Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, LRA, neraca, LAK, LO, LPS, LPE,CaLK dan Lampiran APBD
Memuat teks peraturan…
Pertanggungiawaban Pelaksanaan dan Belanja Daerah beruPa laPoran a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d, Laporan OPerasional; Anggaran PendaPatan keuangan memuat : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan Atas LaPoran Keuangan. (2\ Laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas telah alt"t "t ^., pemleriksaan oleh BPK Perwakilan Jarva Tengah dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)' (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan iaporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.
Laporan Reaiisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut: Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: 1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 335.241.498.483,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 482.898.814.329,OO\ dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Belanja setelah Perubahan b. Realisasi Selisih Kurang 3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp 818.14O.3 72.812,OO dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Defisit setelah Perubahan b. Realisasi Surplus Selisih lebih 4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembrayaan sejumlah 1np ZOO.OOO,O0) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setilah Perubahan Rp 1.194'348'850 680,00 b. Realisasi Rp 1'194 348'650'680'00 5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembial'aan sejumiah (0,00) dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan seteiah Perubahan Rp 547.557.793'OOO,OO b. Realisasi Rp 547.557.793 000.00 6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp 2OO.OOO,OO) dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran PembiaYaan Netto setelah Perubahan b. Realisasi Selisih KuranC Rp
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut: a. Jumlah Aset b. Jumlah Kewajiban c. Jumlah Ekuitas Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut: Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di BLUD Kas BOS Saldo Kas akhir per 31 Desember 2016
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (l)';;;i'J J".tgm tahuln yang.berakhir sampai dengan 31 besember tahun 2O16 sebagai berikut: a. Pendapatan Rp 4'273J-33'035'964'00 b. Beban RP 3'433'915'128 '572'OO ". S".pfr" dari Operasional Rp 839 'a17 '9O7 '392'OO d. Defisit dari Kegiatan Rp (25'625'948'756'00\ Non Operasional e. Surplus Laporan Operasional Rp 814'191 958'636'0o Laporan Perubahan Saldo Anggaran dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf berakhir sampai dengan 31 Desember berikut:
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal i ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut: c. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar d. Ekuitas Akhir Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 201'6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertalggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercaltum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; a. Lampiran I b.LampiranI.l:RingkasanLaporanRealisasiAnggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi Penambahan dan pengurangan aset tetaP daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnYa; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca Per 31 Desember 2016 Laporan Arus Kas Periode 31 Desember 20t6 Laporan Operasional Periode 31 Desember 2OL6 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Periode 31 Desember 2016 Laporan Perubahan Ekuitas Periode 31 Desember 2016 Catatan Atas Laporan Keuangan Pasal 1 1 Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari: a. Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakam bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. c. Lampiran I.2 : d. Lampiran I.3 i e. Lampiran I.4 : f. Lampiran I.5 g. Lampiran I.6 h. Lampiran 1.7 i. Lampiran I.8 j. Lampiran I.9 k. Lampiran I.10 : 1. Lampiran II m. Lampiran III n. Lampiran IV o. Lampiran V p. Lampiran VI q. Lampiran VII : b. Ikhtisar Laporan Keuangan padan . Usaha Milik Daerah/Perusalaan Oaetaf' "sebagaimana- tercantum dalam Iampiran Ix vang t;;;; 'afran tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'
i,aporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggr'rngjawaban APBD Kota S"L-"tLg f"fr"" ZOf 6 yang telah--diaudit oleh BPK RI Perwalilan Jawa Tengah terdiri dari : ;:'*r"-; - - iasit "Pemeriksaan atas l'aporan Keuangan Pemerintah Daerah ;;;[d;p Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang. U. i"p.."" Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. ". ;;;;; Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peiaturan Perundang- undangan'
WalikotamenetapkanPeraturanWalikotatentangPenjabaran P;;;AG;;6an Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih ilj* a; flertanggunglawaban pelaksanaan APBD.
PeraturarrDaerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pJrrgu.rau"g"t, Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam tembaran Daerah Kota Semarang'
Membuka PDF…