DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sibolga

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur guna pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga Pemerintah Kota Sibolga telah menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk itu perlu dibentuk pengaturannya;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; 1 . Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); .

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5.Undang-Undang... d
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1 1 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 'yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara I Republik Indonesia Nomor 4286); 1 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang I Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang...
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyerah~n Prasarana Umum dan Fasilitas Sosial Pemerintah Daerah; Nomor 1 Tahun 1987 Lingkungan, Utilitas Perumahan Kepada
20.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kata Sibolga (Lembaran Daerah Kata Sibolga Tahun 2008 Nomor 1 1 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 10); 4
21.Peraturan ... 2 1 . Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 9);
22.Peraturan Walikota Sibolga Nomor 660/08/2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2014 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA DAN WALIKOTA SIBOLGA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : .. Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sibolga.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3.Walikota adalah Walikota Sibolga.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
5.Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian rumah susun.
6.Unit Pengelola Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pengelola Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga.
7.Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
8.Rmah susun hunian...
8.Rumah susun hunian adalah rumah susun yang satuan-satuannya berfungsi dan digunakan sebagai tempat hunian.
9.Lingkungan adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang diatasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan fasilitasnya, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat pemukiman.
10.Bagian Bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan satuan rumah susun. 1 1 . Benda Bersama adalah benda yang merupakan bagian dari rumah susun yang dimiliki secara bersama dan tidak terpisah serta digunakan untuk kepentingan bersama.
12.Penyewa adalah perseorangan yang menyewa satuan rumah susun sederhana sewa.
13.Perhimpunan penghuni adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni.
14.Pengelola adalah yang bertugas untuk mengelola rumah susun sederhana sewa.
15.Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
16.Lingkungan Perumahan adalah sekelompok rumah-rumah dengan prasarana dan fasilitas lingkungannya. 1 7. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan lingkungan yang meliputi antara lain jalan, saluran pembuangan air limbah, dan saluran pembuangan air hujan.
18.Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman.
19.Utilitas Umum adalah terdiri antara lain jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, pemberhentian angkutan umum, kebersihan atau pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengelolaan Rusunawa meliputi :

a.pemasaran Rusunawa;
b.penetapan penghuni Rusunawa;
c.pemanfaatan dan pemeliharaan Rusunawa;
d.administrasi dan keuangan;
e.konsultasi dan komunikasi dengan penghuni Rusunawa. 6 BAB III...

BAB III

PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA

Pasal 3

( 1) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa merupakan kegiatan :

a.Pemanfaatan ruang hunian; dan
b.Pemanfaatan ruang bukan hunian. '

(2)Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan serta peningkatan kualitas bangunan, prasarana, sarana dan utilitas. •
(3)Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : jalan, tangga, selasar, drainase, sistem air limbah, persampahan dan air bersih.
(4)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sarana olah raga, ruang serba guna, mushola, dan tempat parkir.
(5)Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jaringan listrik, air bersih, air limbah dan perlengkapan pemadam kebakaran.

Pasal 4

Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a.Pemindahan dan pengubahan peletakan atau bentuk elemen Rusunawa hanya dapat dilakukan oleh Pengelola;
b.Elemen sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan termasuk diantaranya atap, plafon, kolom,. balok, dinding, pin tu, jendela, lantai, tangga, balustrade, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen mekanik;
c.Penataan dan pengaturan barang dalam Rusunawa tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya;
d.Penempatan sekat pemisahan antar ruang tidak mengganggu struktur bangunan; dan
e.Pamanfaatan dapur, ruang jemur dan mandi cuci kakus (MCK) serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh penghuni. I : I

Pasal 5

(1)Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat
(1)huruf b wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.satuan bukan hunian yang ada pada bangunan Rusunawa hanya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialihfungsikan untuk kegiatan lain;
2. b.pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan bukan hunian hanya dapat dilakukan melalui pengelola;
3. c.satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan penghuni Rusunawa;
4. d.pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut;
5. e.pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana sosial sesuai ketetapan pengelola; dan
6. f.pemanfaatan dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus (MCK), ruang serbaguna, ruang belajar, dan ruang penerima tamu serta sarana lain bagi lansia dan penyandang cacat yang berada di luar satuan hunian dilakukan secara bersama.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pengelola.

