Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 5 Tahun 2016
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 100
bahwa permasalahan perlindungan anak harus ditangani secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan oleh Pemerintah Kota Sibolga, sehingga perlu mendapat dukungan kelembagaan · melalui peraturan perundang- undangan, dan untuk memberi kepastian hukum, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga;
WALIKOTASIBOLGA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANPERLINDUNGANANAK TENTANG PERATURANDAERAHKOTASIBOLGA NOMOR 5 TAHUN2016 WALIKOTA SIBOLGA PROVINS! SUMATERA UTARA I SALINAN\ Mengingat Menimbang
9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); 6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
BAB I KETENTUANUMUM
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGANANAK MEMUTUSKAN: WALIKOTASIBOLGA dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA SIBOLGA Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan; · Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota, Layak Anak; Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 ten tang · Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3); 14. 13. 12.
1 7. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
J 1. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan / a tau organisasi kemasyarakatan.
,.
. ,
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: ,:
BAB III RUANGLINGKUPPERLINDUNGANANAK
BAB III
BAB II ASAS,TUJUAN,DANPRINSIP
----- ---·-··-. ···-- ..
BAB II
Bagian Kedua Kewajibandan Tanggungjawab Masyarakat dalam tingkat mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan menjamin anak untuk mempergunakan haknya menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak. f. g. Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab :
Bagian Kesatu Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Kota BAB IV KEWAJIBANDANTANGGUNGJAWAB PEMERINTAHKOTADANMASYARAKAT Pasal 9...
· Setiap anak mempunyai hak, meliputi :
BAB IV
BABV HAKDANKEWAJIBANANAK
·I! Bagian Ketiga Kewajibandan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua
(2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah... ( 1) Setiap anak berhak diasuh dalam lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b oleh kedua orang tua dengan penuh kasih sayang sampai dewasa.
~ b. pelayanan akta kelahiran merupakan bagian dari pelayanan dasar yang . wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kota bagi semua anak, yang pelayanannya dapat dilakukan di tingkat pemerintahan kelurahan;
Pelaksanaan hak sipil dilakukan melalui Pemenuhan hak atas identitas anak dengan menerbitkan akta kelahiran.
(1)
Bagian Kesatu Pemenuhan Hak anak BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
Membuka PDF…