Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 30f Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada orientasi untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan tetap memperhatikan fungsi sosial BBI Mijen. , /
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dari:
a.penjualan benih ikan yang diproduksi pada BBI Mijen setelah memperhitungkan biaya yang digunakan, rata-rata harga pasar benih ikan dan tetap memperhatikan fungsi sosial BBI Mijen;
b.penjualan ikan ukuran konsumsi hasil yang diproduksi pada BBI Mijen setelah memperhitungkan biaya yang digunakan dan rata-rata harga pasar;
c.pemanfaatan fasilitas produksi pembenihan dilingkungan BBI Mijen;
dan
d.penggunaan sarana dan prasarana pemasaran benih ikan.
Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 30g Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada BBI Mijen Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada pasal 3f ayat (1) adalah sebagai berikut:
a.Tarif Retribusi Harga Benih lkan di BBI Mijen TARIF RETRIBUSI HARGA BENIH IKAN DI BBI MIJEN BESARAN TARIF (Rp) PER SERATUS EKOR kle Tawes Karper Gurami
b.Tarif Retribusi Harga Ikan Konsumsi di BBI Mijen NO HARGA/Kg 1 Lele Rp15.000,00 Rp 14.OOO,OO Tawes Rp 16.000,00 Karper Rp17.000,00 Gurame Rp26.000,00
c.Tadf Retribusi Pemanfaaatan Fasilitas Produksi Pembenihan di BBI Mijen NO Kolam Tertutup Kolam Terbuka Permanen Ko1am Terbuka Tidak Permanen
d.Tarif Retribusi Penggunaan sarana dan Prasarana Pemasaran Benih Ikan di BBI Mijen sebesar Rpl.150,0O (seribu seratus lima puluh rupiah)/m'?/hari Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kota Semarang. Pilstapkan di Semarang pad,a tanggal 2,o lrnp, : c'8 Diundangkan di Semarang pada tanggal 90 !\qi a or$ H.SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG UMUM Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan potensi sumber pendapatan Daerah di Kota Semarang, khususnya yang berkaitan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah yang belum optimal, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah tersebut. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diSzberi kewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi pemberian pelayanan jasa usaha sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalan Undang-Undang. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pemungutan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun jenis Retribusi Jasa Usaha yalg diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang terdiri atas : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Dalam perkembangannya sesuai ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah sebagaimana tersebut diatas dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Penambahan jenis Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang perlu merubah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I