DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Hak Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Strategi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Mekanisme Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Kelembagaan, Peran Serta, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka sarana aktualisasi diri perempuan dan jaminan perlindungan dalam masyarakat di kota semarang, perlu adanya suatu peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6.Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
7.Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
8.Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
9.Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
10.Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Pasal 2

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.non diskriminasi;
c.kesetaraan gender dan keadilan gender;
d.keadilan dan kepastian hukum;
e.kemanfaatan;
f.partisipatif;
g.akuntabilitas; dan
h.inklusi.

Pasal 3

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas hidup perempuan;
b.meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan;
c.mendorong kepemimpinan perempuan dan posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan dalam berbagai proses pembangunan, baik perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi;
d.meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola perekonomian, baik dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun dalam membuka peluang kerja produktif dan mandiri;
e.memberikan perlindungan hak perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya;
f.mencegah segala bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan;
g.memberikan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan.
h.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Perlindungan Perempuan;
i.mewujudkan kehidupan sosial yang aman dan bebas dari segala bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan; dan
j.meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah;
b.hak perempuan;
c.Pemberdayaan Perempuan;
d.Perlindungan Perempuan;
e.strategi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
f.mekanisme penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
g.kelembagaan;
h.peran serta;
i.pembinaan dan pengawasan; dan
j.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab terhadap Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pengorganisasian;
3. c.pelaksanaan;
4. d.pengoordinasian;
5. e.penganggaran;
6. f.pengawasan;
7. g.penelitian dan pengembangan;
8. h.standardisasi; dan
9. i.pengelolaan informasi pembangunan di Daerah.
(3)Kewenangan dan tanggung jawab terhadap Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya yang memiliki kewenangan terhadap bidang-bidang dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan.
(5)Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK PEREMPUAN

Pasal 6

Setiap Perempuan berhak untuk:

a.hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
b.memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
c.mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
d.memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
e.terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
f.bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
g.memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
h.mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
i.berpartisipasi dalam politik;
j.melakukan perbuatan hukum; dan
k.bebas memilih pasangan dalam perkawinannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 7

Pemberdayaan Perempuan diarahkan berperan dan berpartisipasi di bidang:

a.kesehatan;
b.pendidikan;
c.ekonomi;
d.sosial budaya;
e.politik dan pemerintahan;
f.hukum;
g.ketenagakerjaan;
h.jaminan sosial; dan
i.pelestarian lingkungan.

Pasal 8

(1)Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kesehatan dilaksanakan untuk meningkatan akses pelayanan kesehatan terhadap perempuan pada seluruh aspek kesehatan.
(2)Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 9

Pemberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan melalui:

a.peningkatan kesadaran terhadap rata-rata lama sekolah, tingkat partsipasi sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan.
b.penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal bagi perempuan di Daerah.

Pasal 10

Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi dilaksanakan melalui:

a.pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
b.memfasilitasi pembentukan, penguatan, dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dan ekonomi kreatif;
c.memfasilitasi permodalan; dan
d.memfasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…