DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sibolga

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5587) dan demi mendukung percepatan pembangunan Kota Sibolga perlu adanya peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah, salah satu sumbernya melalui Perusahaan Daerah;
c.bahwa Perusahaan Daerah sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Sibolga Nauli yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kata Sibolga Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditata kembali sesuai dengan perkembangan perekonomian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.bahwa untuk mendukung tercpainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan penyelenggaraan kemanfaatan umum diperlukan pengelolaan dan pengawasan, yang efektif dan efisien terhadap Unit Perusahaan Daerah oleh Perusahaan Daerah;
e.bahwa ... r Mengingat
e.bahwa dalam rangka menata kembali Perusahaan Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaian;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli; 1 . Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
5.Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8.Undang-Undang... r 4
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik I Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16.Peraturan...
16.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang undangan; 1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum dan Badan Usaha Milik Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoi 59 Tahun 2007;
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 2 1 . Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008);
22.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2012); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan $

Menetapkan

Menetapkan WALIKOTA SIBOLGA MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH SIBOLGA NAULI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kota Sibolga.

2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Sibolga.
4.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
5.Perusahaan ... r 4
5.Perusahaan Daerah Sibolga Nauli adalah Bentuk Hukum Badan U saha Milik Daerah.
6.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
7.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
8.Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
9.Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
10.Sekretariat adalah pelaksana kegiatan kesekretariatan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli. 1 1 . Sub Bagian adalah pelaksana kegiatan terkecil Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
12.Pegawai/Karyawan adalah mereka yang bekerja pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
13.Modal Dasar adalah modal utama Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dari kekayaan yang dipisahkan.
14.Modal disetor adalah sebagian dana atau uang yang telah disetorkan untuk modal dasar.
15.Cadangan umum adalah persediaan/simpanan yang didapat dari penyisihan sebagian laba yang digunakan untuk kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga.
16.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah selanjutnya disingkat RKAPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang disusun oleh Direksi Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
17.Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang selanjutnya disingkat PD. SINA adalah Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Kota Sibolga yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah dalam Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD.

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN JENIS USAHA

Pasal 2

Perusahaan Sibolga Nauli dibentuk oleh Pemerintah Kota Sibolga yang berkedudukan di Kota Sibolga.

Pasal 3

(1)Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian serta pembangunan daerah . 4 .
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana'dimaksud pada ayat (1), Perusahaan daerah dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yakni profesional, efisien, transparan, mandiri, akuntabel, patut/wajar dan tertib administrasi.
(3)Perusahaan Daerah dalam usaha mencapai tujuannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum. I I •· I

Pasal 4

(1)Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha Perikanan, Perdagangan, Pariwisata, Industri, dan serta usaha Jasa lainnya yang menguntungkan dan dapat menunjang Pembangunan Daerah.
(2)Perusahaan Daerah dapat membentuk kantor perwakilan/ cabang berdasarkan kebutuhan, dan dapat mengadakan hubungan korespodensi baik didalam maupun di luar negeri berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. .
(3)Pendirian kantor perwakilan/ cabang 'sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Direksi dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pengawas dan harus mendapat persetujuan Walikota.

BAB III

PENGURUS

Pasal 5

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

a.Direksi; dan
b.Badan Pengawas. I

Pasal 6

4" ( 1) Direksi diangkat oleh Walikota diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.

(2)Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
(3)Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan se bagai berikut :
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.batas usia pada saat diangkat pertama kali paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
4. d.berpendidikan paling kurang Sarjana (S 1);
5. e.mempunai...
6. e.mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan swasta yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; membuat dan meny~jikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
7. g.tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
8. h.tidak memiliki tanggungan hutang macet dengan pihak Bank atau Lembaga keuangan lainnya; pada saat pengangkatan anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan seperti anggota Direksi Perusahaan lain dan/ atau Lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah dan atau Badan hukum lainnya; j . tidak pernah dijatuhi Pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5.(lima) tahun;
9. k.memiliki integritas dan tidak tercela;
  1. 1.tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik.
(4)Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 8

(1)Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
(2)Dikecualikan dari ayat ( 1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama. .
(3)Masa jabatan Direksi ditetapkan selarria 4 (empat) tahun.
(4)Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan laba dan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun. f. • 1. r '

