DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan HAM, RAD HAM, Pembentukan Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM, Pelayanan Publik Berbasis HAM, Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui penyusunan langkah, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja yang berpedoman pada kebutuhan, kepastian, serta kepuasan masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG

Menetapkan

Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa da merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut RAD HAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di wilayahnya.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan yang meliputi:

a.meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah atas HAM dan kebebasan dasar manusia;
b.teridentifikasinya capaian dan permasalahan pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Daerah;
c.memperkuat sasaran pembangunan Daerah yang sesuai dengan kriteria berdasarkan nilai HAM;
d.menentukan arah kebijakan Pemerintah Daerah yang sinergi dengan strategi penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
e.menjaga tingkat kebebasan setiap orang yang dibatasi oleh HAM orang lain, tanpa diskriminasi;
f.mendukung program pemerintah guna menjamin penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM;
g.menjaga kestabilan tingkat kebutuhan dan pembangunan hukum dari perspektif HAM; dan
h.mendukung pertumbuhan dan perkembangan pembangunan guna meningkatkan martabat setiap orang, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan.

Pasal 4

Penyelenggaran HAM berdasarkan prinsip:

a.penghormatan;
b.pemenuhan;
c.pelindungan;
d.penegakan; dan
e.pemajuan.

BAB II

PENYELENGGARAAN HAM

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menjamin Penyelenggaraan HAM berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tanpa diskriminasi.
(2)Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun kebijakan dan/atau strategi Daerah demi tegaknya HAM dan kebebasan dasar manusia.
(3)HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.hak untuk hidup;
2. b.hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3. c.hak mengembangkan diri;
4. d.hak memperoleh keadilan;
5. e.hak atas kebebasan pribadi;
6. f.hak atas rasa aman;
7. g.hak atas kesejahteraan;
8. h.hak turut serta dalam Pemerintahan;
9. i.hak perempuan; dan
10. j.hak anak.

Pasal 6

Setiap orang berhak:

a.untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
b.untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, dan tidak direndahkan martabatnya;
c.hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir, dan batin; dan
d.atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 7

(1)Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2)Perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
(2)Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
1. a.atas pelindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
2. b.untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya;
3. c.untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya;
4. d.untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia; dan
5. e.untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Setiap orang berhak tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…