DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum Penghasilan Pimpinan Dan Anggota DPRD Belanja Penunjang Kegiatan DPRD Pengelolaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Ketentuan Lain-Lain Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6057). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Semarang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagai unsur penyelengaraan Pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
7.Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8.Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9.Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu tugas dan wewenang DPRD.
10.Tenaga Ahli Fraksi adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu pelaksanaan tugas fraksi. 3
11.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
12.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
13.Tunjangan keluarga adalahtunjangan yang diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Tunjangan berasadalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Uang Paket adalahuang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas
16.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD
17.Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna
18.Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus
19.Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD
20.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses
21.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jeminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD 4
22.uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dan mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
23.Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan yang bersumber dari APBD;
(2)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras;
4. d.uang paket;
5. e.tunjangan jabatan;
6. f.tunjangan alat kelengkapan;
7. g.tunjangan alat kelengkapan lain;
8. h.tunjangan komunikasi intensif; dan
9. i.tunjangan reses.

Pasal 3

(1)Pajak penghasilan untuk penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g dibebankan kepada APBD.
(2)Pajak penghasilan untuk penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(3)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

5 Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 6

Pasal 5

Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota.

Pasal 6

Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 7

Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD

Pasal 8

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 10

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan. 7

Pasal 11

(1)Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapandan/atau Alat Kelengkapan lain.
(2)Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan,untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
(3)Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…