DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 yang terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. Uraian lebih lanjut APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Pemerintah kota Semarang adalah peraturan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas dan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
d.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Semarang.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
9.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
13.Lain-lain PAD yang sah adalah Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
14.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
16.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
17.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
18.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
19.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Kota Semarang tahun anggaran 2025 berjumlah Rp5.699.427.188.188,00 (lima triliun enam ratus tujuh miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp5.607.246.272.208,00
2. b.Belanja Daerah Rp5.699.427.188.188,00 Defisit (Rp92.180.915.980,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp153.680.915.980,00
  2. 2.Pengeluaran Rp61.500.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp92.180.915.980,00 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp5.607.246.272.208,00 (lima triliun enam ratus tujuh miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah), yang bersumber dari:

a.PAD; dan
b.Pendapatan Transfer.

Pasal 4

(1)PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp3.826.262.515.007,00 (tiga triliun delapan ratus dua puluh enam miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain PAD yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.040.722.250.000.00 (tiga triliun empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp688.841.797.729,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.386.062.278,00 (delapan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(5)Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.312.405.000,00 (dua belas miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus lima ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.780.983.757.201,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.549.748.172.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp231.235.585.201,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus satu rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.699.427.188.188,00 (lima triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal; dan
c.Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp4.452.195.277.608,43 (empat triliun empat ratus lima puluh dua miliar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan koma empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.019.380.050.124,00 (dua triliun sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh juta lima puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.342.570.385.755,43 (dua triliun tiga ratus empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima koma empat puluh tiga rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.607.041.729,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus tujuh juta empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.137.800.000,00 (delapan miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp1.147.623.934.596,57 (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam koma lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya;
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.214.101.000,00 (satu miliar dua ratus empat belas juta seratus satu ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.372.494.582,97 (seratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp355.339.172.940,90 (tiga ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh koma sembilan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp603.423.026.144,70 (enam ratus tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua puluh enam ribu seratus empat puluh empat koma tujuh rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp436.695.132,00 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.838.444.796,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp99.607.975.983,00 (sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003