DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah harus meningkatkan kualitas pelayanan, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan berusaha melalui instrumen perizinan yang tertuang dalam bentuk kebijakan Daerah;
c.bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang. 3
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
10.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP di Daerah.
11.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
14.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
15.Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
18.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara online single submission untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4
19.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
20.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21.Laporan adalah himpunan data dan informasi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang disusun berdasarkan jenis, format, dan waktu.
22.Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
b.memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan Perizinan Berusaha di Daerah;
c.meningkatkan kemudahan berusaha dan layanan Daerah;
d.menentukan arah kebijakan Pemerintah Daerah yang sinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
e.meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.kemudahan;
b.ketepatan;
c.adil dan tidak diskriminatif;
d.integrasi;
e.transparan; dan
f.akuntabel. 5

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Nonperizinan di Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1)Wali Kota mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada kepala DPMPTSP.
(2)Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
3. c.Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. 6
(3)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(4)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
(5)Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian dan peternakan;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.perindustrian;
5. e.perdagangan;
6. f.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. g.transportasi;
8. h.kesehatan, obat dan makanan;
9. i.pariwisata;
10. j.ketenagakerjaan;
11. k.pendidikan; dan
12. l.sektor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
1. a.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
2. b.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 7
(2)Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan usaha;
3. c.pencabutan Perizinan Berusaha;
4. d.pencabutan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha; atau
5. e.paksaan pemerintah.
(3)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, oleh DPMPTSP.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang- undangan.
(5)Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)disampaikan oleh DPMPTSP kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)Dalam hal Pelaku Usaha masih berminat melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru setelah ditetapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c dan huruf d.
(7)Apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau masih tetap melakukan kegiatan usahanya, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
(2)Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelaksanaan pelayanan;
2. b.pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. c.pengelolaan informasi;
4. d.penyuluhan kepada masyarakat;
5. e.pelayanan konsultasi; dan
6. f.pendampingan hukum. 8

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf a tidak dipungut biaya.
(2)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…