Pasal 6

( 1) Pemanfaatan bangunan Rusunawa oleh penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan Rusunawa wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a.pemanfaatan bagian atap (root) harus disesuaikan dengan daya dukung struktur bangunan Rusunawa;
b.pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/ gantung;
c.ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi; dan
d.dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk menempatkan papan informasi.

(2)Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan bersama oleh penghuni dan pengelola Rusunawa.
(3)Pemanfaatan... I I :I ---------�
(3)Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh penghuni tidak boleh mengganggu penghuni lainnya.
(4)Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengelola dengan penghuni sesuai dengan perjanjian sewa menyewa. 4
(1)Pemeliharaan bangunan Rusunawa adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan Rusunawa beserta prasarana dan sarananya agar bangunan. Rusunawa tetap laik fungsi. '
(2)Pemeliharaan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh pengelola yang meliputi prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa.

Pasal 8

( 1) Perawatan bangunan Rusunawa adalah kegiatan memperbaiki dan/ atau mengganti bagian bangunan Rusunawa dan/atau komponen, bahan. bangunan, dan/atau prasarana dan saran.a agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.

(2)Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri d ari :
1. a.perawatan rutin;
2. b.perawatan berkala; dan
3. c.perawatan mendesak/ perawatan darurat.
(3)Pengelola melakukan pemeriksaan rutin terhadap bangunan Rusunawa dan apabila ditemukan kerusakan bangunan Rusunawa maka pengelola wajib menentukan jenis perawatan dan penganggaran biaya yang dibutuhkan.
(4)Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan sesuai tingkat kerusakan terhadap bangunan Rusunawa.

Pasal 9

Pengelola wajib melakukan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas yang tersedia dikawasan Rusunawa dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, nyaman dan aman sesuai dengan kebutuhan. Pasal 1 0 ..

Pasal 10

Biaya untuk pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan 8 dapat ditampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga.

(1)Dalam hal Rusunawa yang dibangun oleh Pemerintah belum diserah terimakan kepada Pemerintah Daerah, pemilik bangunan adalah Negara melalui Departemen terkait.
(2)Setelah Rusunawa sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Kota, maka pemilik Rusunawa adalah Pemerintah Kota.
(3)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPEMILIKAN Pasal 1 1

Pasal 12

. .

(1)Pengelolaan Rusunawa dilaksanakan oleh Pemerintah Kota setelah ada penyerahan pengelolaan dari Pemerintah.
(2)Pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan UPT pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur guna pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga Pemerintah Kota Sibolga telah menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk itu perlu dibentuk pengaturannya;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; 1 . Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); .

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5.Undang-Undang... d
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1 1 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 'yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara I Republik Indonesia Nomor 4286); 1 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang I Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang...
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyerah~n Prasarana Umum dan Fasilitas Sosial Pemerintah Daerah; Nomor 1 Tahun 1987 Lingkungan, Utilitas Perumahan Kepada
20.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kata Sibolga (Lembaran Daerah Kata Sibolga Tahun 2008 Nomor 1 1 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 10); 4
21.Peraturan ... 2 1 . Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 9);
22.Peraturan Walikota Sibolga Nomor 660/08/2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2014 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA DAN WALIKOTA SIBOLGA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : .. Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sibolga.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3.Walikota adalah Walikota Sibolga.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
5.Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian rumah susun.
6.Unit Pengelola Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pengelola Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga.
7.Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
8.Rmah susun hunian...
8.Rumah susun hunian adalah rumah susun yang satuan-satuannya berfungsi dan digunakan sebagai tempat hunian.
9.Lingkungan adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang diatasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan fasilitasnya, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat pemukiman.
10.Bagian Bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan satuan rumah susun. 1 1 . Benda Bersama adalah benda yang merupakan bagian dari rumah susun yang dimiliki secara bersama dan tidak terpisah serta digunakan untuk kepentingan bersama.
12.Penyewa adalah perseorangan yang menyewa satuan rumah susun sederhana sewa.
13.Perhimpunan penghuni adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni.
14.Pengelola adalah yang bertugas untuk mengelola rumah susun sederhana sewa.
15.Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
16.Lingkungan Perumahan adalah sekelompok rumah-rumah dengan prasarana dan fasilitas lingkungannya. 1 7. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan lingkungan yang meliputi antara lain jalan, saluran pembuangan air limbah, dan saluran pembuangan air hujan.
18.Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman.
19.Utilitas Umum adalah terdiri antara lain jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, pemberhentian angkutan umum, kebersihan atau pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengelolaan Rusunawa meliputi :

a.pemasaran Rusunawa;
b.penetapan penghuni Rusunawa;
c.pemanfaatan dan pemeliharaan Rusunawa;
d.administrasi dan keuangan;
e.konsultasi dan komunikasi dengan penghuni Rusunawa. 6 BAB III...

