DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sibolga

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memberikan jamman terhadap anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan seksual terhadap anak diskriminasi dan pelanggaran lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak; bahwa permasalahan perlindungan anak harus ditangani secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan oleh Pemerintah Kota Sibolga, sehingga perlu mendapat dukungan kelembagaan · melalui peraturan perundang- undangan, dan untuk memberi kepastian hukum, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a· dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; WALIKOTASIBOLGA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANPERLINDUNGANANAK TENTANG PERATURANDAERAHKOTASIBOLGA NOMOR 5 TAHUN2016 WALIKOTA SIBOLGA PROVINS! SUMATERA UTARA I SALINAN\ Mengingat Menimbang

Mengingat

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
11.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan; 9.
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4419); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); 6.
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor I Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 Tentang Pelarangan Dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Sibolga.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanga:il daerah otonom.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota sibolga.

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGANANAK MEMUTUSKAN: WALIKOTASIBOLGA dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA SIBOLGA Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan; · Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota, Layak Anak; Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 ten tang · Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3); 14. 13. 12.

18.Kuasa ..... 1 7. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
16.Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
14.Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektifberdasarkan kesamaan hak.
15.Anak yang MemilikiKeunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/ atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
13.Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
12.Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
10.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak. J 1. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan / a tau organisasi kemasyarakatan.
8.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan./ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
28.Eksploitasi ...
26.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
27.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
25.Forum Peduli. Perempuan dan Anak adalah organisasi yang difasilitasi pemerintah kota yang anggota dan kepengurusannya terdiri dari kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peranan dalam melindungi hak perempuan dan anak. ,.
23.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan di tingkat kota, yang dikelola secara bersama-sama antara pemerintah kota dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medicolegal}, psikososial, dan pelayanan hukum. ·
24.Rumah Aman Anak adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
22.Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat. dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak . . ,
21.Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
20.Forum anak adalah organisasi yang difasilitasi pemerintah dimana anggota dan kepengurusannya terdiri dari anak-anak utusan dari berbagai organisasi atau kelompok kegiatan anak.
19.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
18.Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: ,:

a.Kewajibandan Tanggung-Jawab;
b.penyelengaraan Perlindungan yang meliputi:
1. 1.pemenuhan hak-hak dasar anak; dan
2. 2.penyelenggaraan penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
c.teknis pelaksanaan perlindungan anak; dan
d.kelembagaan/Instansi dan institusi penyelenggaraan perlindungan anak;

Pasal 3

(3)Penyelenggaraan perlindungan anak di Kata Sibolga menganut prinsip-prinsip:
1. a.non diskriminasi;
2. b.kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. d.penghargaan terhadap pendapat anak sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.
(1)Penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Sibolga berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
(2)Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Sibolga bertujuan untuk:
1. a.menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
2. b.memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III

RUANGLINGKUPPERLINDUNGANANAK

Pasal 2

28.Eksploitasi Anak, adalah tindakan pemanfaatan anak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum rnemindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
29.Setiap Orang adalah orang perseorangan a tau korporasi. ----- ---·-··-. ···-- ..

(2)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diwujudkan dalam bentuk:
1. a.memberikan informasi terkait perlindungan anak;
2. b.mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap anak baik yang dilakukan oleh perorangan keluarga, maupun institusi lainnya; dan
(1)Kewajibandan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.

BAB II

ASAS,TUJUAN,DANPRINSIP

Pasal 6

(1)Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap upaya penyelenggaraan perlindungan anak baik melalui upaya pengawasan terhadap anak maupun melakukan kerjasama dengan pemerintah kota.
(2)Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

Pasal 5

f. g. Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab :

a.menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
b.menyusun rencana strategis perlindungan anak sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah;
c.memberikan dukungan sarana · dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
d.menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
e.mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD dalam pelaksanaan perlindungan anak;

Pasal 4

a.hak sipil;
b.lingkungan keluarga dan keluarga pengganti;
c.kesehatan dasar;
d.pendidikan dasar; dan
e.agama dan kebebasan beribadah. · Setiap anak mempunyai hak, meliputi :

BAB IV

KEWAJIBANDANTANGGUNGJAWAB PEMERINTAHKOTADANMASYARAKAT Pasal 9...

Pasal 8

BABV HAKDANKEWAJIBANANAK

(2)Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)Keluarga dan · orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalarrsbentuk:
1. a.mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2. b.menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. c.mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

Pasal 7

·I! Bagian Ketiga Kewajibandan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

(5)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Setiap lembaga penyelenggara perlindungan dan pelayanan anak yang meliputi lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur perlindungan anak.
1. c.ikut serta melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.
(3)Pemerintah... ( 1) Setiap anak berhak diasuh dalam lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b oleh kedua orang tua dengan penuh kasih sayang sampai dewasa.
(2)Dalam situasi apapun hak orang tua dalam pengasuhan anak tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi hak anak mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 11

(5)Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.setiap anak wajib dicatatkan kelahirannya tanpa harus memandang status hukum perkawinan orangtuanya; ~ b. pelayanan akta kelahiran merupakan bagian dari pelayanan dasar yang . wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kota bagi semua anak, yang pelayanannya dapat dilakukan di tingkat pemerintahan kelurahan;
(4)Hak atas identitas dilaksanakan melalui pencatatan yang dituangkan dalam akta kelahiran yang meliputi: Pelaksanaan hak sipil dilakukan melalui Pemenuhan hak atas identitas anak dengan menerbitkan akta kelahiran.
(3)Hak sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia.
(2)Pemerintah Kota menyelenggarakan pemenuhan hak anak yang meliputi hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(1)

Pasal 10

Bagian Kesatu Pemenuhan Hak anak BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memberikan jamman terhadap anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan seksual terhadap anak diskriminasi dan pelanggaran lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak; bahwa permasalahan perlindungan anak harus ditangani secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan oleh Pemerintah Kota Sibolga, sehingga perlu mendapat dukungan kelembagaan · melalui peraturan perundang- undangan, dan untuk memberi kepastian hukum, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a· dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; WALIKOTASIBOLGA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANPERLINDUNGANANAK TENTANG PERATURANDAERAHKOTASIBOLGA NOMOR 5 TAHUN2016 WALIKOTA SIBOLGA PROVINS! SUMATERA UTARA I SALINAN\ Mengingat Menimbang

Mengingat

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
11.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan; 9.
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4419); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); 6.
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor I Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 Tentang Pelarangan Dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Sibolga.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanga:il daerah otonom.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota sibolga.

Menetapkan

18.Kuasa ..... 1 7. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
16.Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
14.Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektifberdasarkan kesamaan hak.
15.Anak yang MemilikiKeunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/ atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
13.Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
12.Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
10.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak. J 1. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan / a tau organisasi kemasyarakatan.
8.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan./ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
28.Eksploitasi ...
26.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
27.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
25.Forum Peduli. Perempuan dan Anak adalah organisasi yang difasilitasi pemerintah kota yang anggota dan kepengurusannya terdiri dari kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peranan dalam melindungi hak perempuan dan anak. ,.
23.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan di tingkat kota, yang dikelola secara bersama-sama antara pemerintah kota dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medicolegal}, psikososial, dan pelayanan hukum. ·
24.Rumah Aman Anak adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
22.Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat. dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak . . ,
21.Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
20.Forum anak adalah organisasi yang difasilitasi pemerintah dimana anggota dan kepengurusannya terdiri dari anak-anak utusan dari berbagai organisasi atau kelompok kegiatan anak.
19.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
18.Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: ,:

a.Kewajibandan Tanggung-Jawab;
b.penyelengaraan Perlindungan yang meliputi:
1. 1.pemenuhan hak-hak dasar anak; dan
2. 2.penyelenggaraan penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
c.teknis pelaksanaan perlindungan anak; dan
d.kelembagaan/Instansi dan institusi penyelenggaraan perlindungan anak;

Pasal 3

(3)Penyelenggaraan perlindungan anak di Kata Sibolga menganut prinsip-prinsip:
1. a.non diskriminasi;
2. b.kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. d.penghargaan terhadap pendapat anak sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.
(1)Penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Sibolga berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
(2)Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Sibolga bertujuan untuk:
1. a.menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
2. b.memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III

RUANGLINGKUPPERLINDUNGANANAK

Pasal 2

28.Eksploitasi Anak, adalah tindakan pemanfaatan anak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum rnemindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
29.Setiap Orang adalah orang perseorangan a tau korporasi. ----- ---·-··-. ···-- ..

(2)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diwujudkan dalam bentuk:
1. a.memberikan informasi terkait perlindungan anak;
2. b.mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap anak baik yang dilakukan oleh perorangan keluarga, maupun institusi lainnya; dan
(1)Kewajibandan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.

BAB II

ASAS,TUJUAN,DANPRINSIP

Pasal 6

(1)Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap upaya penyelenggaraan perlindungan anak baik melalui upaya pengawasan terhadap anak maupun melakukan kerjasama dengan pemerintah kota.
(2)Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

Pasal 5

f. g. Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab :

a.menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
b.menyusun rencana strategis perlindungan anak sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah;
c.memberikan dukungan sarana · dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
d.menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
e.mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD dalam pelaksanaan perlindungan anak;

Pasal 4

a.hak sipil;
b.lingkungan keluarga dan keluarga pengganti;
c.kesehatan dasar;
d.pendidikan dasar; dan
e.agama dan kebebasan beribadah. · Setiap anak mempunyai hak, meliputi :

BAB IV

KEWAJIBANDANTANGGUNGJAWAB PEMERINTAHKOTADANMASYARAKAT Pasal 9...

Pasal 8

BABV HAKDANKEWAJIBANANAK

(2)Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)Keluarga dan · orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalarrsbentuk:
1. a.mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2. b.menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. c.mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

Pasal 7

·I! Bagian Ketiga Kewajibandan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

(5)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Setiap lembaga penyelenggara perlindungan dan pelayanan anak yang meliputi lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur perlindungan anak.
1. c.ikut serta melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.
(3)Pemerintah... ( 1) Setiap anak berhak diasuh dalam lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b oleh kedua orang tua dengan penuh kasih sayang sampai dewasa.
(2)Dalam situasi apapun hak orang tua dalam pengasuhan anak tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi hak anak mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 11

(5)Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.setiap anak wajib dicatatkan kelahirannya tanpa harus memandang status hukum perkawinan orangtuanya; ~ b. pelayanan akta kelahiran merupakan bagian dari pelayanan dasar yang . wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kota bagi semua anak, yang pelayanannya dapat dilakukan di tingkat pemerintahan kelurahan;
(4)Hak atas identitas dilaksanakan melalui pencatatan yang dituangkan dalam akta kelahiran yang meliputi: Pelaksanaan hak sipil dilakukan melalui Pemenuhan hak atas identitas anak dengan menerbitkan akta kelahiran.
(3)Hak sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia.
(2)Pemerintah Kota menyelenggarakan pemenuhan hak anak yang meliputi hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(1)

Pasal 10

Bagian Kesatu Pemenuhan Hak anak BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN