DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip dan Tugas, Kebijakan dan Strategi, Kegiatan Penanggulangan TBC, Sumber Daya, Sistem Informasi, Percepatan Penanggulangan TBC, Pencatatan dan Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Tuberkulosis menjadi masalah Kesehatan Masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
c.bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis, diperlukan pengaturannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkulosis; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6.Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
7.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC.
8.Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
9.Surveilans TBC adalah kegiatan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TBC atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan pengendalian yang efektif dan efisien.
10.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam Penanggulangan TBC.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mencegah dan memutus rantai penularan TBC;
b.melindungi Masyarakat dari penularan TBC;
c.meningkatkan kualitas hidup penderita TBC serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit TBC pada individu, keluarga, dan Masyarakat;
d.menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan dan dukungan kepada penderita TBC; dan
e.meningkatkan peran serta dan kerjasama keluarga masyarakat, penderita TBC, lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah/organisasi kemasyarakatan, profesi kesehatan, sektor swasta dan dunia usaha, serta lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dalam rangka Penanggulangan TBC.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.prinsip dan tugas;
b.kebijakan dan strategi;
c.kegiatan Penanggulangan TBC;
d.sumber daya;
e.sistem infomasi;
f.percepatan Penanggulangan TBC;
g.pencatatan dan pelaporan;
h.peran serta masyarakat;
i.pembinaan dan pengawasan; dan
j.pendanaan.

BAB II

PRINSIP DAN TUGAS

Pasal 5

Penanggulangan TBC dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.memperhatikan asas kemanusiaan dan keadilan dalam pemberdayaan;
b.kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
c.kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan kesehatan ditingkat nasional, provinsi, dan Daerah;
d.kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan, dan dukungan bagi penderita TBC serta orang yang terdampak;
e.kegiatan dilakukan dengan partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kemitraan, menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam Penanggulangan TBC; dan
f.mengembangkan sistem informasi.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a.mencantumkan indikator TBC dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan di daerah;
b.mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC di wilayahnya;
c.menyediakan pendanaan kegiatan Penanggulangan TBC dari beberapa sumber;
d.menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai target standar pelayanan minimal terkait Penanggulangan TBC;
e.melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan Masyarakat;
f.memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan terlaporkan dalam sistem informasi TBC;
g.memastikan setiap pasien TBC melakukan pengobatan sampai dengan selesai;
h.memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan;
i.melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya; dan
j.melakukan perbaikan kualitas hunian pada pasien TBC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 7

Kebijakan Penanggulangan TBC sebagai berikut:

a.dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka otonomi Daerah sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana);
b.dilaksanakan dengan menggunakan pedoman standar nasional sebagai kerangka dasar dan memperhatikan kebijakan global untuk Penanggulangan TBC;
c.penemuan dan pengobatan untuk Penanggulangan TBC dilaksanakan oleh seluruh Fasyankes tingkat pertama yang meliputi puskesmas, klinik, dan dokter praktik mandiri serta Fasyankes rujukan tingkat lanjut yang meliputi rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta;
d.pelayanan pasien dalam rangka Penanggulangan TBC diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.menjamin ketersediaan obat TBC;
f.keberpihakan kepada Masyarakat dan pasien TBC dimana pasien TBC tidak dipisahkan dari keluarga, masyarakat dan pekerjaannya, serta memiliki hak dan kewajiban sebagaimana individu yang menjadi subyek dalam Penanggulangan TBC;
g.Penanggulangan TBC dilaksanakan melalui penggalangan kerjasama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, non pemerintah, swasta dan Masyarakat, melalui Tim Percepatan Penanggulangan TBC.
h.penguatan manajemen program Penanggulangan TBC ditujukan memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem kesehatan nasional;
i.pelaksanaan program menerapkan prinsip dan nilai inklusif, proaktif, efektif, responsif, profesional dan akuntabel;
j.penguatan kepemimpinan program ditujukan untuk meningkatkan komitmen pemerintah Daerah terhadap keberlangsungan program dan pencapaian target strategi global Penanggulangan TBC yaitu eliminasi TBC; dan
k.percepatan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.

Pasal 8

(1)Strategi Penanggulangan TBC yakni:
1. a.penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan eliminasi;
2. b.peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
3. c.optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan TBC serta pengendalian infeksi;
4. d.pemanfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis dan tata laksana TBC;
5. e.peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan dan multi sektor lainnya dalam Penanggulangan TBC;
6. f.penguatan manajemen program TBC melalui penguatan sistem kesehatan;
7. g.pengendalian faktor risiko TBC;
8. h.peningkatan kemitraan TBC;
9. i.peningkatan kemandirian Masyarakat dalam Penanggulangan TBC; dan
10. j.percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC.
(2)Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

KEGIATAN PENANGGULANGAN TBC

Pasal 9

Penanggulangan TBC diselenggarakan melalui kegiatan:

a.promosi kesehatan;
b.Surveilans TBC;
c.pengendalian faktor risiko;
d.penemuan, pengobatan dan penanganan;
e.pemberian kekebalan;
f.pemberian obat pencegahan; dan
g.mitigasi.

Pasal 10

(1)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial dengan jangkauan yang luas.
(2)Untuk memperluas pemanfaatan layanan pencegahan dan pengobatan TBC yang bermutu, upaya promosi kesehatan kepada Masyarakat dilakukan melalui:
1. a.penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke Masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik;
2. b.penyelenggaraan upaya perubahan perilaku Masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC;
3. c.pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC; dan
4. d.penyampaian informasi kepada Masyarakat mengenai layanan TBC yang sesuai standar.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…