarana, penambahan koleksi satwa.
e.PT. BPR BKK Kota Semarang (Perseroda):
1. 1.Tahun 2024 untuk modal kerja atau penyaluran kredit;
2. 2.Tahun 2025 untuk modal kerja atau penyaluran kredit; dan
3. 3.Tahun 2026 untuk modal kerja atau penyaluran kredit.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh Wali Kota melalui Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

DIVIDEN

Pasal 10

(1)Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Daerah dari BUMD merupakan Pendapatan Asli Daerah.
(2)Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya dan disetorkan ke kas Daerah.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019