DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan, Penggolongan, Perizinan Berusaha, Pengendalian, Pengawasan, Tim Terpadu, Larangan, Kerja Sama dan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan pengaturan Pengendalian dan Pengawasan yang sistematis, integratif dan berkelanjutan yang membawa efektivitas dan efisiensi pencegahan dan penanggulangan dampak buruk minuman beralkohol, sehingga terwujud lingkungan yang baik dan sehat;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah dalah perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan bidangnya.
5.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan untuk membatasi jenis dan jumlah pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, serta membatasi waktu penjualan Minuman Beralkohol.
7.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan melalui inspeksi lapangan, pelaporan dan evaluasi terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.
8.Pengadaan Minuman Beralkohol adalah kegiatan penyediaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
9.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
10.Pelaku Usaha adalah Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang berkegiatan usaha sebagai Importir, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol.
11.Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
12.Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
13.Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
14.Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
15.Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
16.Penjualan adalah kegiatan menjual Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
17.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
18.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19.Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
20.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
21.Surat Keterangan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SK IT-MB adalah Surat Keterangan untuk Importir Minuman Beralkohol.
22.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C yang selanjutnya disebut SKPL-A, B dan C adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C;
23.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
24.Masyarakat adalah individu atau kelompok yang berdomisili dan/atau beraktivitas di Kota Semarang.

Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.norma agama;
c.kemanfaatan; dan
d.pelindungan.

Pasal 3

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol diselenggarakan dengan maksud sebagai upaya pelindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban serta ketenteraman masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

Pasal 4

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol diselenggarakan dengan tujuan:

a.mengawasi produksi minuman beralkohol sesuai standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.
b.mengendalikan dan mengawasi pengadaan Minuman Beralkohol sesuai kebutuhan secara bertanggung jawab;
c.mengendalikan dan mengawasi peredaran Minuman Beralkohol sesuai jenis dan jumlah, sehingga tidak disalahgunakan dan tidak berdampak buruk pada masyarakat; dan
d.mengendalikan dan mengawasi penjualan Minuman Beralkohol sesuai jenis, jumlah dan waktu penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 5

Ruang lingkup Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol meliputi:

a.kewenangan;
b.penggolongan;
c.perizinan berusaha;
d.pengendalian;
e.pengawasan;
f.tim terpadu;
g.larangan;
h.kerjasama dan kemitraan;
i.peran serta masyarakat;
j.pendanaan;
k.ketentuan penyidikan; dan
l.ketentuan pidana.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam hal Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Wali Kota berwenang:

a.menerbitkan Perizinan Berusaha minuman beralkohol untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan C;
b.menerbitkan SKPL-B dan C untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C;
c.melakukan pengawasan terhadap produksi Minuman Beralkohol yang diproduksi oleh industri;
d.melakukan Pengendalian dan Pengawasan terhadap produksi, pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal di daerah;
e.melakukan Pengendalian dan Pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol tradisional;
f.menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan langsung dan/atau penjualan secara eceran Minuman Beralkohol selain TBB;
g.menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol;
h.melakukan penyidikan atas terjadinya pelanggaran pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol; dan
i.memberikan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya atas terjadinya pelanggaran pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

BAB III

PENGGOLONGAN

Pasal 7

(1)Minuman beralkohol dikelompokan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.minuman beralkohol golongan A merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C2H5OH) dengan kadar sampai 5 % (lima per seratus);
2. b.minuman beralkohol golongan B merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5 % (lima per seratus) sampai dengan 20 % (dua puluh per seratus); dan
3. c.minuman beralkohol golongan C merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh per seratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima per seratus).
(2)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB IV

PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 8

(1)Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah.
(2)Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 9

Pengendalian Minuman Beralkohol meliputi:

a.produksi, pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri; dan
b.peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang berasal dari impor.

Pasal 10

(1)Wali Kota melalui Tim Terpadu melaksanakan pengendalian terhadap produksi Minuman Beralkohol tradisional yang diproduksi di Daerah.
(2)Pengendalian produksi Minuman Beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembatasan jumlah, pemeriksaan standar produksi dan mutu pangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian terhadap produksi Minuman Beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009