DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Daerah, Industri Unggulan Daerah, RPIK 2025-2045, Pelaksanaan Pembangunan Industri, Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Industri kecil dan menengah, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, diperlukan Rencana Pembangunan Industri Kota;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam rencana pembangunan Industri Kota maka diperlukan pengaturan tentang rencana pembangunan Industri Kota untuk 20 (dua puluh) tahun yang akan datang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2025 – 2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TAHUN 2025-2045. 3

BAB I

PENDAHULUAN BAB ini menguraikan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang, dasar hukum penyusunan, dan sistematika penulisan Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI BAB ini menguraikan kondisi daerah Kota Semarang secara kuantitatif dari aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan IKM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPIK 2025-2045 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Kota Semarang.
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
8.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan Industri.
9.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di Daerah.
11.Industri Kecil adalah Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
12.Industri Menengah adalah Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
13.Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah Industri yang memiliki skala Industri kecil dan menengah. 4

Pasal 2

RPIK 2025-2045 diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepentingan nasional;
b.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha;
d.pemerataan persebaran
e.persaingan usaha yang sehat;
f.keterkaitan Industri;
g.kelestarian lingkungan; dan
h.kearifan lokal.

Pasal 3

Maksud penetapan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.sebagai pedoman pembangunan IKM bagi Perangkat Daerah, pelaku Industri, lembaga terkait, dan/atau masyarakat;
b.sebagai dasar dalam penyusunan program pembangunan Industri unggulan Daerah; dan
c.mendorong Industri Daerah menjadi Industri Unggulan Daerah; dan
d.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan IKM.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri unggulan dan IKM Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan IKM guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Daerah;
c.RPIK 2025-2045;
d.pelaksanaan pembangunan Industri; 5
e.pendanaan; dan
f.pembinaan, pengawasan, dan pelaporan

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI 2 GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.1 Kondisi Daerah Kondisi daerah mencakup aspek geografi, demografi, dan infrastruktur Kota Semarang yang masing-masing dirinci pada sub-bab berikut ini.

Pasal 6

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas:
1. a.penyediaan ruang pengembangan Industri di Daerah; dan
2. b.pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
(2)Penyediaan ruang pengembangan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penetapan Kawasan peruntukan Industri dan/atau Kawasan Industri di dalam Rencana Tata Ruang Daerah;
2. b.penentuan lokasi yang diluar kawasan peruntukan Industri dan/atau Kawasan Industri yang diperbolehkan untuk pembangunan Industri; dan
3. c.pengaturan dan pengelompokan lokasi kegiatan Industri.
(3)Pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.menetapkan IKM unggulan;
2. b.penerbitan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia Industri di Daerah;
4. d.penguatan kelembagaan IKM dan peningkatan kemampuan sentra IKM di Daerah;
5. e.bantuan dan bimbingan teknis sentra dan IKM di Daerah;
6. f.pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Industri;
7. g.penyampaian laporan informasi Industri Daerah;
8. h.pemberian kemudahan penyampaian data pada Sistem Informasi Industri Nasional kepada perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri; dan
9. i.pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah. 6

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH 3 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH 3.1 Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2045 Visi Sebagaimana yang disebutkan dalam Perda 7/2024 tentang RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, terdapat beberapa isu-isu yang dihadapi oleh Kota Semarang, yang meliputi rendahnya akses terhadap layanan sosial, ketimpangan kesejahteraan, kualitas infrastruktur perkotaan yang rendah, tingginya dampak bencana, dan sistem regulasi. Hasil dari diskusi bersama dewan pakar menyatakan bahwa kunci untuk transformasi Kota Semarang adalah fokus pada perdagangan berorientasi wisata, transformasi menjadi Smart City dan Society 5.0, serta pembangunan kesehatan dan pendidikan berkualitas. Dengan mendasar pada gambaran kondisi pencapaian pembangunan daerah sebelumnya, isu dan tantangan global, serta dengan memperhatikan rancangan dokumen RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2045, yaitu “Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi bertujuan untuk mengatasi isu-isu tersebut dengan meningkatkan akses terhadap layanan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur perkotaan, mengurangi dampak bencana, memperkuat regulasi, dan mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Visi ini berupaya memberikan solusi inovatif dan menjadi inspirasi bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama mencapai tujuan tersebut.

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Daerah berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha meliputi:
1. a.Industri makanan;
2. b.Industri minuman;
3. c.Industri tekstil;
4. d.Industri pakaian jadi;
5. e.Industri barang logam, bukan mesin, dan peralatannya;
6. f.Industri pengolahan tembakau;
7. g.Industri kayu, furniture, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya;
8. h.Industri pencetakan umum; dan
9. i.Industri pengolahan lainnya
(2)Selain industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

BAB IIV

RPIK 2025-2045

Pasal 8

(1)RPIK 2025-2045 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Sistematika dokumen RPIK 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Bab I pendahuluan, dengan materi muatan meliputi:
  1. 1.latar belakang;
  2. 2.dasar hukum; dan
  3. 3.sistematika penulisan laporan.
2. b.Bab II gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri, dengan materi muatan meliputi:
  1. 1.kondisi daerah;
  2. 2.sumber daya industri;
  3. 3.sarana prasarana; dan
  4. 4.pemberdayaan IKM. 7
3. c.Bab III visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah, dengan materi muatan meliputi:
  1. 1.visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2045;
  2. 2.tujuan pembangunan Industri Kota Semarang; dan
  3. 3.sasaran pembangunan Industri Kota Semarang.
4. d.Bab IV strategi dan program pembangunan IKM Kota Semarang, dengan materi muatan meliputi:
  1. 1.strategi pembangunan IKM; dan
  2. 2.program pembangunan IKM, terdiri atas: a) pembangunan IKM prioritas; b) pengembangan perwilayahan IKM; c) pengembagan sentra IKM; d) pembangunan sumber daya IKM; e) pembangunan sarana dan prasarana IKM; dan f) pemberdayaan IKM.
5. e.Bab V penutup, memuat ringkasan keterkaitan masing-masing bab, harapan dalam menyukseskan implementasi pembangunan Industri Kota Semarang selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.
(3)Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:
1. a.tahap I periode 2025 - 2029;
2. b.tahap II periode 2030-2034;
3. c.tahap III periode 2035 – 2039; dan
4. d.tahap IV periode 2040-2045.
(4)RPIK 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP 5 PENUTUP Pembangunan sektor industri memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi Kota Semarang sehingga untuk kepentingan pengembangan dan pembinaan diperlukan dukungan peraturan setingkat Perda yang dapat menjadi landasan operasional yang komprehensif dalam perencanaan pembangunan industri dalam upaya menciptakan pembangunan industri yang maju dan bermartabat diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka direkomendasikan sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan.
(2)Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundangan- undangan. 8

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1)Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2025-2045 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
(2)Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan pelaksanaan RPIK 2025-2045 dapat berasal dari sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…