DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sibolga

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3.Undang-Undang. . . - 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 teritang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
8.Peraturan : Daerah Kota Sibolga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9); • ' ' Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan WALIKOTA SIBOLGA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI. ' .,_, isi .• t --�-----:":,: - 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Daerah Kota Sibolga.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sibolga.
3.Walikota adalah Walikota Sibolga.
4.Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Sibolga.
5.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6.Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
7.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usahayang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota.
9.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan . dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10.Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain. ' 1 1 . Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12.Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
13.Domisili adalah tern pat pendirian dan/ atau kedudukan/ alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
14.Sertifikat adalah:

a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang ,perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 15.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
2. 16.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi . " keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
3. 17.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
4. 18.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

' Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK. ' · : 1 I I I I . I ·J I I - 5

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : -1

a.mewujudkan . tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang l terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan peticapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

(1)Usahajasa konstruksi mencakup:
1. a.jenis usaha;
2. b.bentuk usaha; dan
3. c.bidang usaha jasa konstruksi. I
(2)Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
(3)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, ·dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(4)Bentuk usahajasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
(5)Bidang usahajasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bidang Usaha Perencanaan;
2. b.Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
3. c.Bidang Usaha Pengawasan.
(6)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(7)Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat, umum, spesialis, dan keterampilan tertentu. Pasa16
(1)Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi. - 6
(3)Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha. i IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

a.mengedepankan pelayanan prima;
b.mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
c.merupakan sarana pembinaan: usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

(1)Walikota memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
(2)Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK.
(3)Penunjukkan Unit Kerja/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(4)IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
(5)IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota, atau Kepala Unit Kerja/Istansi yang ditunjuk atas nama Walikota.
(6)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. l

Pasal 9

(1)Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja atau instansi yang membidangi jasa konstruksi.
(2)Unit kerja atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Walikota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab unit kerja atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. . . ; ·=#% • • L BABIV - 7

Pasal 10

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi. -
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani 'oleh kepala atau pimpinan unit kerja/instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(1)Walikota atau Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk .melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
(2)Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
1. a.Permohonan izin baru;
2. b.Perpanjangan izin;
3. c.Perubahan data; dan/atau
4. d.Penutupan izin.
(3)Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 12

(1)Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris 'atau penanggung jawab badan usaha pada BUJK lain apabila BUK-BUJK ' tersebut: i .
1. a.memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
2. b.secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. .
(2)Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
(3)Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi. awab... J· . -· . -" I - 8
(4)Penanggung Jawab Telmik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Telmik yang diberikan oleh unit kerja atau instansi yang membidangi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 9 (ayat 2).
(5)Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
(6)Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kota Sibolga yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Penanggung Jawab Teknik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3.Undang-Undang. . . - 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 teritang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
8.Peraturan : Daerah Kota Sibolga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9); • ' ' Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan WALIKOTA SIBOLGA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI. ' .,_, isi .• t --�-----:":,: - 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Daerah Kota Sibolga.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sibolga.
3.Walikota adalah Walikota Sibolga.
4.Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Sibolga.
5.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6.Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
7.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usahayang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota.
9.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan . dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10.Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain. ' 1 1 . Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12.Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
13.Domisili adalah tern pat pendirian dan/ atau kedudukan/ alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
14.Sertifikat adalah:

a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang ,perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 15.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
2. 16.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi . " keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
3. 17.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
4. 18.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

' Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK. ' · : 1 I I I I . I ·J I I - 5

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : -1

a.mewujudkan . tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang l terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan peticapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

(1)Usahajasa konstruksi mencakup:
1. a.jenis usaha;
2. b.bentuk usaha; dan
3. c.bidang usaha jasa konstruksi. I
(2)Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
(3)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, ·dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(4)Bentuk usahajasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
(5)Bidang usahajasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bidang Usaha Perencanaan;
2. b.Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
3. c.Bidang Usaha Pengawasan.
(6)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(7)Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat, umum, spesialis, dan keterampilan tertentu. Pasa16
(1)Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi. - 6
(3)Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha. i IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

a.mengedepankan pelayanan prima;
b.mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
c.merupakan sarana pembinaan: usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

(1)Walikota memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
(2)Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK.
(3)Penunjukkan Unit Kerja/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(4)IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
(5)IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota, atau Kepala Unit Kerja/Istansi yang ditunjuk atas nama Walikota.
(6)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. l

Pasal 9

(1)Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja atau instansi yang membidangi jasa konstruksi.
(2)Unit kerja atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Walikota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab unit kerja atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. . . ; ·=#% • • L BABIV - 7

Pasal 10

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi. -
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani 'oleh kepala atau pimpinan unit kerja/instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(1)Walikota atau Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk .melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
(2)Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
1. a.Permohonan izin baru;
2. b.Perpanjangan izin;
3. c.Perubahan data; dan/atau
4. d.Penutupan izin.
(3)Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 12

(1)Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris 'atau penanggung jawab badan usaha pada BUJK lain apabila BUK-BUJK ' tersebut: i .
1. a.memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
2. b.secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. .
(2)Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
(3)Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi. awab... J· . -· . -" I - 8
(4)Penanggung Jawab Telmik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Telmik yang diberikan oleh unit kerja atau instansi yang membidangi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 9 (ayat 2).
(5)Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
(6)Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kota Sibolga yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Penanggung Jawab Teknik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.