DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Semarang

regulasi_utama

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 20 tahun dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
d.bahwa sesuai amanat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa Wali Kota untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selaras dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, terletak di pesisir laut Jawa dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Demak dan tergabung dalam wilayah metropolitan Kedungsepur. Secara administratif Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km 2 dan terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kota Semarang merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 3
7.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
18.Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 4

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1 Kondisi Geografis

Pasal 2

(1)RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan yang memuat Visi, Misi dan arah kebijakan pembangunan.
(2)RPJPD disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
(3)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Wali Kota.
(4)Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
(5)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD.

Pasal 3

(1)RPJPD dimulai pada tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2045.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I : Pendahuluan;
2. b.bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.bab III : Permasalahan dan Isu Strategis;
4. d.bab IV : Visi dan Misi Daerah;
5. e.bab V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
6. f.bab VI : Penutup.
(3)Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan daerah merupakan proses perubahan terencana yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Meskipun tujuannya mulia, prosesnya sering menemui berbagai permasalahan seperti kesenjangan antar daerah, keterbatasan sumber daya, tata kelola pemerintahan yang tidak optimal, dan dampak bencana alam.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 26 Agustus 2024 WALI KOTA SEMARANG, ttd HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU Diundangkan di Semarang pada tanggal 26 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH: (7-251/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan daerah serta agar pelaksanaan pembangunan daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif, dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Semarang yang merupakan dokumen yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan dari tahun 2025-2045. Pelaksanaan RPJPD Kota Semarang 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan. RPJPD Kota Semarang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misis, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehubungan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045. 7 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…