Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 3 Tahun 2016
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ten tang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 6. Undang-Undang . Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. [
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Pasal 1 BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA ALAM. Menetapkan
MEMUTUSKAN: WALIKOTASIBOLGA DAN Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KOTASIBOLGA
4736);
BAB III PEMBERIANBANTUANSOSIAL
BAB III
Ruang Lingkup pemberian Bantuan Sosial pada Peraturan Daerah ini antara lain :
I I ..
· Bagian Kedua Ruang lingkup
Bagian Kesatu Azas, Maksud, dan Tujuan BAB II AZAS,MAKSUD,TUJUANDANRUANGLINGKUP
BAB II
( 1) Korban bencana alarn adalah korban yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan :
15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah); BAB IV PERSYARATANPENERIMABANTUANSOSIAL KORBANBENCANAALAM •
BAB IV
. b. mie instan sebanyak 1 (satu) kardus untuk setiap keluarga;
•• r
BAB VL ..
( 1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana alam pada setiap akhir tahun anggaran.
BAB VL
BABV EVALUASI ...-.... ,. Korban bencana alam yang disebabkan tsunami/ gelombang pasang skala nasional, pemberian santunan kematian dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
1) KepalaLingkungan; 2) Lurah; 3) Camat; 4) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
... 199203 1 005 ALUNG S.H. gan aslinya DAN ORGANISASI, LEMBARANDAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2016 NOMOR 3 MOCHAMADSUGENG dto. Diundangkan di Sibolga pada tanggal 23 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA, M.SYARFIHUTAURUK dto. Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 23 Desember 2016 WALIKOTASIBOLGA, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam di Kota Sibolga dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII KETENTUANPENUTUP Biaya Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dibebankan kepada APBD yang ditampung dalam Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Membuka PDF…