DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sibolga

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kota Sibolga telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
1. 2.Undang-Undang Nornor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. 3.Undang-Undang...
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahn 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'i'ahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355); •
5. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400);
6. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. 12.Peraturan...
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. 13.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
14. 14.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 1 1 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 10);
15. 15.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama . DEWAN PERWAKILAN RAKYAT-DAERAH KOTA SIBOLGA dan WALIKOTA SIBOLGA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah K'.ota Sibolga Nomor 5 Tahurt 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 5) diubah sebagai berikut: • 1 . Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Besaran tarif retribusi ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai berikut : A. RETRIBUSI TERMINAL BUS :

1.Kendaraan bus antar kota antar provihsi AC/Toilet sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari;
2.Kendaraan bus antar kota antar provinsi non AC/Toilet sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per hari;
3.Kendaraan bus antar kota antar dalam provinsi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari;
4.Kendaraan penumpang antar kota dan antar provinsi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari;
5.Kendaraan penumpang antar kota dalam provinsi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari;
6.Kendaraan penumpang angkutan kota sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per hari;
7.Kendaraan angkutan roda 3 (tiga) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari;
8.Sewa loket sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
9.Sewa Tempat:

a.Sewa kios rumah makan (kontrak satu tahun) sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari;
b.Diluar gedung terminal sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per meter persegi per hari;
c.Penjual makanan di pelataran sebesar Rp. 1.500,00 (seribu Hrna ratus rupiah) per meter persegi perhari;
d.Penjual kresek di pelataran sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi perhari.
1. 10.Penggunaan Pelataran Terminal ;
a.Kendaraan Umum : 1 . Mobil Penumpang Umum (MPU) angkutan antar kota sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per hari;
1. 2.Mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk 10 s/d 20 sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari;
2. 3.Mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk 21 s/d 30 sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per hari;
3. 4.Mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk 3 1 sampai dengan seterusnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu.rupiah) per hari.
b.Kendaraan... I • . I I
b.Kendaraan yang menginap (bermalam) : 1 . Mobil Penumpang Umum (MPU) sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per malam;
1. 2.Mobil bus umum sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per malam.
c.Kebersihan : · 1
1. 1.Mobil Penumpang Umum (MPU) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per hari;
2. 2.Mobil bus umum sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per hari. 1 1 . Pemakaian Fasilitas WC dan Kamar Kecil :
a.Buang air besar, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali masuk;
b.Buang air kecil, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali masuk;
c.Mandi, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali masuk. B. RETRIBUSI TERMINAL TRUCK : 1 . Retribusi Kendaraan ;
a.Roda 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali masuk;
b.Roda 6 (enam) sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali masuk;
c.Roda 8 (delapan) sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per sekali masuk;
d.Roda 10 (sepuluh) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali masuk.
1. 2.Retribusi pemakaian gudang terminal truck sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per meter perhari.
2. 3.Retribusi pemakaian gudang terminal truck berlangganan :
a.Bulanan, sebesar Rp. 1.500.000,00 (sa'tu juta lima ratus ribu rupiah) per unit;
b.Tahunan, sebesar RP. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit.
1. 4.Retribusi pemakaian pelataran (penumpuk barang) di terminal truck sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter perhari. ' '
2. 5.Pemakaian Fasilitas WC dan Kamar Kecil:
a.Buang air besar sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali masuk;
b.Buang air kecil sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali masuk;
c.Mandi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali masuk.
1. 6.Pemakaian kran air untuk cuci mobil/truck sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per unit.
2. 7.Sewa tempat. ..
3. 7.Sewa Tempat :
a.Sewa kios rumah makan scbesar Rp: '15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari;
b.Didalam gedung terminal/tempat sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari;
c.Diluar gedung terminal/tempat sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari;
d.Penjual makanan/tempat (pelataran) sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per hari;
e.Penjual kresek/tempat (pelataran) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari.
1. 2.Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi pelataran, taman parkir dan gedung parkir.
b.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
c.Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
d.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
e.Kawasan khusus ekonomi adalah kawasan/lintasan angkutan barang dan jasa menuju pelabuhan Sibolga, ASP, dan pelabuhan Khusus.
1. 3.Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah yaitu pelataran parker di Pasar Sibolga Nauli, Pasar Inpres Aek Habil, Terminal Bus, Terminal Truck, Pelabuhan ASP, Pasar Ikan,. dan Kawasan khusus ekonomi adalah kawasan/lintasan angkutan barang dan jasa menuju dermaga pelabuhan umum, ASP, dan pelabuhan Khusus.