BAB III

PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA

Pasal 3

( 1) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa merupakan kegiatan :

a.Pemanfaatan ruang hunian; dan
b.Pemanfaatan ruang bukan hunian. '

(2)Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan serta peningkatan kualitas bangunan, prasarana, sarana dan utilitas. •
(3)Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : jalan, tangga, selasar, drainase, sistem air limbah, persampahan dan air bersih.
(4)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sarana olah raga, ruang serba guna, mushola, dan tempat parkir.
(5)Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jaringan listrik, air bersih, air limbah dan perlengkapan pemadam kebakaran.

Pasal 4

Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a.Pemindahan dan pengubahan peletakan atau bentuk elemen Rusunawa hanya dapat dilakukan oleh Pengelola;
b.Elemen sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan termasuk diantaranya atap, plafon, kolom,. balok, dinding, pin tu, jendela, lantai, tangga, balustrade, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen mekanik;
c.Penataan dan pengaturan barang dalam Rusunawa tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya;
d.Penempatan sekat pemisahan antar ruang tidak mengganggu struktur bangunan; dan
e.Pamanfaatan dapur, ruang jemur dan mandi cuci kakus (MCK) serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh penghuni. I : I

Pasal 5

(1)Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat
(1)huruf b wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.satuan bukan hunian yang ada pada bangunan Rusunawa hanya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialihfungsikan untuk kegiatan lain;
2. b.pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan bukan hunian hanya dapat dilakukan melalui pengelola;
3. c.satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan penghuni Rusunawa;
4. d.pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut;
5. e.pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana sosial sesuai ketetapan pengelola; dan
6. f.pemanfaatan dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus (MCK), ruang serbaguna, ruang belajar, dan ruang penerima tamu serta sarana lain bagi lansia dan penyandang cacat yang berada di luar satuan hunian dilakukan secara bersama.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pengelola.

Pasal 6

( 1) Pemanfaatan bangunan Rusunawa oleh penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan Rusunawa wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a.pemanfaatan bagian atap (root) harus disesuaikan dengan daya dukung struktur bangunan Rusunawa;
b.pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/ gantung;
c.ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi; dan
d.dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk menempatkan papan informasi.

(2)Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan bersama oleh penghuni dan pengelola Rusunawa.
(3)Pemanfaatan... I I :I ---------�
(3)Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh penghuni tidak boleh mengganggu penghuni lainnya.
(4)Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengelola dengan penghuni sesuai dengan perjanjian sewa menyewa. 4
(1)Pemeliharaan bangunan Rusunawa adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan Rusunawa beserta prasarana dan sarananya agar bangunan. Rusunawa tetap laik fungsi. '
(2)Pemeliharaan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh pengelola yang meliputi prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa.

Pasal 8

(2)Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri d ari :
1. a.perawatan rutin;
2. b.perawatan berkala; dan
3. c.perawatan mendesak/ perawatan darurat.
(3)Pengelola melakukan pemeriksaan rutin terhadap bangunan Rusunawa dan apabila ditemukan kerusakan bangunan Rusunawa maka pengelola wajib menentukan jenis perawatan dan penganggaran biaya yang dibutuhkan.
(4)Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan sesuai tingkat kerusakan terhadap bangunan Rusunawa.

Pasal 9

Pasal 10

Biaya untuk pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan 8 dapat ditampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga.

(1)Dalam hal Rusunawa yang dibangun oleh Pemerintah belum diserah terimakan kepada Pemerintah Daerah, pemilik bangunan adalah Negara melalui Departemen terkait.
(2)Setelah Rusunawa sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Kota, maka pemilik Rusunawa adalah Pemerintah Kota.
(3)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPEMILIKAN Pasal 1 1

Pasal 12

. .

(1)Pengelolaan Rusunawa dilaksanakan oleh Pemerintah Kota setelah ada penyerahan pengelolaan dari Pemerintah.
(2)Pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan UPT pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga.