DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN (Persyaratan Penerima, Besar Santunan, Kelengkapan Dokumen), MEKANISME PENYALURAN SANTUNAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga;
a.bahwa untuk meringankan beban warga Kota Sibolga yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia, Pemerintah Kota bermaksud memberikan bantuan berupa santunan kepada ahli waris yang meninggal dunia yang disebut dengan santunan kematian; Menimbang WALIKOTASIBOLGA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBERIANSANTUNANKEMATIANBAGIWARGAKOTASIBOLGA TENTANG PERATURANDAERAHKOTASIBOLGA NOMOR8 TAHUN2016 WALIKOTA SIBOLGA PROVINS! SUMATERA UTARA ~ALINAN I r . I

Mengingat

9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ten tang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 · Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); •·
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ' I ' I
8.Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan sosial dan tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
7.Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sibolga yang bertugas sebagai pelaksana eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Sibolga.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan ·' daerah otonom.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Sibolga. Pasal 1 BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN SANTUNANKEMATIANBAGI WARGAKOTASIBOLGA.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTASIBOLGA DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTASIBOLGA DAN Dengan Persetujuan Bersarna BAB ill ...

(2)Tujuan dari pemberian Santunan Kematian adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Sibolga dan membantu meringankan beban biaya pemakaman. ( 1) Maksud dari pemberian Santunan Kematian adalah salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah kepada warga yang mengalami musibah dikarenakan salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia.

Pasal 2

15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.
13.Santunan Kematian Warga adalah santunan kematian yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sibolga kepada ahli waris warga yang meniggal dunia secara wajar.
12.Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK atau kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta indentitas anggota keluarga.
11.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu identitas resmi yang dimiliki oleh setiap penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Warga adalah warga Kota Sibolga yang berdomisili atau bertempat tinggal di Wilayah Kota Sibolga yang terdaftar, memiliki KTP dan Kartu Keluarga.
9.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Sibolga yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Walikota.

(2)Bagi yang meninggal dunia dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan santunan sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) untuk setiap jiwa.
(1)Bagi yang meninggal dunia dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, diberikan santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap jiwa.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN anak14. Ahli waris adalah suami atau istri atau kandung/ adopsi/ orang tua atau saudara kandung.

Pasal 5

meninggal dunia dikarenakan sakit; meninggal dunia dikarenakan usia lanjut; meninggal dunia dikarenakan kecelakaan; meninggal dunia dikarenakan pembunuhan; meninggal dunia dikarenakan sebab lainnya dengan kategori secara wajar; dan meninggal dunia dikarenakan terjadinya bencana alam. Setiap warga yang meninggal dunia secara wajar diberikan .. santunan kematian kepada ahli waris/keluarganya.

Pasal 4

b. c. d. e. f. - ~

(2)( 1) Ruang Lingkup pemberian santunan ini meliputi seluruh warga masyarakat Kota Sibolgayang memenuhi persyaratan.

BAB IV

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN a.

Pasal 3

5.apabila KTP sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum ada, cukup dilengkapi dengan KK;
4.· fotocopy Surat Nikah orangtua dari yang meninggal dunia;
3.fotocopy KK dan KTP yang orangtua dari yang meninggal dunia;
2.akta kelahiran orang yang meninggal dunia atau asli Surat Kelahiran orang yang meninggal dunia yang diterbitkan oleh Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Poliklinik, Praktek Dokter /Bidan atau Maskapai Penerbangan, Pilot/Nahkoda Kapal Laut;

b.bagi orang yang meninggal dunia masih berumur dibawah 1 7 (tujuh belas) tahun atau belum diwajibkan memiliki KTP :
1. 1.surat Keterangan Meninggal Dunia dari Lurah setempat;
2. 4.apabila KTP sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 tidak ada, tetapi yang bersangkutan secara nyata sudah bertempat tinggal di Daerah selama 6 ( enam) bulan berturut-turut, cukup dilengkapi dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lurah setempat.
3. 3.fotocopy KK ahli waris/keluarga orang yang meninggal dunia (yang masih berlaku). Apabila KK ahli waris/keluarga orang yang meninggal dunia tidak berlaku lagi walaupun memiliki KTP seumur hidup, harus dilengkapi dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Lurah setempat;
4. 2.fotocopy KTP orang yang meninggal dunia yang diterbitkan di Daerah. Apabila KTP orang yang meninggal dunia hilang, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Hilang yang diterbitkan oleh Kepolisian dan Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Lurah setempat;

(1)Ahli waris/keluarga dari orang yang meninggal mengajukan permohonan santunan kematian kepada Lurah setempat dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
1. a.bagi orang yang pada saat meninggal dunia telah berumur 1 7 (tujuh belas) tahun atau telah diwajibkan memiliki KTP :
  1. 1.surat Keterangan Meninggal Dunia yang diterbitkan oleh Lurah setempat;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

BABVII KETENTUANPENUTUP Biaya pemberian santunan kematian bagi warga Kota Sibolga dibebankan kepada APBD Kota Sibolga yang ditampung dalam anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Sibolga.

Pasal 8

BABVI PEMBIAYAAN

(3)Pembayaran santunan kematian dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen · permohonan persetujuan pembayaran disetujui oleh Walikota.
(2)Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja membayarkan santunan kematian kepada ahli waris/keluarga setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota. ( 1) Apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan berdasarkan hasil pelaporan dari Lurah setempat kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, maka Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengajukan permohonan persetujuan pembayaran santunan kematian kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. • BABV MEKANISMEPENYALURANSANTUNAN

Pasal 7

6.apabila KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum ada tetapi yang bersangkutan secara nyata sudah bertempat tinggal selama 6 (enam) bulan berturut-turut, cukup dilengkapi dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lurah setempat. 9 199203 1 005 Salinan sesuai de an aslinya KEPALA BAGIAN..HUKU DAN ORGANISASI, LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2016 NOMOR 8 MOpHAMAD SUGENG dto. Diundangkan di Sibolga pada tanggal 23 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA, M.SYARFIHUTAURUK Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 23 Desember 2016 WALIKOTA SIBOLGA, dto. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Pasal 10

Cukup Jelas Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…