4.Ketentuan... I , I i
4.Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir diseluruh Pasar termasuk Pasar Ikan, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir;
2. b.Becak Bermotor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)· per sekali parkir;
3. c.Mobil Penumpang (sedan, Jeep, dan beroda empat) sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir;
4. d.Bus Penumpang (roda enam) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir;
5. e.Mobil Barang (Truck ukuran sedang) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir;
6. f.Mobil Barang (Truck ukuran besar) Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir.
(2)Besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir di Terminal Bus, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) jam pertama, dan untuk jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
2. b.Becak Bermotor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) jam pertama, dan untuk jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
3. c.Mobil Penumpang (sedan, Jeep, dan beroda empat) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1. ·(satu) jam pertama, .dan untuk jam berikutnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
4. d.Bus Penumpang (roda enam) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) jam pertama, dan untuk jam berikutnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
5. e.Mobil Barang (Truck ukuran sedang) sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) untuk 1 (satu) jam pertama, dan untuk jam berikutnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
6. f.Mobil Barang (Truck ukuran besar) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jam pertama, dan untuk jam berikutnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). I
  1. 5.Ketentuan... . 1 I I I I
  2. 5.Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : ..

Pasal 88

(1)Besarnya tarif retribusi tanda masuk kendaraan di pelataran parkir Pelabuhan ASP ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali masuk;
2. b.Kendaraan roda 3 (tiga) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali masuk;
3. c.Kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali masuk;
4. d.Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh) sebesar Rp. 12.000,00 (duabelas ribu rupiah) per sekali masuk;
5. e.Kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per sekali masuk
6. f.Kendaraan roda 12 (duabelas) sampai dengan roda 16 (enambelas) sebesar Rp. 25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah) per sekali masuk;
7. g.Kendaraan roda (delapanbelas) dan seterusnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali masuk.
(2)Besarnya tarif retribusi tanda masuk kendaraan di dermaga Pelabuhan ASP ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp. 40.000,00 (empatpuluh ribu rupiah) per sekali masuk untuk penyeberangan;
2. b.Kendaraan roda 3 (tiga) sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) per sekali masuk untuk penyeberangan;
3. c.Kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 60.000,00 (enampuluh ribu rupiah) per sekali masuk untuk penyeberangan;
4. d.Kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per sekali masuk untuk penyeberangan;
5. e.Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sekali masuk untuk penyeberangan;
6. f.Kendaraan roda 12 (duabelas) sampai dengan roda 16 (enambelas) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sekali masuk untuk penyeberangan;
7. g.Kendaraan roda 18 (delapanbelas) dan seterusnya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sekali masuk untuk penyeberangan.
(3)Besarnya tarif retribusi sewa tempat di Pelabuhan ASP ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Sewa loket sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
2. b.Sewa kantin (rumah makan) sebesar Rp. 15.000,00 (limabelas ribu rupiah) per hari;
3. c.Sewa kresek/ dipelataran sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari. .
(4)Besamya . . . • I I I I I I I
(4)Besarnya tarif dasar pelayanan jasa di Pelabuhan ASP ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Hewan ternak berkaki 4 (empat) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor;
2. b.Hewan unggas sebesar Rp. 25,00 (duapuluh lima rupiah) per ekor;
3. c.Pas masuk penumpang sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
4. d.Pas masuk (berlangganan) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan.
(5)Pemakaian Fasilitas WC dan Kamar Kecil:
1. a.Buang air besar, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali masuk;
2. b.Buang air kecil, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali masuk;
3. c.Mandi, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali masuk.
(6)Besarnya tarif retribusi jasa labuh kapal pada dermaga ASP sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah) per GT per jam.
(7)Besarnya tarif retribusi tambat kapal pada dermaga ASP sebesar Rp. 40,00 (empat puluh rupiah) per GT per jam.
(8)Retribusi jasa air pada dermaga ASP sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) perm3.
(9)Besarnya tarif retribusi tanda masuk kendaraan menuju dermaga pelabuhan umum, ASP, dan pelabuhan Khusus ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per sekali masuk;
2. b.Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh) sebesar Rp. 12.000,00 (duabelas ribu rupiah) per sekali masuk;
3. c.Kendaraan roda 12 (duabelas) sampai dengan roda 16 (enambelas) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sekali masuk;
4. d.Kendaraan roda 18 (delapanbelas) dan seterusnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali masuk.
(10)Besarnya tarif retribusi Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Pembangunan pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan swasta/pribadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satujuta rupiah) per izin;
2. b.Penebitan izin DLKr-DLKp pelabuhan lokal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per izin;
3. c.Penerbitan izin usaha galangan dan dock/boat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per izin;
4. d.Penertiban . . . ..
5. d.Penerbitan surat ukur kapal/boat sebesar Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah) per tahun;
6. e.Sertifikasi yang berkaitan dengan keselamatan kapal/boat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tahun;
7. f.Pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal/boat sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah} per tahun. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga. Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 22 April 2015 WALIKOTA SIBOLGA, dto M. SYARFI HUTAURUK Diundangkan di Sibolga pada tanggal 29 April 2 0 1 5 SEKRETARIS DAERAH, dto MOCHAMAD SUGENG LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 6 NG SH } 1 005 engan inya N HU' 'M, ·.·". Pembina Tk. I 3. NIP. 1 9 6 1 1 1 0 9 1992 ZUFRIANTO H

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kota Sibolga telah

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
1. 2.Undang-Undang Nornor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. 3.Undang-Undang...
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahn 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'i'ahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355); •
5. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400);
6. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. 12.Peraturan...
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. 13.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
14. 14.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 1 1 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 10);
15. 15.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama . DEWAN PERWAKILAN RAKYAT-DAERAH KOTA SIBOLGA dan WALIKOTA SIBOLGA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah K'.ota Sibolga Nomor 5 Tahurt 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 5) diubah sebagai berikut: • 1 . Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Besaran tarif retribusi ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai berikut : A. RETRIBUSI TERMINAL BUS :

1.Kendaraan bus antar kota antar provihsi AC/Toilet sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari;
2.Kendaraan bus antar kota antar provinsi non AC/Toilet sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per hari;
3.Kendaraan bus antar kota antar dalam provinsi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari;
4.Kendaraan penumpang antar kota dan antar provinsi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari;
5.Kendaraan penumpang antar kota dalam provinsi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari;
6.Kendaraan penumpang angkutan kota sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per hari;
7.Kendaraan angkutan roda 3 (tiga) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari;
8.Sewa loket sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
9.Sewa Tempat:

a.Sewa kios rumah makan (kontrak satu tahun) sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari;
b.Diluar gedung terminal sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per meter persegi per hari;
c.Penjual makanan di pelataran sebesar Rp. 1.500,00 (seribu Hrna ratus rupiah) per meter persegi perhari;
d.Penjual kresek di pelataran sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi perhari.
1. 10.Penggunaan Pelataran Terminal ;
a.Kendaraan Umum : 1 . Mobil Penumpang Umum (MPU) angkutan antar kota sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per hari;
1. 2.Mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk 10 s/d 20 sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari;
2. 3.Mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk 21 s/d 30 sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per hari;
3. 4.Mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk 3 1 sampai dengan seterusnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu.rupiah) per hari.
b.Kendaraan... I • . I I
b.Kendaraan yang menginap (bermalam) : 1 . Mobil Penumpang Umum (MPU) sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per malam;
1. 2.Mobil bus umum sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per malam.
c.Kebersihan : · 1
1. 1.Mobil Penumpang Umum (MPU) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per hari;
2. 2.Mobil bus umum sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per hari. 1 1 . Pemakaian Fasilitas WC dan Kamar Kecil :
a.Buang air besar, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali masuk;
b.Buang air kecil, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali masuk;
c.Mandi, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali masuk. B. RETRIBUSI TERMINAL TRUCK : 1 . Retribusi Kendaraan ;
a.Roda 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali masuk;
b.Roda 6 (enam) sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali masuk;
c.Roda 8 (delapan) sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per sekali masuk;
d.Roda 10 (sepuluh) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali masuk.
1. 2.Retribusi pemakaian gudang terminal truck sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per meter perhari.
2. 3.Retribusi pemakaian gudang terminal truck berlangganan :
a.Bulanan, sebesar Rp. 1.500.000,00 (sa'tu juta lima ratus ribu rupiah) per unit;
b.Tahunan, sebesar RP. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit.
1. 4.Retribusi pemakaian pelataran (penumpuk barang) di terminal truck sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter perhari. ' '
2. 5.Pemakaian Fasilitas WC dan Kamar Kecil:
a.Buang air besar sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali masuk;
b.Buang air kecil sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali masuk;
c.Mandi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali masuk.
1. 6.Pemakaian kran air untuk cuci mobil/truck sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per unit.
2. 7.Sewa tempat. ..
3. 7.Sewa Tempat :
a.Sewa kios rumah makan scbesar Rp: '15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari;
b.Didalam gedung terminal/tempat sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari;
c.Diluar gedung terminal/tempat sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari;
d.Penjual makanan/tempat (pelataran) sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per hari;
e.Penjual kresek/tempat (pelataran) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari.
1. 2.Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi pelataran, taman parkir dan gedung parkir.
b.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
c.Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
d.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
e.Kawasan khusus ekonomi adalah kawasan/lintasan angkutan barang dan jasa menuju pelabuhan Sibolga, ASP, dan pelabuhan Khusus.
1. 3.Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

4.Ketentuan... I , I i
4.Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir diseluruh Pasar termasuk Pasar Ikan, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir;
2. b.Becak Bermotor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)· per sekali parkir;
3. c.Mobil Penumpang (sedan, Jeep, dan beroda empat) sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir;
4. d.Bus Penumpang (roda enam) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir;
5. e.Mobil Barang (Truck ukuran sedang) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir;
6. f.Mobil Barang (Truck ukuran besar) Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir.
(2)Besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir di Terminal Bus, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) jam pertama, dan untuk jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
2. b.Becak Bermotor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) jam pertama, dan untuk jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
3. c.Mobil Penumpang (sedan, Jeep, dan beroda empat) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1. ·(satu) jam pertama, .dan untuk jam berikutnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
4. d.Bus Penumpang (roda enam) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) jam pertama, dan untuk jam berikutnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
5. e.Mobil Barang (Truck ukuran sedang) sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) untuk 1 (satu) jam pertama, dan untuk jam berikutnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
6. f.Mobil Barang (Truck ukuran besar) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jam pertama, dan untuk jam berikutnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). I
  1. 5.Ketentuan... . 1 I I I I
  2. 5.Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : ..

