MEMUTUSKAN : MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN. BABI KETENTUAN UMUM + . .. ' S% Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 4 • 1 . Daerah adalah Kota Sibolga. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga. Walikota adalah Walikota Sibolga. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Sibolga. Dinas adalah Dinas Teknis yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan di Kota Sibolga. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan U saha Milik Negara atau Daerah dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya. . £? ! # % I . I 2. @¥ 3. j 4. 5. 6. I I & $ - 5
7.Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang, dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
9.Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya yang meliputi Hak Cipta, Hak Paten, Dan Hak Merk.
10.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/ atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 1 1 . Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri. .
12.Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
13.Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
14.Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
15.Perluasan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
16.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
17.Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
18.Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanju tan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
19.Perusahaan... - - 6
19.Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba.
20.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 2 1 . Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekaya@n bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama
22.Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya. . · i
23.Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan / atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
24.Penjualan langsung (direct selling) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan / atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap.
25.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
26.Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
27.Surat Izin Usaha Penjualan, Langsung yang selanjutnya disingkat SIUPL adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung. !
28.Permohonan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya disingkat P SIUPL adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat' data-data perusahaan 'untuk memperoleh SIUPL.
29.Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan jserta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
30.Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran; Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendftaran perusahaan.
31.Anak Perusahaan.. - 7 3 1 . Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki _seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
32.Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
33.Perwakilan Perusahaan adalah peruahaan yang 'bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan. i I
34.Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang. : I �
35.Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
36.Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh orang lain berdasarkan perjanjian waralaba.
37.Pemberi waralaba adalah orang pribadi atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
38.Penerima waralaba adalah orang pribadi atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk mem'.anfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
39.Penerima waralaba yang mendapat hak untuk menunjuk penerima waralaba lain yang selanjutnya disebut pemberi waralaba lanjutan adalah orang pribadi atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/ atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan.
40.Penerima waralaba lanjutan adalah orang pribadi atau badan usaha yang menerima hak untuk memanfaatkan dan / atau menggunakan waralaba dari pemberi waralaba lanjutan. l 4 1 . Prospektus penawaran waralaba adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak :dari kewajiban pemberi dan penerima waralaba.
42.Perjanjian waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba.
43.Surat Permohonan. .. " j . : • + " 3 • . + r• - -•- •• �- ' :
43.Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat SP-STPW adalah formulir permohonan pendaftaran yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
44.Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
45.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang d.apat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. : . .
46.Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang; ,· 47. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
48.Kartu lzin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat KITAS adalah kartu izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I