DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang yaitu sebagai berikut : - Pasal 1 tentang Ketentuan Umum - Pasal 2 tentang Jenis Retribusi Usaha - Pasal 4 tentang Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pasal 9 tentang Struktur dan Besarnya Tarif - Bab VI A tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 30f Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada orientasi untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan tetap memperhatikan fungsi sosial BBI Mijen. , /

(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dari:
1. a.penjualan benih ikan yang diproduksi pada BBI Mijen setelah memperhitungkan biaya yang digunakan, rata-rata harga pasar benih ikan dan tetap memperhatikan fungsi sosial BBI Mijen;
2. b.penjualan ikan ukuran konsumsi hasil yang diproduksi pada BBI Mijen setelah memperhitungkan biaya yang digunakan dan rata-rata harga pasar;
3. c.pemanfaatan fasilitas produksi pembenihan dilingkungan BBI Mijen; dan
4. d.penggunaan sarana dan prasarana pemasaran benih ikan.
5. a.Tarif Retribusi Harga Benih lkan di BBI Mijen TARIF RETRIBUSI HARGA BENIH IKAN DI BBI MIJEN BESARAN TARIF (Rp) PER SERATUS EKOR kle Tawes Karper Gurami
6. b.Tarif Retribusi Harga Ikan Konsumsi di BBI Mijen NO HARGA/Kg 1 Lele Rp15.000,00 Rp 14.OOO,OO Tawes Rp 16.000,00 Karper Rp17.000,00 Gurame Rp26.000,00
7. c.Tadf Retribusi Pemanfaaatan Fasilitas Produksi Pembenihan di BBI Mijen NO Kolam Tertutup Kolam Terbuka Permanen Ko1am Terbuka Tidak Permanen
8. d.Tarif Retribusi Penggunaan sarana dan Prasarana Pemasaran Benih Ikan di BBI Mijen sebesar Rpl.150,0O (seribu seratus lima puluh rupiah)/m'?/hari Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kota Semarang. Pilstapkan di Semarang pad,a tanggal 2,o lrnp, : c'8 Diundangkan di Semarang pada tanggal 90 !\qi a or$ H.SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG UMUM Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan potensi sumber pendapatan Daerah di Kota Semarang, khususnya yang berkaitan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah yang belum optimal, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah tersebut. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diSzberi kewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi pemberian pelayanan jasa usaha sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalan Undang-Undang. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pemungutan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun jenis Retribusi Jasa Usaha yalg diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang terdiri atas : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Dalam perkembangannya sesuai ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah sebagaimana tersebut diatas dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Penambahan jenis Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang perlu merubah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas'

Pasal 9

Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Angka 1 Cukup Jelas Angka 2 Cukup Jelas Huruf e Angka I Cukup Je1as Angka 2 diperuntukkan kegiatan/usaha yang berorientasi keuntungan. Angka 3 diperuntukkan khusus organisasi Dewan Harian Daerah 45 Angka 4 diperuntukkan khusus organisasi LVRI, PWRI, PPLHS, PEPABRI Angka 5 diperuntukkan perkantoran organisasi sosial, pendidikan dan keagamaan Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Hurufh Cukup Jelas Huruf i Cukup Jelas Hurufj Cukup Jelas Hurufk Cukup Jelas Huruf I Cukup Jelas Hurufm Cukup Je1as Huruf n Angka 1 Cukup Jelas Angka2 Huruf a) Cukup Jelas Huruf b) Cukup Jelas Huruf c) Cukup Jelas Huruf d) Cukup Jelas Huruf e) Cukup Jelas Huruf f) Cukup Jelas Huruf g) Cukup Jelas Huruf h) Diperuntukkan bagr pegawai/karyawan di lingkungan Kecamatan Tugu dengan ketentuan:

a.lakilaki dan tidak diperkenankan membawa keluarga bila status sudah menikah;
b.peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
c.Upah yang diterima tidak lebih dari 2x UMK Kota Semarang.
d.Peke4'a Waktu Tertentu (PKWT) dan mendapat rekomendasi dari tempat keda. Huruf o Cukup Jelas Huruf p Cukup Jelas Huruf q Cukup Jelas Huruf r Cukup Jelas Huruf s - Jika te{adi kerusakan atas penggunzran lapangan simpanglima sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pihak penyewa. - Pengguna yang dikenakan retribusi adalah setiap jenis pengguna€rn yang melibatkan sponsor kecuali kegiatan Pemerintah daerah yang telah direncanakan. Huruf t Penggunaan khusus untuk kegiatan kelompok/tidak perorangan yang berkaitan dengan kegiatan Pendidikan/ Pelatihan. Huruf u Angka 1 Huruf a) Tipe A:kbih dari 6 Rombongan Belajar Huruf b) Tipe B:kurang atau sama dengan 6 Rombongan Belajar Angka 2 Huruf a) Tipe A :kbih dari atau sama dengan 27 Rombongan Bel4iar Huruf b) Tipe B :18 sampai dengan 26 rombongan belajar Huruf c) Tipe C :Kurang dari 18 rombongan belajar Huruf v Cukup Jelas

Pasal 30

Hurufa Angka 1 a) Cukup Jelas b) Cukup Jelas c) Libur kbaran dihitung dimulai tanggal I Syawal Libur Akhir Tahun dihitung dimulai tanggal 25 Desember. d) Cukup Jelas Huruf d Angka I a) Cukup Jelas b) CukupJelas c) Libur Lebaran dihitung dimulai tanggal I Syawal Libur Akhir Tahun dihitung dimulai tanggal 25 Desember. d) Cukup Jelas Angka 2 Cukup Jelas Angka 3 Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Angka 1 Cukup Jelas Angka 2 a) Lokal dimaksud adalah tingkat kota Semarang b) Regional dimaksud adalah tingkat provinsi c) Nasional dimaksud adalah tingkat pusat Angka 3 Cukup Jelas Cukup Jelas Angka 1 Cukup Jelas Angka 2 Huruf a) Cukup Jelas Huruf b) Lay anan / fasilitas lapangan,transit, tribun, diluar pemakaian listrik dan air. Huruf c) Cukup Jelas Huruf d) Cukup Jelas Huruf e) Cukup Jelas Huruf g Huruf h Angka 3 Cukup Jelas Angka 4 Cukup Jelas Angka 5 Cukup Jelas Huruf i Angka I Cukup Jelas Angka 2 Cukup Jelas Pasal 30a Cukup Jelas Pasal 3Ob Cukup Jelas Pasal 30c Cukup Jelas Pasal 30d Cukup Jelas Pasal 3Oe Cukup Jelas Pasal 30f Cukup Jelas Pasal 3Og Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas I

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…