Pasal 88

(1)Besarnya tarif retribusi tanda masuk kendaraan di pelataran parkir Pelabuhan ASP ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali masuk;
2. b.Kendaraan roda 3 (tiga) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali masuk;
3. c.Kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali masuk;
4. d.Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh) sebesar Rp. 12.000,00 (duabelas ribu rupiah) per sekali masuk;
5. e.Kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per sekali masuk
6. f.Kendaraan roda 12 (duabelas) sampai dengan roda 16 (enambelas) sebesar Rp. 25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah) per sekali masuk;
7. g.Kendaraan roda (delapanbelas) dan seterusnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali masuk.
(2)Besarnya tarif retribusi tanda masuk kendaraan di dermaga Pelabuhan ASP ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp. 40.000,00 (empatpuluh ribu rupiah) per sekali masuk untuk penyeberangan;
2. b.Kendaraan roda 3 (tiga) sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) per sekali masuk untuk penyeberangan;
3. c.Kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 60.000,00 (enampuluh ribu rupiah) per sekali masuk untuk penyeberangan;
4. d.Kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per sekali masuk untuk penyeberangan;
5. e.Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sekali masuk untuk penyeberangan;
6. f.Kendaraan roda 12 (duabelas) sampai dengan roda 16 (enambelas) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sekali masuk untuk penyeberangan;
7. g.Kendaraan roda 18 (delapanbelas) dan seterusnya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sekali masuk untuk penyeberangan.
(3)Besarnya tarif retribusi sewa tempat di Pelabuhan ASP ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Sewa loket sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
2. b.Sewa kantin (rumah makan) sebesar Rp. 15.000,00 (limabelas ribu rupiah) per hari;
3. c.Sewa kresek/ dipelataran sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari. .
(4)Besamya . . . • I I I I I I I
(4)Besarnya tarif dasar pelayanan jasa di Pelabuhan ASP ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Hewan ternak berkaki 4 (empat) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor;
2. b.Hewan unggas sebesar Rp. 25,00 (duapuluh lima rupiah) per ekor;
3. c.Pas masuk penumpang sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
4. d.Pas masuk (berlangganan) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan.
(5)Pemakaian Fasilitas WC dan Kamar Kecil:
1. a.Buang air besar, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali masuk;
2. b.Buang air kecil, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali masuk;
3. c.Mandi, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali masuk.
(6)Besarnya tarif retribusi jasa labuh kapal pada dermaga ASP sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah) per GT per jam.
(7)Besarnya tarif retribusi tambat kapal pada dermaga ASP sebesar Rp. 40,00 (empat puluh rupiah) per GT per jam.
(8)Retribusi jasa air pada dermaga ASP sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) perm3.
(9)Besarnya tarif retribusi tanda masuk kendaraan menuju dermaga pelabuhan umum, ASP, dan pelabuhan Khusus ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per sekali masuk;
2. b.Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh) sebesar Rp. 12.000,00 (duabelas ribu rupiah) per sekali masuk;
3. c.Kendaraan roda 12 (duabelas) sampai dengan roda 16 (enambelas) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sekali masuk;
4. d.Kendaraan roda 18 (delapanbelas) dan seterusnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali masuk.
(10)Besarnya tarif retribusi Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Pembangunan pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan swasta/pribadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satujuta rupiah) per izin;
2. b.Penebitan izin DLKr-DLKp pelabuhan lokal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per izin;
3. c.Penerbitan izin usaha galangan dan dock/boat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per izin;
4. d.Penertiban . . . ..
5. d.Penerbitan surat ukur kapal/boat sebesar Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah) per tahun;
6. e.Sertifikasi yang berkaitan dengan keselamatan kapal/boat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tahun;
7. f.Pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal/boat sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah} per tahun. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga. Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 22 April 2015 WALIKOTA SIBOLGA, dto M. SYARFI HUTAURUK Diundangkan di Sibolga pada tanggal 29 April 2 0 1 5 SEKRETARIS DAERAH, dto MOCHAMAD SUGENG LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 6 NG SH } 1 005 engan inya N HU' 'M, ·.·". Pembina Tk. I 3. NIP. 1 9 6 1 1 1 0 9 1992 ZUFRIANTO H