Pasal 9

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a.memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
b.menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahuntan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
c.melakukan perubahan terhadap program kerja dan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Badan Pengawas;
d.membina pegawai;
e.mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
f.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
g.mewakili Perusahaan Daerah baik didalam dan di luar Pengadilan;
h.menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5587) dan demi mendukung percepatan pembangunan Kota Sibolga perlu adanya peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah, salah satu sumbernya melalui Perusahaan Daerah;
c.bahwa Perusahaan Daerah sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Sibolga Nauli yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kata Sibolga Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditata kembali sesuai dengan perkembangan perekonomian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.bahwa untuk mendukung tercpainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan penyelenggaraan kemanfaatan umum diperlukan pengelolaan dan pengawasan, yang efektif dan efisien terhadap Unit Perusahaan Daerah oleh Perusahaan Daerah;
e.bahwa ... r Mengingat
e.bahwa dalam rangka menata kembali Perusahaan Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaian;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli; 1 . Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
5.Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8.Undang-Undang... r 4
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik I Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16.Peraturan...
16.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang undangan; 1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum dan Badan Usaha Milik Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoi 59 Tahun 2007;
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 2 1 . Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008);
22.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2012); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan $

Menetapkan

Menetapkan WALIKOTA SIBOLGA MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH SIBOLGA NAULI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kota Sibolga.

2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Sibolga.
4.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
5.Perusahaan ... r 4
5.Perusahaan Daerah Sibolga Nauli adalah Bentuk Hukum Badan U saha Milik Daerah.
6.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
7.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
8.Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
9.Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
10.Sekretariat adalah pelaksana kegiatan kesekretariatan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli. 1 1 . Sub Bagian adalah pelaksana kegiatan terkecil Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
12.Pegawai/Karyawan adalah mereka yang bekerja pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
13.Modal Dasar adalah modal utama Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dari kekayaan yang dipisahkan.
14.Modal disetor adalah sebagian dana atau uang yang telah disetorkan untuk modal dasar.
15.Cadangan umum adalah persediaan/simpanan yang didapat dari penyisihan sebagian laba yang digunakan untuk kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga.
16.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah selanjutnya disingkat RKAPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang disusun oleh Direksi Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
17.Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang selanjutnya disingkat PD. SINA adalah Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Kota Sibolga yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah dalam Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD.

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN JENIS USAHA

Pasal 2

Perusahaan Sibolga Nauli dibentuk oleh Pemerintah Kota Sibolga yang berkedudukan di Kota Sibolga.

Pasal 3

(1)Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian serta pembangunan daerah . 4 .
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana'dimaksud pada ayat (1), Perusahaan daerah dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yakni profesional, efisien, transparan, mandiri, akuntabel, patut/wajar dan tertib administrasi.
(3)Perusahaan Daerah dalam usaha mencapai tujuannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum. I I •· I

Pasal 4

(1)Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha Perikanan, Perdagangan, Pariwisata, Industri, dan serta usaha Jasa lainnya yang menguntungkan dan dapat menunjang Pembangunan Daerah.
(2)Perusahaan Daerah dapat membentuk kantor perwakilan/ cabang berdasarkan kebutuhan, dan dapat mengadakan hubungan korespodensi baik didalam maupun di luar negeri berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. .
(3)Pendirian kantor perwakilan/ cabang 'sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Direksi dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pengawas dan harus mendapat persetujuan Walikota.

BAB III

PENGURUS

Pasal 5

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

a.Direksi; dan
b.Badan Pengawas. I

Pasal 6

4" ( 1) Direksi diangkat oleh Walikota diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.

(2)Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
(3)Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan se bagai berikut :
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.batas usia pada saat diangkat pertama kali paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
4. d.berpendidikan paling kurang Sarjana (S 1);
5. e.mempunai...
6. e.mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan swasta yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; membuat dan meny~jikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
7. g.tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
8. h.tidak memiliki tanggungan hutang macet dengan pihak Bank atau Lembaga keuangan lainnya; pada saat pengangkatan anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan seperti anggota Direksi Perusahaan lain dan/ atau Lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah dan atau Badan hukum lainnya; j . tidak pernah dijatuhi Pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5.(lima) tahun;
9. k.memiliki integritas dan tidak tercela;
  1. 1.tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik.
(4)Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 8

(1)Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
(2)Dikecualikan dari ayat ( 1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama. .
(3)Masa jabatan Direksi ditetapkan selarria 4 (empat) tahun.
(4)Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan laba dan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun. f. • 1. r '

Pasal 9

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a.memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
b.menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahuntan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
c.melakukan perubahan terhadap program kerja dan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Badan Pengawas;
d.membina pegawai;
e.mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
f.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
g.mewakili Perusahaan Daerah baik didalam dan di luar Pengadilan;
h.menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kata Sibolga Nomor 12 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kata Sibolga Nomor 12 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012